Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 249.088 peraturan dalam 0,273 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 235 Tahun 1966
• Berlaku mulai 57 tahun yang lalu
Pembubaran Dana Sukarelawan Dwikora
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 6 Tahun 1970 tentang Membubarkan Para Sukarelawan Pembangunan Yang Telah Dibentuk Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 235 Tahun 1966
Download file:
Kepres No.235 Tahun 1966.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 234 Tahun 1966
Pengesahan Konvensi Untuk Melindungi Milik Kebudayaan Dalam Waktu Persengketaan Bersenjata Dan Protokol Pada Konvensi Itu
Abstrak
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Download file:
Keppres No 234 Tahun 1966.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 232 Tahun 1966
• Berlaku mulai 58 tahun yang lalu
Memperbantukan Laksamana Madya Laut R.E. Martadinata, Perwira Tinggi pada Departemen Angkatan Laut kepada Menteri Luar Negeri
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Download file:
Keppres No 232 Tahun 1966.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 231 Tahun 1966
Pembebasan Dengan Hormat dan Pengangkatan Saudara Letnan Jenderal GP. Harjo Djatikusumo dari Duta Besar Republik Indonesia pada Kerajaan Maroko sebagai Duta Besar Republik Indonesia pada Pemerintah Perancis
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Download file:
Keppres No 231 Tahun 1966.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 230 Tahun 1966
Pemindahan Ke Jakarta Saudara Tamzil Gelar Sutan Narajau, SH. Duta Besar Luar Biasa pada Pemerintah Perancis dan Spanyol
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Download file:
Keppres No 230 Tahun 1966.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 229 Tahun 1966
• Berlaku mulai 57 tahun yang lalu
Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 321 Tahun 1964 dan Pengangkatan Mayor Jenderal TNI Soerjo Sumieno, Panglima Tinggi Staf Pertahanan Keamanan Sebagai Sekretaris Urusan Militer Pada Sekretariat Negara
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Status Peraturan
Mencabut
  1. KEPPRES No. 321 Tahun 1964 tentang Pengintegrasian Tugas Sekretaris Militer Keorganisasian Komando Operasi Tertinggi
Download file:
Keppres No 229 Tahun 1966.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 228 Tahun 1966
Pengesahan "Convention Against Discrimination In Education" Tahun 1960
Abstrak
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Download file:
Keppres No 228 Tahun 1966.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 227 Tahun 1966
Pengesahan "Convention Concerning The Exchange of Official Publications And Governments Between States" Tahun 1958
Abstrak
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Download file:
Keppres No 227 Tahun 1966.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 226 Tahun 1966
Pengesahan "Convention Concerning The International Exchange Of Publications" Tahun 1958
Abstrak
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Download file:
Keppres No 226 Tahun 1966.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 225 Tahun 1966
Penarikan Kembali Delegasi Republik Indonesia ke Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa ke XXI dan Penetapan Susunan Delegasi Indonesia ke Perserikatan Bangsa Bangsa di New York
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Download file:
Keppres No 225 Tahun 1966.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan