Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 89A Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011 untuk memeberikan acuan penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah serta mewujudkan penganggaran berbasis prestasi kerja; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah TA 2018;
UU no 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU no 23 Tahun 2014; UU no 33 Tahun 2004; PP No 23 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 18 Tahun 2016; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 38 tahun 2018; Perda No 10 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kebenaran dan kelengkapan RKA-SKPD yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2018.
14 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 37 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 35 Tahun 2018
Peraturan Bupati Tentang Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
3. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2018.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 37 Tahun 2018
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG TATA CARA PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, LD.2018/37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberhentian Kepala Desa;
Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Bupati Kabupaten Serdang Bedagai yang mengatur tentang Pemberhentian Kepala Desa, perlu diatur sendiri dengan Peraturan Bupati;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada teks diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tentang pemberhentian Kepala Desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.36 Tahun 2003; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.47 Tahun 2015; PERMENDAGRI No.111 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.82 Tahun 2015; PERMENDAGRI No.84 Tahun 2015; PERDAKAB SERDANG BEDAGAI No.6 Tahun 2015 dan PERDAKAB SERDANG BEDAGAI No.10 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pemberhentian Kepala Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Pemberhentian Kepala Desa dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2018.
8 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Nomor 37 Tahun 2018
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Langkat Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 A peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah, oleh karena ini Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 perlu dilakukan penyesuaian untuk kedua kalinya, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Langkat Nomor 72 Tahun 2010 tentang Pedoman Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.7 Drt Tahun 1956; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No..5 Tahun 1982; PP No.10 Tahun 1986; PP No.53 Tahun 2010; PERMENDAGRI No.60 Tahun 2007; PERDAKAB LANGKAT No.6 TAHUN## 2016 dan PERBUP No.4 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Langkat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2018.
29 Hlm, Lampiran: 20
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 37 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3),
Pasal 13, dan Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral
Bukan Logam dan Batuan, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan
Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2017
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II IZIN PERTAMBANGAN
BAB III JAMINAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
aminan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal 29 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2018.
26 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 37 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Perda No.6 Tahun 2018 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2017, perlu ditetapkan Perbup Sekadau tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2017
UU No.12 Tahun 1985, UU No.21 Tahun 1997, UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.34 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.25 tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.55 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.8 Tahun 2006, PP No.56 Tahun 2005, PP No.71 Tahun 2010, PP No.30 Tahun 2011, PP No.2 Tahun 2012, PP No.23 Tahun 2005, PP No.12 Tahun 2017, PP No.18 Tahun 2017, PP No.2 Tahun 2018, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.64 Tahun 2013, Permendagri No.31 Tahun 2016, Perda No.7 Tahun 2016, Perda No.8 Tahun 2017, Perda No.6 Tahun 2018, Perbup No.73 Tahun 2016, Perbup No.48 Tahun 2017
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 DALAM 6 PASAL
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2018.
9 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 37 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
ABSTRAK:
mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara akurat, untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap data pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya yang dialami penduduk kabupaten pringsewu baik yang berada di dalam maupun diluar kabupaten pringsewu
1. undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
2. undang-undang nomor 48 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten pringsewu di provinsi lampung
3. undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga
4. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
5. peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan
6. peraturan presiden nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
7. peraturan presiden nomor 25 tahun 2009 tentang penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan ssecara nasional
8. peraturan menteri dalam negeri nomor 11 tahun 2010 tentang pedoman pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan
9. peraturan menteri dalam negeri nomor 18 tahun 2010 tentang pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok penjabat pencatatan sipil dan penugasan registrasi
10. peraturan menteri dalam negeri nomor 19 tahun 2010 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
11. peraturan menteri dalam negeri nomor 68 tahun 2012 tentang tata cara pelaporan penyelenggaraan administrasi kependudukan
12. peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah
13. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 16 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten pringsewu
14. peraturan bupati pringsewu nomor 43 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan tata kerja dinas-dinas pemerintah daerah
peraturan bupati ini memutuskan tentang pelayanan administrasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2018.
Peraturan Menteri Kesehatan NO. 37, BN.2018/No.1124, peraturan.go.id : 16 hlm.
Peraturan Menteri Kesehatan tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
