PERBUP Kab. Pohuwato No. 48 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 18 Tahun 2016 tentang Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter) di Lingkungan Pemerintah Kab. Pohuwato
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah, visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggung jawab Aparat pengawasan intern pemerintah harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; 23 Tahun 2014 sebagaiman telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. PERMENDAGRI No. 23 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 28 Tahun 2007; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M PAN/03/2008; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M PAN/03/2008; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 09 Tahun 2009; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 19 Tahun 2009.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Piagam Audit Internal (Iinternal Audit Charter) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato, termasuk didalamnya mengatur tentang Maksud dan Tujuan; Piagam Audit Internal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati ini terdiri atas 15 Halaman dengan Lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ponorogo No. 18 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah/Auditor
ABSTRAK:
a. bahwa pengawasan intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen Pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan tata kepemerintahan yang baik;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kepemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab diperlukan pengawas Intern yang berkualitas dan profesional oleh Pejabat Pengawas Pemerintah/ Auditor profesional;
c. bahwa dalam rangka mewujudkan pengawas intern yang berkualitas dan profesional oleh Pejabat Pengawas Pemerintah Auditor diperlukan suatu budaya etis dalam profesi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu mengatur Kade Etik Pejabat Pengawas Pemerintah/ Auditor dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Bupati;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER /04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008, tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 59 Tahun 2008 tentang Penjabaran Togas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja. Inspektorat Kabupaten Ponorogo;
Peraturan ini antara lain berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Kode Etik;
3. Penegak Kode Etik;
4. Pembinaan;
5. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 18 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan bupati Kubu Raya Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola hibah dan bantuan sosial berbasis teknologi informasi serta menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya nomor 43 Tahun 2011 tentantang Tata ara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.40 Tahun 2004, UU No.24 Tahun 2007, UU No.35 Tahun 2007, UU No.11 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.17 Tahun 2013, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No.71 Tahun 2010, PP No.2 Tahun 2012, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.32 Tahun 2011, Perda No.25 Tahun 2010, Perda No.14 Tahun 2009, Perbup No.43 Tahun 2011,
Perubahan Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, pasal 6, Pasl 7, pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 28, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 44 Peraturan bupati Kubu Raya Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2016.
Perubahan Kedua Atas Peraturan bupati Kubu Raya Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
13 halaman dan 20 halaman lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 18 Tahun 2020
TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2020 - PEGAWAI NEGERI SIPIL - CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL.
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 18, BD Tahun 2020 Nomor 18
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil.
Psl 18 ayat (6) UUd 1945; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 51 Th 2008; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 24 Th 2020.
1. Ketentuan Umum; 2. Pemberian Tunjangan Hari Raya; 3. Pembayaran Tunjangan Hari Raya; 4. Pendanaan; 5. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2020.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2022
Peraturan Bupati Klaten Nomor 28 Tahun
2015 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) Pada
Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital by Laws) pada Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan
dan keselamatan pasien, maka diperlukan peraturan
internal rumah sakit yang mengatur tugas dan fungsi
pemilik rumah sakit, pengelola rumah sakit dan staf
medis fungsional sebagai acuan dalam
penyelenggaraan rumah sakit; bahwa Peraturan Bupati Klaten Nomor 28 Tahun 2015
tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By
Laws) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras
Kabupaten Klaten sudah tidak sesuai lagi dengan
dinamika perkembangan Rumah Sakit Umum Daerah
Bagas Waras dan peraturan perundang-undangan
mengenai Badan Layanan Umum Daerah sehingga
perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan
Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) Pada Rumah
Sakit Umum Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/Per/IV/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2020; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/MENKES/SK/ VI/2002; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/MENKES/SK/IV /2005; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/200/2020; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 51 Tahun 2020; Peraturan Bupati Klaten Nomor 56 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Nama, Tujaun, Visi, Misi, Filosofi, Mottp dan Nilai Rumah Sakit
Bab III Pembentukan, Kelas, Alamat, Logo
Bab IV Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Bab V Tanggung Jawab dan Wewenang Pemerintah Daerah
Bab VI Susunan Organisasi Rumah Sakit
Bab VII Dewan Pengawas
Bab VIII Pejabat Pengelola
Bab IX Kelompok Jabatan Fungsional
Bab X Komite
Bab XI Kelompok Staf Medis Fungsional
Bab XII SPI
Bab XIII Instalasi
Bab XIV Standar Pelayanan Minimal
Bab XV Perencanaan dan Penganggaran
Bab XVI Pengadaan Barang dan Jasa
Bab XVII Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Bab XVIII Pengelolaan Aset
Bab XIX Pengelolaan Lingkungan dan Limbah
Bab XX Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi Kinerja
Bab XXI Kerja Sama
Bab XXII Investasi
Bab XXIII Pelayanan Pendidikan Kesehatan, Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Bab XXIV Promosi Kesehatan Rumah Sakit
Bab XXV Formularium
Bab XXVI Tarif
Bab XXVII Rapat
Bab XXVIII Penyelesaian Kerugian
Bab XXIX Tata Kerja
Bab XXX Ketentuan Peralihan
Bab XXXI Ketentuan Lain-Lain
Bab XXXII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2022.
