Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
a.bahwa Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2018, namun perlu dilakukan penyesuaian terhadap Lampiran Perubahan Atas Peraturan Gubernur di maksud;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dan pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dapat dilakukan dengan cara merubah Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
UU No. 64 Tahun 1958; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UUNo. 9 Tahun 2015; PP No. 24 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 37 Tahun 2005 ; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 19 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 23 Tahun 2011; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 2007 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 36 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat No. 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat No. 11 Tahun 2018; Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 21 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur No. 28 Tahun 2015; Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 33 Tahun 2018;
Dalam Pergub ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2018.
5 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2018
Administrasi dan Tata Usaha NegaraKepegawaian, Aparatur NegaraStruktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERGUB Prov. Jawa Tengah No. 81 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah
Mencabut :
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 98 Tahun 2016
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA - ORGANISASI DAN TATA KERJA
2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 37, BD.2018/NO.37
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Gubernur
Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2016 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum
Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi
Jawa Tengah telah ditetapkan Peraturan Gubernur
Nomor 98 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada
Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan
Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah, namun
sehubungan dengan perkembangan keadaan dan
ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan
Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana
Teknis Daerah, maka Peraturan Gubernur
dimaksud perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan
Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang
Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2016;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang pembentukan, balai pengelolaan sumber daya air Kelas A, tata kerja, kepegawaian.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2018.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 98 Tahun 2016 dicabut.
16 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 37 Tahun 2018
PERBUP Kab. Tegal No. 33 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Tegal No. 33 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PAsal 264 ayat (2) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perbup tentang RKPD Kab Tegal Tahun 2019;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 17 Tahun 2007; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 7 Tahun 1986; PP No 8 Tahun 2008; PP No 18 Tahun 2016; Perpres No 2 Tahun 2015; Perpres No 79 Tahun 2018; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 54 Tahun 2010; Permendagri No 14 Tahun 2016; Permendagri No 86 Tahun 2017; Permendagri No 22 Tahun 2018; Perda Priv Jateng No 3 Tahun 2008; Perda Prov Jateng No 5 Tahun 2014; Pergub Prov Jateng No 40 Tahun 2018; Perda Kab Tegal No 1 Tahun 2009; Perda Kab Tegal No 2 Tahun 2009; Perda Kab Tegal No 10 Tahun 2012; Perda Kab Tegal No 5 Tahun 2014; Perda Kab Tegal No 4 Tahun 2016; Perda Kab Tegal No 12 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang sistematika RKPD Kab Tegal 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2018.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bireuen Nomor 38 Tahun 2018
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2018/No.38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP GAMPONG DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian anggaran penerimaan dan perimbangan Tahun 2018, maka perlu ditinjau kembali Pengalokasian dan Penetapan Rincian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPDRD) untuk setiap Gampong dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2018;
bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018, guna dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.48 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2000; UU No.33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Qanun Kabupaten Bireuen No. 4 Tahun 2018; Peraturan Bupati Bireuen No. 33 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Gampong dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2018.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 38 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 24 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 24 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018; bahwa dalam rangka efektivitas kinerja Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2018 serta menyesuaikan dengan perkembangan kerangka ekonomi daerah, keuangan daerah, rencana program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Demak, perlu mengubah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 24 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006; Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2017; Peraturan Bupati Demak Nomor 24 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam lampiran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2018.
Peraturan Bupati Demak Nomor 24 Tahun 2017 diubah.
216 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 38 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (4) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bupati menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Bupati Kendal Nomor 53 Tahun 2013 dan Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, penetapan dan sistematika rencana kerja pemerintah daerah tahun 2019 dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2018.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Takalar Nomor 38 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA
ABSTRAK:
bahwa unntuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 20014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk teknis penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa serta petunjukteknis pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah tingkat II di
Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
87
)
seb
agaim
ana
t
e
lah diubah
beberapa kali t
e
rakhir
dengan Undan
gUndan
g
N
o
mor
09
55
Tah
U nnddaanngg--UUnnddaang NNoommor 23 TTaahhun 220014 tteennttaang
P eemmeerriinnttaahhan DDaaeerrah ((LLeemmbbaarran NNeeggaara RReeppuubbllik IInnddoonneessia
T aahhun 220014 NNoommor 22444, TTaammbbaahhan LLeemmbbaarran NNeeggaara
R eeppuubbllik IInnddoonneessia NNoommor 5555887) sseebbaaggaaiimmaana tteellah ddiiuubbah
b eebbeerraapa kkaali tteerraakkhhir ddeennggan UUnnddaanngg--UUnnddaang NNoommor 09
T aahhun 220015 tteennttaang PPeerruubbaahhan kkeeddua aattas UUnnddaanngg--UUnnddaarrig
N oommor 23 TTaahhun 220014 tteennttaang PPeemmeerriinnttaahhan DDaaeerr''ah
( LLeemmbbaarran NNeeggaara RReeppuubbllik IInnddoonneessia TTaahhun 220015 NNoommor
5 8, TTaammbbaahhan LLeemmbbaarran NNeeggaara RReeppuubbllik IInnddoonneessia NNoonniior
5 667799); .
