Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 13.722 peraturan dalam 0,064 detik

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permenaker No. 10 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024

Mencabut

Permenaker No. 27 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2015-2019

Download file:

Permenaker Nomor 12 Tahun 2020.pdf

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Indikator Kinerja Utama Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2015-2019

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permenaker No. 16 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024

Mencabut

Permenakertrans Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2014-2019

Download file:

Kemnaker No. 12 Tahun 2017.pdf

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2015-2019

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permenaker No. 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024

Mencabut

Permenaker Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2015-2019
Kepmenaker Nomor KEP.459/MEN-SJ/XII/2015 tentang Penetapan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2015-2019

Download file:

Kemnaker No. 27 Tahun 2016.pdf

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pokok-pokok Pengawasan Intern di Kementerian Ketenagakerjaan

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Sistem Pengendalian Intern

Status Peraturan

Mencabut

Kepmenakertrans Nomor KEP.23/MEN/2002 tentang Pokok-pokok Pengawasan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
Permenakertrans Nomor PER.25/MEN/XII/2005 tentang Perubahan atas Kepmenakertrans Nomor KEP.23/MEN/2002 tentang Pokok-pokok Pengawasan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
Kepmenakertrans Nomor 225 Tahun 2014 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Permenakertrans Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Download file:

Kemnaker No. 24 Tahun 2016.pdf

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Penataan Tatalaksana (Business Process) Kementerian Ketenagakerjaan

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permenaker No. 9 Tahun 2023 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Ketenagakerjaan

Download file:

Kemnaker No. 19 Tahun 2016.pdf

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Rencana Kerja Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Sarana dan Prasarana Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia

Abstrak

Ketenagakerjaan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permenaker No. 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Mencabut

Permenakertrans Nomor PER.32/MEN/XI/2006 tentang Rencana Kerja Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Sarana dan Prasarana Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia

Download file:

Kemnaker No. 41 Tahun 2015.pdf

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Sistem Pelaporan Unit Kerja Pusat di Kementerian Ketenagakerjaan

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permenaker No. 32 Tahun 2016 tentang Sistem Pelaporan Unit Kerja Pusat dan Daerah Bidang Ketenagakerjaan

Mencabut

Permenakertrans Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Pelaporan Unit Kerja Pusat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Download file:

Kemnaker No. 39 Tahun 2015.pdf

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Rencana Strategis Kementerian Komunikasi Dan Informatika Tahun 2020-2024

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Mencabut

Permenkominfo No. 21 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019
Permenkominfo No. 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019

Download file:

Nomor 2 Tahun 2021.pdf

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2020-2024

2021

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika NO. 2, BN 2021/ NO 171; PERATURAN.GO.ID; 210 HLM

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi Dan Informatika Tahun 2020-2024

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mendukung percepatan transformasi digital nasional dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, perlu menyusun Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020- 2024; b. bahwa Rencana Strategis Kementerian/Lembaga merupakan dokumen perencanaan dari setiap Kementerian/Lembaga yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan menjadi salah satu dasar bagi Kementerian/Lembaga dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Menteri Komunikasi dan Informatika menetapkan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 yang telah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024;
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96); 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1019); 8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
1) Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Kemenkominfo merupakan dokumen perencanaan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. (2) Renstra Kemenkominfo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan bersifat indikatif.

CATATAN:

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2021.
Mencabut (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 894); dan (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2084)
210 halaman dengan lampiran

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Rencana Dasar Teknis (Fundamental Technical Plan) Telekomunikasi Nasional

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Status Peraturan

Mencabut

Permenkominfo No. 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan National 2000) Pembangunan Telekomunikasi Nasional
Permenkominfo No. 9/PER/M.KOMINFO/6/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 4 Tahun 2001 Tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan Nasional 2000) Pembangunan Telekomunikasi Nasional
Permenkominfo No. 43/P/M.KOMINFO/12/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: Km.4 Tahun 2001 Tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan National 2000) Pembangunan Telekomunikasi Nasional
Permenkominfo No. 6/P/M.KOMINFO/5/2005 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: Km.4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan National 2000) Pembangunan Telekomunikasi Nasional
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan 2000) Pembangunan Telekomunikasi Nasional;
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan 2000) Pembangunan Telekomunikasi Nasional
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13/P/M.KOMINFO/5/2006 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan 2000) Pembangunan Telekomunikasi Nasional
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3A/PER/M.KOMINFO/04/2008 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan 2000) Pembangunan Telekomunikasi Nasional

Download file:

Permen Kominfo Nomor 14 Tahun 2018.pdf

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2018

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permenkominfo No. 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

Mencabut

Permenkominfo No. 3 Tahun 2016 tentang Perpanjangan Izin Pita Frekuensi Radio
Permenkominfo No. 4 Tahun 2015 tentang Ketentuan Operasional dan Tata Cara Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

Download file:

Permen Kominfo Nomor 9 Tahun 2018.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2020.