Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.241 peraturan dalam 0,009 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 18 Tahun 2009

Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra Dan Aksara Sunda

Pariwisata dan Kebudayaan

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Nomor 18 Tahun 2018

Pakaian Adat Resmi Kabupaten Konawe

Pariwisata dan Kebudayaan

Download :
PERDA NOMOR 18 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

ADAT

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2018 Nomor 229

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pakaian Adat Resmi Kabupaten Konawe

ABSTRAK:

bahwa pakaian adat adalah salah satu bentuk kebudayaan yang hams dilindungi, dilestarikan dan dikembangkan sebagai jaminan kepada masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pakaian Adat Resmi Kabupaten Konawe
UUD 1945; UU No 29 Tahun 1959; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; Permendagri No 52 Tahun 2007; Permendikbud No 10 Tahun 2014
Dalam Peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pakaian Adat Tolaki; Penggunaan Pakaian Adat Tolaki; Pembinaan dan Pengawasan Pakaian Adat Tolaki; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2018.
7

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 1994

Pengusahaan Pariwisata Alam Di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam

Pariwisata dan Kebudayaan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa Taman Nasional Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam

Download :
PP No. 18 Th 1994.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2019

Pariwisata Halal

Pariwisata dan Kebudayaan

Download :
Pergub No 18 Tahun 2019.PDF

Abstrak

pariwisata

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 18, BD.2019/No.18

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pariwisata Halal

ABSTRAK:

bahwa pariwisata merupakan salah satu aspek pembangunan di bidang ekonomi yang mampu mempercepat perkembangan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu didukung oleh pemangku kepentingan Industri Pariwisata, baik Pemerintah, Majelis Ulama Indonesia,Swasta dan seluruh elemen masyarakat, bekerjasama untuk mengembangkan usaha pariwisata Halal; bahwa Riau sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia, maka setiap pemangku kepentingan industri pariwisata harus menyiapkan sarana pariwisata yang memenuhi Pariwisata Halal berupa konsep yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam kegiatan pariwisata dan penyediaan fasilitas dari pelayanan yang sesuai dengan ketentuan syariah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Cubernur tentang pariwisata Halal;
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2004; Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2016;
- Dalam Peraturan ini berisi 10 (Sepuluh) bab dan 27 ( dua puluh tujuh) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Destinasi Pariwisata Halal; Pemasaran dan Promosi Pariwisaata Halal; Industri Pariwisata; Kelembagaan; Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan; Sanksi Administratif; Pembiayaan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2019.
13 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 18 Tahun 2015

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2015-2025

Pariwisata dan Kebudayaan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Mencabut :

PERDA Kab. Bantul No. 3 Tahun 2004 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Bantul

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Teluk Wondama Nomor 18 Tahun 2016

ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) “RASIEI” KABUPATEN TELUK WONDAMA

Pariwisata dan Kebudayaan Pendidikan Kebijakan Pemerintah

Abstrak

ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) “RASIEI” KABUPATEN TELUK WONDAMA

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BERITA DAERAH KAB. TELUK WONDAMA TAHUN 2016 NOMOR 18

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) “RASIEI” KABUPATEN TELUK WONDAMA

ABSTRAK:

a. bahwa sebagai UPTD SKB dalam pelaksanaannya, terutama dalam penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan mengalami kendala dalam memperoleh Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) , dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dimana NISN merupakan syarat warga belajar untuk mengikuti ujian nasional; b. bahwa SKB selama ini bukan Satuan Pendidikan nonformal maka tidak dapat diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal (BAN PNF), sehingga SKB tidak menyelenggarakan ujian pendidikan kesetaraan tingkat satuan pendidikan dan menerbitkan sertifikat kompetensi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan status UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Teluk Wondama menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Rasiei Kabupaten Teluk Wondama.
UU No. 26 Tahun 2002; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 13 Tahun 2015; PP No. 47 Tahun 2008; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010; dan Permendikbud No. 81 Tahun 2013.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Organisasi; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2016.
-
-
7 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2013

Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pariwisata dan Kebudayaan

Download :
018.tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim Nomor 18 Tahun 2019

Pembentukan Unıt Pelaksana Teknıs Pada Dınas Parıwısata Dan Ekonomı Kreatıf Kabupaten Muara Enım

Pariwisata dan Kebudayaan Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Perbub 18 th 2019.pdf

Abstrak

PEMBENTUKAN - UNIT - PELAKSANA - TEKNIS PADA - DINAS PARIWISATA DAN - EKONOMI KREATIF - KABUPATEN MUARA ENIM

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2019/NO.18

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unıt Pelaksana Teknıs Pada Dınas Parıwısata Dan Ekonomı Kreatıf Kabupaten Muara Enım

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Perattrran Daerah Nomor 2 Tahun 2OL6 tentang Pembenttrkan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
UU No 28 Tahun 1959 ;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 18 Tahun 2016;Permendargi No 12 Tahun 2017;Perda No 2 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 8 Tahun 2019;Perbup No 31 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perbup No 13 Tahun 2019
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS , SUSUNAN ORGANISASI , URAIAN TUGAS DAN FUNGSI , KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL, , KEPEGAWAIAN ,KEUANGAN , TATA KERJA ,

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2018.
Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muara Enim
7 Hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 18 Tahun 2007

Izin Usaha Kepariwisataan

Pariwisata dan Kebudayaan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Bangka No. 4 Tahun 2016 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Download :
Perda_Kab_Bangka_2007_18.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 18 Tahun 2016

Penyelenggaraan Kepariwisataan

Pariwisata dan Kebudayaan

Download :
PERDA NOMOR 18 TAHUN 2016.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 1994.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2013.