u
n 2
01
5 t
entang Pe
ru
bahan kedua
a
tas Undan
g
-Und
ang
Nomor 23 T
ahun 2014 ten
tan
g Pe
m
e
rin
tahan
Daerah
(Lembar
an
N
e
g
ar
a
Repub
lik In
don
es
ia Tahun 201
5 Nomor
58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia No
ni.
or
5679);
.
Undang-Undang N
omor
6
Tahun
2
014 t
e
n
tang Desa
(Lembaran Negara R
epub
lik In
donesi
a Tahun 20
14
Nornor. 7,
Tambahan Lembar
an Negar
a
R
epublik
I
ndo
n
esia Nomi or
5
49
5);
Peraturan Pemerintah
Nomor 43 T
ahu
n
2
01
4
t
en
t
ang
Peraturan Pelaksanaan
Undan
gUndan
g
N
omo
r
6
Tahun
2014 tentang Desa (Le
mbaran Ne
g
ara R
epu
b
lik Indonesia
Tahun 2014 Nomor
123
,
T
ambah
an
Le
m
baran
N
egara
Republik Indonesia Nom
or
553
9
)
seb
agaimana telah diubah
dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tah
u
n
2
015 t
e
ntang
P
e
ru
b
ah
an
ata
s
Per
a
turan Pemerintah No
mor
43 Talrun
3.
3,
U nnddaanngg--UUnnddaang NNoommor 6 TTaahhun 220014 tteennttaang DDeesa
( LLeemmbbaarran NNeeggaara RReeppuubbllik IInnddoonneessia TTaahhun 220014 NNoommor 7,
T aammbbaahhan LLeemmbbaarran NNeeggaara RReeppuubbllik IInnddoonneessia NNoommor
4.
4.
20
1
4
te
n
tan
g
P
er
atu
ran
Pelaksanaan Undan
g
-Un
dan
g n
o
m
or
5 449955);
P eerraattuurran PPeemmeerriinnttah NNoommor 43 TTaahhun 220014 tteennttaang
P eerraattuurran PPeellaakkssaannaaan UUnnddaanngg--UUnnddaang NNoommor 6 TTaahhun
2 0014 tteennttaang DDeesa ((LLeemmbbaarran NNeeggaara RReeppuubbllik IInnddoonneessia
T aahhun 220014 NNoommor 11223, TTaammbbaahhan LLeemmbbaarran NNeeggaara
R eeppuubbllik IInnddoonneessia NNoommor 5555339) sseebbaaggaaiimmaana tteellah ddiiuubbah
d eennggan PPeerraattuurran PPeemmeerriinnttah NNoommor 47 TTaahhun 220015 tteennttaang
P eerruubbaahhan aattas PPeerraattuurran PPeemmeerriinnttah NNoommor 43 TTaahhttin
2 0014 tteennttaang PPeerraattuurran PPeellaakkssaannaaan UUnnddaanngg--UUnnddaang nnoommor
6 TTaahhun 220014 tteennttaang DDeesa ((LLeemmbbaarran NNeeggaara RReeppuubbllik
I nnddoonneessia TTaahhun 220015 NNoommor 11557, TTaammbbaahhan LLeemmbbaarran
N eeggaara RReeppuubbllik IInnddoonneessia NNoommor 55771177);
6 Tahun 2014 te
n
t
an
g Desa (Lembar
an
N
eg
ara R
e
p
u
blik
I
n
do
n
esia Tahun 2015 N
o
mor 157, Tarnbahan
Le
mbar
an
N
e
gara Repu
b
li
k
Indonesi
a
Nomor 5717);
i
I
5.
5. PPeerraattuurran PPeemmeerriinnttah NNoommor 38 TTaahhun 220007 tteenntt^g
P eemmbbaaggiian UUru ssan PPeemmeerriinnttaahhan aannttaara PPeemmeerriinnttaah,
P eemmeerriinnttah DDaaeerrah PPrroovviinnssi, ddan PPeemmeerriinnttah DDaaeerrah
K aabbuuppaatteenn//KKoota ((LLeemmbbaarran NNeeggaara RReeppuubbllik Indone^sia
T aahhun 220007 NNoommor 82);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tenting
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daetah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82);
6.
