Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2015

Menemukan 13.166 peraturan dalam 0,05 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indramayu Nomor 1.B Tahun 2015 Tahun 2015

Beasiswa Pendidikan Santri Kabupaten Indramayu

Pendidikan

Download :
PERBUP NO 1.B TAHUN 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indramayu Nomor 1.B.1 Tahun 2015

Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu

Protokoler

Download :
PERBUP NO 1.B.1 TAHUN 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indramayu Nomor 5.A Tahun 2015

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Indramayu Tahun 2016

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
PERBUP NO 5.A TAHUN 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indramayu Nomor 11.A Tahun 2015

Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi Bagi Pelaku Usaha yang Melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan di Kabupaten Indramayu

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERBUP NO 11.A TAHUN 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Tengah Nomor 4N Tahun 2015

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan KB Kabupaten Buton Tengah

Kependudukan dan Perkawinan Struktur Organisasi

Download :
PERBUP NO 04N TAHUN 2015.pdf

Abstrak

KEDUDUKAN

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4N, Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2015 Nomor

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan KB Kabupaten Buton Tengah

ABSTRAK:

a. bahwa sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Pasal 2 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah dan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 03 Tahun 2014 ten tang Organisasi dan Tata Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah, dipandang perlu menyesuaikan dan menetapkan kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan BKKBN Kabupaten Buton Tengah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukn, Catatan Sipil dan BKKBN Kabupaten Buton Tengah.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah {Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia t 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233); 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesisia Nomor 5495); 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5566); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 15. Peraturan Menteri dalarn Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; 16. Peraturan Menteri dalarn Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk-Produk Hukum Daerah; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 03 Tahun 2014 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ORGANISASI BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI BAB IV TATA KERJA BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN BAB VI PEMBIAYAAN BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN BAB VIII PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2015.
14 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamasa Nomor 60.a Tahun 2015

Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Kebijakan Akuntansi

Download :
Perbup Mamasa Nomor 60.a Tahun 2015.pdf

Abstrak

PEDOMAN - KAPITALISASI BARANG MILIK DAERAH

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60.a, BD 2015 (196.a) : 8 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah

ABSTRAK:

a. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah Menetapkan batas minimum kapitalisasi (capitalization threshold) sebagai dasar pembebanan belanja modal; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah.
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 17 Tahun 2007; Perda Kabupaten Mamasa No. 3 Tahun 2009; Perbup Mamasa No. 12 Tahun 2010;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2015.
8 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jeneponto Nomor 19-A Tahun 2015

RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (RAD-AMPL) KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2015-2019

Kesehatan Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download :
Perbup Jeneponto Nomor 19a Tahun 2015.pdf

Abstrak

RENCANA AITSI DAERAH AIR MINUM DAIT PENYEIIATAN LTNGKUNGAN {RAD-ArlPLl KABUPATEIT JEITEFOIITO TATIUN 2OL5.2OI9

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19-A, BD.2015/NO.19-A

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (RAD-AMPL) KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2015-2019

ABSTRAK:

