PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 12 TAHUN 2021
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 53.29, BD.2022/NO.53.29, LL KOTA PONTIANAK : 52 HAL
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2020-2024
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur dilakukan dalam waktu Verifikasi dan Validasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Keputusan Mnenteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Wali Kota Nomor 79 Tahun 2016; Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2019; Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2021
Pendahuluan; Gambaran Pelayanan; Permasalahan dan Isu-Isu Strategis; Tujuan dan Sasaran; Strategi dan Arah Kebijakan; Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan; Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD; Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2022.
Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2021
5 Halaman dan 47 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sarolangun Nomor 21/2023 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sarolangun No.38 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023
ABSTRAK:
a. ketentuan pasal 343 Permendagri No.86 Tahun 2017
b. hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
UU No.54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2000; UU No.25 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2007; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.1 Tahun 2022; PP No. 55 Tahun 2005; PP No.39 Tahun 2006; PP No.40 Tahun 2006; PP No.8 Tahun 2008; PP No.12 Tahun 2019; PP No.18 Tahun 2020; PP No.134 Tahun 2022; Permendagri No.86 Tahun 2017; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.70 Tahun 2019; Permendagri No.90 Tahun 2019; Permendagri No.77 Tahun 2020; Permendagri No.17 Tahun 2021; Peraturan Kepala Bappenas No.2 Tahun 2021; Pergub Jambi No.15 Tahun 2023; Perda Kab. Sarolangun No.8 Tahun 2006; Perda Kab. Sarolangun No.5 Tahun 2016; Perda Kab. Sarolangun No.4 Tahun 2017;Perda Kab. Sarolangun No.1 Tahun 2023; Perbup Sarolangun No.38 Tahun 2022.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No.38 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2023.
Perbup kab. sarolangun No. 38 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 19.A Tahun 2015
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah NO. 04/PER/M.KUKM/V/2011, BN 2011/NO.296; DEPKUMHAM.GO.ID; 5 HLM
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Operasional Dewan Koperasi Indonesia Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2011.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 10A Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Rencana Kerja Pembangunan (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2012
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2012.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 26.a Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlumenetapkanPeraturanWali Kota tentangRencanaKerjaPerangkat Daerah Kota BanjarTahun 2019.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kota BanjarNomor 8 Tahun 2016, PeraturanWali Kota BanjarNomor 30 Tahun 2016, PeraturanWali Kota BanjarNomor 25 Tahun 2018.
Terdiri dari 4 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2018.
4 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 26A Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pembangunan Partisipatif Berbasis Komunitas Tahun 2014
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo No. 13.a Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2015
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.38 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No.12 Tahun 2008; UU no.33 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2007; PP No.30 Tahun 1979; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; Perpres No.5 Tahun 2009; Permendagri No.13 Tahun 2006 Permendagri No.54 Tahun 2010; Perda Kab Gorontalo No.12 Tahun 2011.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Rencan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2015.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 8 halaman tanpa lampiran
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2/PER/M.KOMINFO/1/2010 Tahun 2010
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NO. 26/PRT/M/2017, BN. 2017/NO.1927, Jdih.pu.go.id: 9 hlm.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Panduan Pembangunan Budaya Integritas di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