:
6. PPeerraattuurran PPeemmeerriinnttah NNoommor 60 TTaahhun 220014 tteennttaang DDaana
D eesa yyaang bbeerrssuummbber ddaari AAnnggggaarran PPeennddaappaattan ddan BBeellaannja
N eeggaara ((LLeemmbbaarran NNeeggaara RReeppuubbllik IInnddoonneessia TTaahhun 220014
N oommor 11668, TTaammbbaahhan LLeemmbbaarran NNeeggaara RReeppuubbllik IInnddoonneessia
N oommor 55555588), sseebbaaggaaiimman tteellah ddiiuubbah ddeennggan PPeerraattuurran
P eemmeerriinnttah NNoommor 22 TTaahhun 220015 tteennttaang PPeerruubbaahhan aattas
P eerraattuurran PPeemmeerriinnttah NNoommor 60 TTaahhun 220015 tteennttaang DDaana
D eesa yyaang BBeerrssuummbber ddaari AAnnggggaarran PPeennddaappaattan ddan
B eellaannja NNeeggaara ((LLeemmbbaarran NNeeggaara RReeppuubbHk IInnddoonneessia TTaahhun
2 0015 NNoommor 888, TTaammbbaahhan LLeemmbbaarran NNeeggaara RReeppuubbllik
I nnddoonneessia NNoommor 55669944);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558), sebagaiman telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5694);
7. PPeerraattuurran MMeenntteeri DDaallam Negeri NNoommor 1111 TTaahhun 220014
t eennttaang PPeeddoomman TTeekknnis PPeerraattuurran di DDeesa ((BBeerriita NNeeggaara
R eeppuubbllik IInnddoonneessia TTaahhun 220014 NNoommor 22009911);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. PPeerraattuurran MMeenntteeri DDaallam Negeri NNoommor 1113 TTaahhun 220014
t eennttaang PPeennggeelloollaaan KKeeuuaannggan DDeesa ((BBeerriita NNeeggaara RReeppuubbllik
I nnddoonneessia TTaahhun 220014 NNoommor 22009933);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
9. PPeerraattuu..rran MMeenntteeri DDaallam Negeri NNoommor 1114 TTaahhun 220014
t eennttaang PPeeddoomman PPeemmbbaanngguunnan DDeesa ((BBeerriita NNeeggaara
R eeppuubbhk LLaaddoonneessia TTaahhun 220014 NNoommor 22009944);
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
BAB IV PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA
BAB V KETENTUAN PERALIHAN
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2018.
TAHUN 2018 NO 38
96 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 38 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah Pemerintah Provinsi Banten, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Banten Nomor 70 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018.
UU No 23 Th 2000; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU NO 15 Th 2004; UU No 33 Th 2004; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 58 Th 2005; PP No 39 Th 2007; PP No 71 Th 2010; PP No 27 Th 2014; Perpres No 54 Th 2010; Permendagri No 13 Th 2006 yg telah diubah dg Permendagri No 21 Th 2011; Permenkeu No 49/PMK.02/2017; Perda Prov Banten No 7 Th 2006; Pergub Banten No 29 Th 2007 yg telah diubah dg Pergub Banten No 3 Th 2015.
Peraturan Gubernur Tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2018.
Peraturan Gubernur Banten Nomor 70 Tahun 2017.
Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2018.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lahat Nomor 38 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyediaan Ruang Pelayanan dan Konseling Laktasi di Lingkungan Perangkat Daerah
ABSTRAK:
Setiap ibu berkewajiban memberikan Air Susu Ibu (ASI) kepada anaknya. Setiap anak berhak tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental dan spiritual maupun kecerdasan untuk mewujudkan kehidupan terbaik untuk anak. Salah satu standar emas makanan bagi bayi adalah ASI yang mulai diberikan sejak lahir sampai usia 2 tahun. Belum optimalnya pelaksanaan kesetaraan dan keadilan gender fungsi reproduksi mengakibatkan perempuan bekerja kesulitan dalam memberikan ASI. Masa istirahat sebelum dan sesudah melahirkan hanya ditentukan selama 3 bulan, maka pegawai perempuan setelah melahirkan anak harus diberi kesempatan untuk memberikan ASI kepada anaknya atau memerah ASI selama waktu bekerja di tempat kerja. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2002; UU No/ 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 33 Tahun 2012; KEPPRES No. 36 Tahun 1990; PB MENEGPP, MENAKERTRANS, dan MENKES No. 48/men.PP/XII/2008, Per27/Men/XII/2008, dan 1177/menkes/PB/XII/2008; PERMENKES No/ 15 Tahun 2013; PERDA No. 4 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, dukungan program ASI eksklusif, ruang ASI, pencatatan dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2018.
7 hlm, Lampiran : 1 hlm
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 38 Tahun 2018
Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. 38, BN.2018/NO.1764, peraturan.go.id: 59 Hlm
Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Permohonan Paten
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
