PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1991

Menemukan 192 peraturan dalam 0,011 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 34 Tahun 1991
Tunjangan Jabatan Struktural Di Departemen Pertahanan Keamanan Dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. KEPPRES No. 60 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1991 Tentang Tunjangan Jabatan Struktural Di Departemen Pertahanan Keamanan Dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 47 Tahun 1977 tentang Tunjangan Jabatan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 1991
Tata Cara Permintaan Paten

Hak atas Kekayaan Intelektual

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 18 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 Tentang Tata Cara Permintaan Paten dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1993 Tentang Bentuk dan Isi Surat Paten
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 35 Tahun 1991
Tunjangan Jabatan Bagi Hakim Dan Panitera Pada Peradilan Tata Usaha Negara

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 10 Tahun 1995 tentang Tunjangan Hakim
Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 1991
Sungai

Lingkungan Hidup Sumber Daya Alam

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai
Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 1991
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1985

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PP No. 7 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Sebagaimana Telah Lima Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1993
  2. PP No. 47 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Sebagaimana Telah Empat Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1992
  3. PP No. 80 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Sebagaimana Talah Tiga Kali Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1991
Mengubah :
  1. PP No. 20 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1983
  2. PP No. 13 Tahun 1983 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
  3. PP No. 18 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 36 Tahun 1991
Tunjangan Jabatan Bagi Hakim Dan Panitera Pada Pengadilan Agama

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 10 Tahun 1995 tentang Tunjangan Hakim
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 17 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Hakim Pada Peradilan Agama
Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 1991
Perlindungan Dan Pengamanan Penyelenggaraan Telekomunikasi

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 37 Tahun 1991
Pengangkatan Dokter Sebagai Pegawai Tidak Tetap Selama Masa Bakti

Kepegawaian, Aparatur Negara Ketenagakerjaan

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 38 Tahun 1991
Unit Swadana Dan Tata Cara Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 1991
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam

BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan