Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENANGANAN JALAN DAN JEMBATAN SERTA DRAINASE PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi serta tertib penanganan jalan dan jembatan serta drainase, perlu diatur tata cara penanganan jalan dan jembatan serta drainase;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU No.38 Tahun 2004, UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.34 Tahun 2006, PermenPU No.13 Tahun 2011, PermenPU No.12 Tahun 2014
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum; Pelaksanaan Penanganan Jalan dan Jembatan Serta Drainase; Pengawasan dan Pelaporan Penanganan Pemeliharaan Jalan dan jembatan serta drainase; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2019.
Peraturan ini memiliki 8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Tiakur Kabupaten Maluku Barat Daya
ABSTRAK:
Bahwa agar penyelenggaraan rumah sakit dapat efektif, efisien, dan berkualitas diperlukan aturan dasar yang mengatur pemilik, pengelola dan komite di dalam rumah sakit. Dengan adanya perubahan paradigma penyelenggaraan rumah sakit dari lembaga sosial menjadi lembaga sosio-ekonomik, erdampak pada perubahan status rumah sakit yang dapat dijadikan subyek hukum, perlu adanya antisipasi dengan kejelasan tentang peran dan fungsi dari masing-masing pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan rumah sakit. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, maka setiap rumah sakit perlu menyusun dan melaksnakan Peraturan Internal Rumah Sakit.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Pertauran Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/ Menkes/PER/IV/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/SK/VI/2002; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor9 Tahun 2016; Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 19 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai ketentuan umum, ruang lingkup, peraturan internal organisasi, peraturan internal staf medis, peraturan internal staf keperawatan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD Kab Nganjuk Tahun 2019 No 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Pemkab Nganjuk
ABSTRAK:
a. Bahwa dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, diselenggarakan sistem informasi yang mudah diakses masyarakat melalui Sistem Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Pemkab Nganjuk;
b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Undang-undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perlu mengatur pedoman pengelolaan layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a clan huruf b diatas maka, perlu mengatur Pedoman Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan Peraturan Bupati.
1. UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN;
4. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemda sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;
5. PP No 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Perpres No 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Publik;
8. Perda Kab Nganjuk No 7 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik;
9. Perda Kab Nganjuk No 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup Pedoman pengelolaan pengaduan pelayanan publik;
3. Hak Pengadu dan Kewajiban Pengelola;
4. Sarana Pengaduan;
5. Pengelola Pelayanan Pengaduan Masyarakat melalui LAPOR;
6. Prosedur Penanganan LAPOR;
7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2019.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 11 Tahun 2019
Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2017 Nomor 35) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan terjadinya perubahan tata cara pelaporan harta kekayaan penyelenggaran Negara, perubahan nomenklatur serta kewenangan/uraian tugas Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti maka terhadap Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti perlu dilakukan penyesuaian.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-664 Tahun 2016; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 8 Tahun 2018;
Dalam Peraturan ini berisi 7 (tujuh) bab dan 14 (empat belas) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Penyampaian LHKPN; Unit Pengelola LHKPN; Pengawasan; Sanksi; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka terhadap Peraturan Bupati
Nomor 34 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun
2017 Nomor 35) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wajo Nomor 11 Tahun 2019
PIAGAM PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Piagam Pengawasan Intern Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
dalam rangka menindak lanjuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008, tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggung jawab Aparat Pengawasan Intern Pemerintah harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi;
untuk melaksanakan kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan yang menjadi tugas Inspektorat Kabupaten Wajo, diperlukan Piagam Pengawasan Intern yang diatur dalam Peraturan Bupati;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Wajo tentang Piagam Pengawasan Intern Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Wajo Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 81 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Wajo tahun 2017 Nomor 81)
KEDUDUKAN:
(1) Inspektorat Daerah merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
(2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur dan dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2019.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2019
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN DAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN DAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan efisiensi pelaksanaan anggaran untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan bupati Nomor 37 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2019;
Dasar Hukum PERATURAN BUPATI ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No.15 Tahun 2004, UU No.5 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No.3 Tahun 2007, PP No.27 Tahun 2014, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.38 Tahun 2018.
Dalam PERATURAN BUPATI ini diatur tentang perubahan pasal 1, pasal 3, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 10 Perbup No.37 Tahun 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2019.
12 Halaman dan 19 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2019
PERBUP Kab. Rembang No. 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2017 tentang Besaran Biaya Pemeriksaan Kesehatan, Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi dan Besaran Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tenaga Ahli Fraksi
PERBUP Kab. Rembang No. 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2017 tentang Besaran Biaya Pemeriksaan Kesehatan, Satuan Harga Pakaian dan Atribut, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi dan Besaran Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tenaga Ahli Fraksi
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2017 tentang Besaran Biaya Pemeriksaan Kesehatan, Satuan Harga Pakaian Dinas Dan Atribut, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi Dan Besaran Kompensasi Kelompok Pakar Atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tenaga Ahli Fraksi
ABSTRAK:
a. berdasarkan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Daerah, besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standarharga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. bahwa hasil kajian menunjukan adanya perubahan harga setempat sehingga perlu melakukan perubahan standar besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan hurf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2017 tentang Besaran Biaya Pemeriksaan Kesehatan, Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribur, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi dan Besaran Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tenaga Ahli Fraksi;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 58 Tahun 2005, PP Nomor 18 Tahun 2017, Permendagri Nomor 7 Tahun 2006, Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, Perda Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006, Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2017, Perda Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 dan Perbup Rembang Nomor 39 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur beberapa perubahan dalam Peraturan Bupati RembangNomor 39 Tahun 2017 tentang Besaran Biaya Pemeriksaan Kesehatan, Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi dan Besaran Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Dearah Serta Tenaga Ahli Fraksi yaitu tentang besaran tunjangan perumahan dan besaran tunjangan transportasi anggota dewan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2019.
Peraturan Bupati RembangNomor 39 Tahun 2017 tentang Besaran Biaya Pemeriksaan Kesehatan, Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi dan Besaran Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Dearah Serta Tenaga Ahli Fraksi.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN AKUNTANSI KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN KAPUAS HULU
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka untuk pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi keuangan Badan layanan Umum daerah unit pelaksana teknis dinas pusat kesehatan masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu;
Dasar Hukum PERATURAN BUPATI ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.1 Tahun 2004, UU No.36 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.23 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.55 Tahun 2005, PP No.56 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, Perda No.6 Tahun 2016, Perda No.7 Tahun 2016, Perbup No.49 Tahun 2016, Perbup No.33 Tahun 2018.
Dalam PERATURAN BUPATI ini diatur tentang ketentuan umum; Sistem Akuntansi keuangan BLUD; Pelaporan Keuangan BLUD ; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2019.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Timur Nomor 8 Tahun 2019
Pengadaan Barang/Jasa - Sistem Pengendalian Intern
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2019/8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan pengadaan
barang dan jasa daerah yang efektif, efisien
transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel,
perlu mengatur kode etik sebagai perilaku pejabat
struktural dan pejabat fuagsional
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nornor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun
2018; Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018; Pemerintah Peraturah Daerah Kabupaten Barito
Timur Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 17 Tahun
2011.
Kode Etik Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2019.
Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 8 Tahun 2019
13 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
