Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahPengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Grobogan No. 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai
Mengubah :
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendorong implementasi transaksi non tunai di lingkungan Pemkab Grobogan, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Perbup Grobogan No 54 Tahun 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mneetapkan perbup tentang perubahan atas Perbup grobogan No 54 Tahun 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU no 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 13 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, judul BAB VIII, Pasal 8.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2017 diubah.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo Nomor 60 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BD NOMOR 60 SERI G1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (3), Pasal
17 ayat (4), Pasal 22 ayat (6), Pasal 26 ayat (4), Pasal 32 ayat (5), Pasal 34 ayat (2), Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 39 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2008 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1);
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1);
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2017 Nomor 1).
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Tata Cara Perhitungan Kemampuan Keuangan;
3. Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
4. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
5. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2017.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Manokwari Nomor 60 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 60 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI KABUPATEN MANOKWARI
ABSTRAK:
a. bahwa tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yangditetapkan dalam Peraturan Daerah KabupatenManokwariNomor 12 Tahun 2011 tentangRetribusiPelayananPersampahan/Kebersihan sudah tidak sesuai denganbeban pelayanan yang semakin meningkatsehingga perlu dilakukan penyesuaian tarif.
b. bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadim aksuddalamhuruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-UndangNomor 12 Tahun 1969 tentangPembentukanPropinsiOtonom Irian Barat danKabupaten-KabupatenOtonom di Propinsi Irian Barat
2. Undang-UndangNomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelengaraan Negara yang bersihdanbebasdariKorupsi, KolusidanNepotisme
3. Undang-UndangNomor 21 Tahun 2001 tentangOtonomiKhususBagiProvinsi Papua )sebagaimanatelahdiubahdenganUndangUndangNomor 35 Tahun 2008 tentangPenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUndan g-UndangNomor 1 Tahun 2008 tentangPerubahanUndang-UndangNomor 21 Tahun 2001 tentangOtonomiKhususBagiProvinsi Papua MenjadiUndang-Undang
4. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara
5. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara
6. Undang-UndangNomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan, PengelolaandanTanggungjawabKeuangan Negara
7. Undang-UndangNomor 28 Tahun 2009 tentangPajak Daerah danRetribusi Daerah
8. Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukanPeraturanPerundang-undangan
9. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
10. PeraturanPemerintahNomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaanKeuangan Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
14. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
15. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2018.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 60 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2012.
Mencabut Peraturan Bupati Sleman No. 36 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Sleman No. 37 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman No. 36 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 60 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BD.2019/NO.60, LL Kab. Kubu Raya : 5 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor Tahun 2019 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2018;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2019, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perda No.25 Tahun 2010
Dalam Peraturan Bupati ini diatur Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2019.
Peraturan Bupati ini memiliki 5 halaman;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 60 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karawang No. 95 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan Kantor Desa Di Kabupaten Karawang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 60 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Belanja Bantuan Sosial kepada Korban Bencana Alam di
Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan
belanja bantuan sosial kepada korban bencana alam di
Kabupaten Kebumen, perlu mengatur pelaksanaannya
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun
2014;Pengaturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun
2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Belanja Bantuan Sosial bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah. Belanja Bantuan Sosial diberikan dalam bentuk uang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2020.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 45 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidka berlaku
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 60 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dan Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Serta Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Bahwa pedoman perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi pejabat negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil serta pegawai tidak tetap di lingkungan pemerintah kabupaten sambas tahun anggaran
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.5 Tahun 2014, Uu No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perda No.4 Tahun 2008, Perbup No.46 tahun 2015;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan pasal 4, pasal 10, pasal 23 Perbup No.46 Tahun 2015;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2016.
Peraturan Bupati ini memiliki 5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana Nomor 60 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
menindak lanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perfu mengatur pelaksanaan Pengelolaan Keuangan di Desa;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60, Tahun 2014; Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
PERATURAN BUPATI INI BERISIKAN TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT ; 1. KETENTUAN UMUM 2. KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 3. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 4. PENGELOLAAN 5. KETETNUAN PERALIHAN 6. PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
82
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 60 Tahun 2015
PERBUP Kab. Bantul No. 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul No. 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah Peraturan Bupati Bantul No. 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2015
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
