Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 909 peraturan dalam 0,015 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali No. 5 Tahun 2016

Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Hak Asasi Manusia Pertahanan dan Keamanan, Militer

Abstrak

lingkungan - ketentraman dan ketertiban masyarakat

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD 2016/No.5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

ABSTRAK:

bahwa dalam rngka mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kabupaten Boyolali yang sejahtera, bersih dan berwawasan lingkungan serta tetap melestarikan budaya lokal guna mendukung sektor pariwisata, pendidikan dan perdagangan, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum dan prasarana umum beserta kelengkapannya, dan berdasarkan UU No. 23 tahun 2014, pemerintah Daerah mempunyai kewenangan di bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 13 tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1982; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 18 tahun 2008; UU No. 44 Tahun 2008; UU NO. 11 Tahun 2009; UU No. 22 Tahun 2009; UU NO. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 31 Tahun 1980; PP No. 6 Tahun 2010;
1. Ruang Lingkup dan Tujuan 2. Tertib Tata Ruang 3. Tertib Kesehatan 4. Tertib Usaha tertentu 5. Tertib Jalan dan Fasilitas Umum 6. Tertib Lingkungan Tempat Tinggal 7. Tertib SUngai, Saluran Air dan Sumber Air 8. Tertib Penghuni Bangunan dan Bangunan Tertentu 9. Tertib Sosial 10. Tertib tempat hiburan dan keramaian 11. Tertib peran Serta Masyarakat 12. Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan 13. Ketentuan Penyidikan 14. Sanksi Administrasi 14. Ketentuan Pidana

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No. 6 Tahun 1989 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
21 hlm

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2020

Perwakilan Rawan Dan/Atau Perwakilan Berbahaya

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan

Mencabut :

Permenlu No. 15 Tahun 2015 tentang Perwakilan Rawan Dan Perwakilan Berbahaya

Download :
Permenlu No. 5 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 5 Tahun 2019

Penyelenggaran Standarisasi Komoditi Militer Indonesia di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

Pertahanan dan Keamanan, Militer Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenhan No. 3 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Standar Militer Indonesia di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

Mencabut :

Permenhan No. 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Standardisasi Komoditi Militer Indonesia di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

Download :
5 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 5 Tahun 1988

Pengadaan Bahan Peledak

Pengadaan Barang/Jasa Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan

Dicabut dengan :

KEPPRES No. 125 Tahun 1999 tentang Bahan Peledak

Diubah dengan :

KEPPRES No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1988 Tentang Pengadaan Bahan Peledak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1994
KEPPRES No. 86 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1988 Tentang Pengadaan Bahan Peledak

Mencabut :

KEPPRES No. 27 Tahun 1982 tentang Pengadaan Bahan Peledak

Download :
KEPPRES NO 5 TH 1988.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2016

Perubahan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Pangandaran

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
5. PERBUP NOMOR 5 TAHUN 2016.pdf

Abstrak

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2019

Kesejahteraan Sosial

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
Qanun No 5 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Pertahanan dan keamanan

2019

Qanun NO. 5, LD.2019/ No.5

Qanun tentang Kesejahteraan Sosial

ABSTRAK:

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement) di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; - Bahwa dalam rangka meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Aceh Jaya perlu dilakukan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan penanganan fakir miskin secara terencana, terarah dan berkelanjutan guna meningkatkan Kesejahteraan Sosial bagi seluruh masyarakat; - Bahwa untuk melaksanakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam UndangUndang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial, maka Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya perlu mengatur penyelenggaraan Kesejahteraan Sosiail; - Bahwa a berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Kesejahteraan Sosial;
- Dasar Hukum Qanun ini adalah : UUD 1945; UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2016; PP No. 39 Tahun 2012; Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008; Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013.
- Dalam Qanun ini mengatur 29 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Asas dan Tujuan; BAB III TAnggung Jawab dan Wewenang; BAB IV Sasaran Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Dan Penanganan PMKS; BAB V Rehabilitasi Sosial; BAB VI Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin; BAB VII Jaminan Sosial; BAB VIII Perlindungan Sosial; BAB IX Penanganan Bencana; BAB X Bantuan Sosial; BAB XI Penyusunan Perencanaan Program Dan Kegiatan; BAB XII Sanksi Administratif; BAB XIII Ketentuan Peralihan; BAB XIV Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2019.
27 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 5 Tahun 2017

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Lingkungan Hidup Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
PERDA 5-2017 ; KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2017

KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
PERWAL No. 5 Tahun 2017 tentang KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 5 Tahun 2016

Pembinaan dan Pengembangan Industri Bahan Peledak

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan

Mencabut :

Permenhan No. 36 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan, Pembinaan, Pengembangan, Pengawasan, dan Pengendalian Industri Bahan Peledak

Download :
No. 5 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara No. 5 Tahun 2016

Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Kabupaten Gorontalo Utara

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pertahanan dan Keamanan, Militer

Abstrak

komunitas intelijen daerah

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2016/NO.5

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Kabupaten Gorontalo Utara

ABSTRAK:

Peraturan Bupati ini dibentuk untuk melaksanakan ketetapan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 2 Tahun 2002; UU No. 3 Tahun 2002; UU No. 16 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2014; Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2015. selain itu juga Memperhatikan PERMENDAGRI No. 11 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 16 Tahun 2011; Telaah Staf Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gorontalo Utara tertanggal 14 januari 2016 Nomor/Kesbangpol/12/1/2015.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, termasuk didalamnya mengatur tentang Penyelenggaraan Komunitas Intelijen Daerah; Kelembagaan Komunitas Intelijen Daerah; Pembinaan,Pengawasan dan Pelaporan; Pendanaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati ini terdiri atas 10 Halaman.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Luar Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Februari 1988.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2017.