bahwa air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan deraj at kesej ahteraan masyarakat; bahwa penyediaan air minum dan sanitasi masih mengalarti berbagat kendala sehingga diperlukan percepatan penyediaan untuk mencapai Universal Access pada akhir tahun 2OL9 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jeneponto.
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tanrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18221; Undang-Undang Nomor 11 Tahun t974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun t974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a377); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2OO4 tentang Sumber Daya air (I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor LO4, Tambahan Lembaran NegaraT Republik Indonesia Nomor a42\; p 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun .,' 2OOg Ientang - Pelayanan Publik (Lembaran Negara \r' Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor ll2, Tatnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O38); 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2AOg tentang Perlindungan dan Pengelolaan t ' Lingkungan Aiaup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2OOg tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik , Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 144, Tambahan '-'./' Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2}fi tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia \-' Tahun 2077 Nomor 82, Tarlrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a\ 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tasrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor O9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Irmbaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2Al5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567eI; 1O. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3O Tahun 2Ot4 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran J Negara Republik Indonesia Tahun 2AV Nomor 292, - Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Ll.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 , / Tahun 2OO5 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan ./ Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a49Ol; l,D,.Perat:'xan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 \ /' Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan J antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AOT Nomor 82, Tambahary Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371; 14 . n^l( / ' ' '' 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2OO8 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor L9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a815); i''l4.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 \ ,'' Tahun 2Ol4 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum " dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 389); 15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2OL5-2OL9 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor | ,.' 3 Tahun 2OL4 tentang Sanitasi Total Berbasis \//' Masyarakat; lr-l lc;: 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Tahapan, Cara Pen5rusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2A7O Nomor 5171; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2OL4 tentang Pembentukan Produk Hukr:m Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 32); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja kmbaga Teknis Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2OO8 Nomor 190); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2OI3 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2Ol3 Nomor 2l9l; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2Ol4 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2OL4-2AL8 Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daeratr Kabupaten Jeneponto 7 Tahun 2OL4 Nomor 2241
MEMUTUSKAI{ : Menetapkan : REIICANA AI(SI DAERAII PTITTIEDIAAN AIR MIITUM DAN PEITYEHATATT LINGKUNGAN (RAD-AMPII I{ABUPATEI{ JEITEFONTO TAIIUN 2OLS.2OL9 BAB I K TEITTUAI{ UMUM Pasal 1 Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Peranglat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah; 3. Kabupaten adalah Kabupaten Jeneponto; 4. Bupati adalah Bupati Jeneponto; 5. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto; 6. Universal Access adalah pencapaian kinerja pemerintah dalam pelayanan Akses Sanitasi, Air minum dan permukiman yang layak untuk selumh warga Irlegara Indonesia Tahun 2Ol9; 7. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan selanjutnya disingkat dengan RAD-AMPL adalah Dokumen Operasional kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian Universal Access Tahun 2079; 8. APBD adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 9. Pamsirm.as adalah singkatan dari Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat; 10. SKPD adalah singkatan dari satuan Kerja Perangkat Daerah; 1 1. Sumber air minum tak layak didefinisikan sebagai perpipaan dan air minum non perpipaan terlindung yang berasal dari Sumber air minum non-perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sarna dengan atau lebih dari 1O meter dari tempat pembu€tngan kotoran dan/atau terlindung dari konstaminasi lainnya. Sumber air minuna layak; 12. Sumber air Minum tak layak didefinisikan sebagai sarana sumber air dimana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoral kurang dari 10 meter dan atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber tersebut antara lain mencakup sumur galian yang terlindung, matd air tak terlindu.ng, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil, dan air permukaan dari sungai, danau, kolam dan saluran irigasi dan drainase; 13. Fasilitas sanitasi yang layak didefenisikan sebagai sarana yang aman, higienis dan nyaman yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan disekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia; 14. Fasilitas sanitasi yang layak mencakup kloset dengan leher angsa, toilet guyur (flush toilet) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembua-n gan atau tangki septik, termasuk jamban cemplung (Pit Latrine) terlindung dengan segel slab dan ventilasi, serta toilet kompos; 15. Fasilitas sanitasi yang tidak layak antara lain meliputi toilet yang mengalir keselokan, saluran terbuka, sungai atau lapangan terbuka, jamban 4 cemplurng tanpa segel slab, wadah ember, dan toilet gantung; /l 16. Pendekatan berbasis masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan, melalii pios"u p"*U"tJ"V""t, d". partisipasi aktif masyarakat; 17. pendekatan - GrU""i" lembaga "arUft pendekatan penyelenggaraan pelayanan *"rrfrri dirr"*, badai, neruslhlll daerah dan lembaga swasta; lg.Indikator $asaran RPJMN ioi's-zorg bidang Infrastruktur di bidang sanitasi adatah tercapainya LOOo/o pelayanan air minum yakni 85% penduduk terlayani akses sesuai stariaart Pelayanan Minimal (sPM) dan i]c'/o sesuai kebutuhan dasar (basic needs); 19. Indikator sasaran RPJMN b,o$-za9 'bidang Infrastuktur di Bidang sanitasi adalah tercapainya IOOVo pelayanan "at itasi (air-limbah domestik' sampah a""- J*irra# [ngkung"nj y@_ !5olo penduduk terlayani akses sesuai $tandart Pelayanan nnlnimat (sPM) dan !5o/o sesuai kebutuhan dasar fhasic needs); 2O. Standar p"f"VrIlt t minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adatrah ketentraan tintang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daer-ah-yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal; 21. Indikator SpM bidang aiiminum adalah tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpigaan dan bukan perpipaan terlindung dengan kebutuhan pokok minimal 6O liter/oranglh;a.rt; 22.Indikator SPM bidang sanitasi adalatr tersedianya memadai dengan target SPM 600/o dan tersedianya komunitas/kawasan I kotadengan target SPM 5olo; sistem air limbah yang sistem air limbah skala 23. