PERWALI Kota Bitung No. 24 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 56 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN DAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN, TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BITUNG
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMBERIAN DAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BITUNG
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 56 Tahun 2020
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 156/PMK.07 /2020 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07 /2019
tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11
Tahun 2019 tentang Prioritas Dana Desa Tahun Anggaran 2020
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Dana Desa
Tahun Anggaran 2020, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan
Bupati Bengkulu Utara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun
Anggaran 2020;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara
Nomor 10 Tahun 2020 ten tang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2020
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 2. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 3. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 4. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 5. Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2014 6. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 7. Undang-Undang Nornor 30 Tahun 2014 8. Undang-Undang Nornor 2 Tahun 2020 9. Peraturan Pernerintah Nornor 43 Tahun 2014 10. Peraturan Pernerintah Nornor 60 Tahun 2014 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07 /2019 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07 /2019 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07 /2020 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun
2019 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun
2020 24. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 23 Tahun 2019 25. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 43 Tahun 2019 26. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 54 Tahun 2020
MENGATUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2020.
6
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palangkaraya Nomor 56 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Satuan Harga Barang Dan Jasa Tahun 2021
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta dalam upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas kdalam melakukan belanja daerah, perlu adanya standar harga barang dan jasa yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Kepala Badan Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya;
18. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
1. Sarana Kerja;
2. Jasa; dan
3. Konstruksi
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2020.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 56 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN APBD TA 2018
ABSTRAK:
Dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian APBD perlu disusun Standar Satuan Biaya Umum. Masih terdapat beberapa Standar Satuan Biaya Umum yang belum termuat dan perlu disesuaikan dalam Lampiran Peraturan Bupati Landak No. 30 Tahun 2017, oleh karena itu perlu ditetapkan Peraturan Bupati.
UU No. 55 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2000, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 54 Tahun 2010, Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 33 Tahun 2017, PMK No. 49/PMK.02/2017, Perda Kab. Landak No. 10 Tahun 2015, Perda Kab. Landak No. 5 Tahun 2016, Perda Kab. Landak No. 9 Tahun 2016, Perbup Kab. Landak No. 84 Tahun 2016, Perbup Kab. Landak No. 2 Tahun 2017, Perbup Kab. Landak No. 18 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang : Perubahan Lampiran I Poin A, pada nomor 10.2, Poin B nomor 10,11,12, Lampiran II Poin C.1, C.3, C.2.3.1, C.2.3.2,C.2.3.3, C.238, C.4, C.5, C.2.3 Perbup No. 30 Tahun 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2017.
Peraturan Bupati No. 30 Tahun 2017
4 Halaman; Lampiran : 4 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 56 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 38 TAHUN 2015 TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu menyesuaikan pagu anggaran Alokasi Dana Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 38 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016, sehingga perlu dilakukan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 38 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 6 Tahun 2007; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 14 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005;PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Perda Kab.Kayong Utara No. 1 Tahun 2009; Perda Kab.Kayong Utara No. 19 Tahun 2015
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2015.
Penjelasan sebanyak 2 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 56 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD Tahun 2017/No.56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Pemerintah Desa di Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 di Kabupaten Blora, perlu mengatur dan menetapkan Standar Biaya Pemerintah Desa Di Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2018; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pemerintah Desa Di Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2018;
Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Biaya Pemerintah Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2017.
54 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 56 Tahun 2012
PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI BAGI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri Bagi Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Serta Pegawai Tidak Tetap Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan efisiensi anggaran perjalanan dinas dalam dan luar negeri bagi Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap perlu dilakukan penataan kembali pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas perjalanan dinas.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 8 Tahun 1974, UU N0. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, Perda No. 8 Tahun 2008, Perda No. 11 Tahun 2008, Perda No. 3 Tahun 2010, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 11 Tahun 2011, Permenkeu No. 84/PMK.02/2011, Permenkeu No. 36/PMK.02/2012, Perwa No. 45 Tahun 2011.
PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI BAGI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2012.
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI BAGI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 56 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD.2021/NO.56, TBD.2021, LL SETDA KAB. MALUKU TENGGARA : 3 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2021.
Lampiran 314 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas No. 56 Tahun 2016
PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS TA 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Serta Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah kabupaten Sambas tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Bahwa pembiayaan perjalanan dinas harus sesuai dengan kebutuhan nyata dan memenuhi kaidah pengelolaan keuangan daerah
UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005, Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No.11 Tahun 2011; Permendagri No. 31 Tahun 2016; Keputusan Menteri Keuangan No.113/KMK.05/2012, Keputusan Menteri Keuangan No. 33/PMK.02/2016, dan Perda Kab Sambas No.4 Tahun 2008
Ketentuan Umum yaitu pengertian: Daerah, Bupati, Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Skretariat Daerah, SKPD, Kepala SKPD, PNS, Pegawai Tidak Tetap, Pejabat yang Berwenang, Pengawas Pemerintah, Auditor, Ajudan, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Perjalanan Dinas Luar Negeri, Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas, Pejabat, Lumpsum, Biaya Nyata dan Ibukota Kecamatan; Ketentuan Perjalanan Dinas; Biaya Perjalanan Dinas; Pelaksanaan Dalam Penandatanganan SPT dan SPPD; Pertanggungjawaban Pelaksanaan Perjalanan Dinas, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
19
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 56 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan dan Penelitian RKA /DPA SKPD Pemerintah Kabupaten Karawang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2013.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