Peraturan Bupati Klaten Nomor 28 Tahun 2015 dicabut.
66 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumenep Nomor 18 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD Kabupaten Summenep Tahun 2021 No 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaporan dan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemkab Sumenep
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Sumenep dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapunjugayang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya;
b. bahwa Peraturan Bupati Sumenep Nomor 22
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep sudah
tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dalam pengendalian gratifitasi sesuai peraturan perundang-undangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumenep tentang Pedoman Pelaporan dan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965;
UU No 28 Tahun 1999;
UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001;
UU No 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 19 Tahun 2019;
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana dirubah dengan UU No 15 Tahun 2019;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;
UU No 5 Tahun 2014;
PP No 79 Tahun 2005;
PP No 60 Tahun 2008;
PP No 53 Tahun 2010;
PP No 12 Tahun 2019;
Perpres No 54 tahun 2018;
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018.
Permenpan RB No 52 Tahun 2014;
Peraturan KPK No 02 Tahun 2019;
SE Mendagri No 061/7737 /SJ tanggal 30 Desember 2014.
Peraturan Kabupaten Sumenep ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pejabat/ Pegawai dalam memahami, mengendalikan dan mengelola Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.
Peraturan Bupati ini bertujuan :
a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman
Pejabat/Pegawai tentang gratifikasi;
b. meningkatkan kepatuhan Pejabat/Pegawai terhadap ketentuan gratifikasi;
c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah;
d. membangun integritas Pejabat/Pegawai yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan layanan di Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Sumenep nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Garatifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapanuli Tengah No. 18 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat (1) huruf a PP No.42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi menetapkan kode etik instansi
UU No.27 Tahun 1959, UU No.12 Tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.42 Tahun 2004, PP No.60 Tahun 2008, PP No.53 Tahun 2010, PP No.18 Tahun 2016, PP No.11 Tahun 2017, Perda No.8 Tahun 2016
Ketentauan Umum; Ruang Lingkup; maksud dan Tujuan; Nilai-Nilai Dasar Bagi PNS; Kode Etik PNS; Majelis Kode Etik; hak dan Kewajiban Terlapor, Pelapor/Pengadu dan Saksi; Sanksi; Keputusan Majelis Kode Etik; Pengendalian dan Pengawasan; Pembiayaan; Kelengkapan Administrasi Penegakan Kode Etik; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2018.
12 halaman dan 12 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 18 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dan laporan harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 UU No.28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka untuk mencegah perbuatan yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang sebagaimana tersebut, diwajibkan bagi aparatur sipil negara yang memangku jabatan strategis di lingkungan pemerintah Kabupaten Sambas untuk menyampaikan laporan harta kekayaan yang dimiliki;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.23 Tahun 2014, PP No.53 Tahun 2010, Perda No.9 Tahun 2008;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; maksud dan Tujuan LHKPN dan LHKASN; Ruang Lingkup; Wajib LHKPN dan LHKASN; Sanksi; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2015.
Peraturan Bupati ini memiliki 7 halaman;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 18 Tahun 2016
PEDOMAN - PENGAWASAN - ATAS - PENYELENGGARAAN - PEMERINTAH DAERAH - DAN PEMERINTAH DESA - DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2016/NO.18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60
tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Bupati wajib
melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan Pemerintah
Daerah dan Pemerintahan Desa, hal ini berguna untuk memberikan
keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efesien
pencapaian tujuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan
Pemerintahan Desa, keandalan pelaporan keuangan, pengawasan aset
daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang - undangan
Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 28 Tahun 1999;UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun
2001 ;UU No 17 Tahun 2003;UU No 37 Tahun 2003;UU No 1 Tahun 2004;UU No 15 Tahun 2004;UU No 6 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
UU No 9 Tahun 2015 ;PP No 58 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005;PP No 38 Tahun 2007;PP No 41 Tahun 2007;PP No 60 Tahun 2008;PP No 43 Tahun 2014;PP NO 60 Tahun 2014 sebagaimana telan diubah
dengan PP No 22 Tahun 2015 ;Permendagri No 13 Tahun 2006;Permendagri No 17 Tahun 2007;Permendagri No 23 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No
8 Tahun 2009 ;Permendagri Npo 25 Tahun 2007;Permendagri No 28 Tahun 2007;Permendagri No 7 Tahun 2008;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nornor
PER/04/M.PAN/03/2008 ;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/05/M.PAN/03/2008 ;Perdan No 37 Tahun 2007;Perda No 38 Tahun 2007;Perda No 2 Tahun 2012;Perda No 2 Tahu 2014;
Materi Pokok dalam Peraturan ini antara lain : MAKSUD DAN TUJUAN PEDOMAN PENGAWASAN,RUANG LINGKUP DAN SASARAN,PELAKSANAAN PENGAWASAN,TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN,HUBUNGAN KERJA DAN KOODINASI,PELAPORAN,PENDANAAN,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