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan /program yang sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan dicapai kualitas yang temkur; 24.Indikaton kinerja adalah alat ukur spesifrk secara kuantitatif dan atau kualitatif untrrk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/at"au dampak yang menggambarkan tingkat capaian kineja suatu program atau kegiatan; 25. Isu strategis adalah permasalahan utama dan tantangan utama yang dinilai paling prioritas untuk ditangani selama periode perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagl daerah dengan karekteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan/atau jangka panjang, dan menentukan tqiuan pembangunan; 26. Arah kebijakan adalah pedoman tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan; 27. Strategi adalah langkah-langkah mendasar/jitu berisikan programprogram indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan; 28. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah unhrk mancapai sasar€rn dan tujuan pembangunan daerah; 2g.Kegpatan adalah bagran dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagran dari pencapaian sasaran temkur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang modal termasulk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa; 3O. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi; 31. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi sefta menganti"*"V permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin; 32. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencarla dan standar; BAB II PERAN, FUNGSI, TUJuAIT, DAN KTDUDUKAN RAD AIUPL KABUPATEN JEIYEPiOITTO 2OLS-2OT9 Pasal 2 RAD_AMPL Kabupaten Jeneponto 2015-2019 berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah unttrk perluasan program pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat selama 2015 sampai dengan 2OLg dalam rangka mendorong pembangunan infrastruktur dasar air minum dan sanitasi dalam percepatan pencapai an uniuersal aws. Pasal 3 RAD-AMPL Kabupataen Jeneponto 2015-2019 berfungsi sebagai : 1. Instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi daerah jangka menengah; 2. Rencana peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapncan pendekatan PAMSIMAS dan pendekatan kelembagaan; 3. Media Internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan PAMSIMAS kedalam program/kegiatan SKPD yang menang€Lni bidang AMPL; 4. Acuan pengalokasian anggaran APBD bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan AMPL; Pasal 4 RAD*AMPL Kabupaten Jeneponto 2OL5-2OL9 yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Jeneponto yang mendukung percepatan pencapaixr LOOo/o pelayanan air minum aman dan IOOo/o pelayanan sanitasi layak, rnenjadi Dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan RKPD, Renja SKPD, dan APBD Kabupaten Jeneponto sampai dengan 2019. BAB III PEI,AIGAIVAIT RAI' AMPL KABUPATEI{ JENEPONI1O 2OLS.2OL9 Pasal 5 Pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Jeneponto 2O15-2019 adalah mulai RKPD, Renja SKPD, APBD Kabupaten Jeneponto, serta dapat melalui integrasi RAD AMPL Kabupaten Jeneponto kedalam program/kegiatan Pemerintah Provinsi, Pemerintah hrsat,dunia usaha, dan masyarakat. Semua dokumen perencanaan Regulasi (Renstra, SKPD, Renja SKPD, RKPD) yang terkait dengan program/kegiatan sektor air minum d*t penyehatan lingkungan Pasal 6 Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Jeneponto 2015'2OL9 dengan dana diluar APBD Kabupaten Jeneponto maka pelaksanaan program/kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Bappeda dan SKPD teknis terkait' Pasel 7 pendanaan pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Jeneponto 20L5-2ot9 terbuka bagr sumber-sumber pendanaan diluar APBD dan APBN, dengan tetap befoedoman pada mekanisme yang disepakati antara pemerintah Daerah Kabupaten Jeheponto dengan pihak penyandang dana' Pasal 8 (1) pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Jenepoto 2OL5-2O19 tetap harus memeperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelurnnya. (2) Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir 2019, maka perubahan sasaran dimuat dalam RKPD dan Renja SKPD berdasarkan Laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL. BAB TV PEMANTAUAN DAN BTIALUASI RAD AMPL KABUPATEIT JEITEPiOilAO TAIIUN 2OL5-2OL9 Pasal 9 Pemantauan Pelaksanaan RAD AMPL dilakukan minimal 2 kali dalam setahun Evaluasi Pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan; Hasil pemantauan dan evaluasi RAD AMPL menjadi bahan pen5rusunan kebijakan AMPL Tahun berikutnya dan mempakan informasi publik; Kepda SKPD kabupaten/kota melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD AMPL masing-masing; Dalam hal hasil pemantauan yang menjadi tanggung jawab SKPD dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan hasil, Kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan/ penyempufiraan; Kepala SKPD melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda; Masyarakat berhak meyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Teknis Penyusunan RAD AMPL atas kinerja Pembangunan Air minum dan penyehatan lingkungan daerah; Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindaklanjut pendapat dan masukan tersebut; Kepala Bappeda Kabupaten melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telatr diolah Tim Teknis Pen5rusun RAD AMPL; 10. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurna€rn untuk ditindak lanjuti oleh Kepala SKPD kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan /penyempurnaan kepada kepala bappeda jeneponto Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada / Bupati Jenepon BAB V XTTENTUAN PENUTUP Pasal 10 Dokumen RAD AMPL Kabupaten Jeneponto 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Jeneponto ini. Pasal 11 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundanga-n Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2015.
8

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 190/PMK.08/2015

Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 260/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur

Download :
190~PMK.08~2015Per.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamasa Nomor 57.a Tahun 2015

Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati Dan Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat, Aparatur Sipil Negara, Dan Non Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2016

APBD Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan Bupati Mamasa Nomor 16 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat, Aparatur Sipil Negara, dan Non Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2015

Download :
Perbup Mamasa Nomor 57.a Tahun 2015.pdf

Abstrak

STANDAR - BIAYA PERJALANAN DINAS

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57.a, BD 2015 (23) : 17 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati Dan Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat, Aparatur Sipil Negara, Dan Non Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2016

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 Pasal 3 Ayat (1) dan (2); dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; perlu diadakan Perubahan atas Peraturan Bupati Mamasa Nomor 16 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat, Aparatur Sipil Negara, dan Non Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2015; b. bahwa Peraturan Bupati Mamasa Nomor 16 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat, Aparatur Sipil Negara, dan Non Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2015 perlu diadakan perbaikan sesuai kemampuan keuangan daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mamasa
UU No. 11 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perpres No. 54 Thun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perpres No. 70 Thun 2012; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 55 Tahun 2008; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Permendagri No. 52 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan No. 113/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Keuangan No. 71/PMK.02/2013; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 51/PMK.02/2014; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 65/PMK.02/2015; Perda Kabupaten Mamasa No. 2 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat, Aparatur Sipil Negara, dan Non Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2016

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2015.
Peraturan Bupati Mamasa Nomor 16 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat, Aparatur Sipil Negara, dan Non Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2015
17 hlm

Keputusan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Nomor KEP-0155/SKKO0000/2015/S0 Tahun 2015

Pedoman Tata Kerja Persetujuan Penyelesaian Pekerjaan

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
PTK-060-2015.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2015

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2015.