Bahwa dalam rangka mewujudkan keamanan, ketentraman, dan ketertiban wilayah di Kabupaten Sleman perlu didukung peran serta warga masyarakat yang terpadu dengan kondisi sosial dan kearifan budaya yang berkembang di wilayahnya; Bahwa untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat perlu dibentuk jaga warga sebagai organisasi pendukung keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat yang berbasis di wilayah padukuhan sehingga diperlukan upaya untuk mensinergiskan antara pendekatan keamanan, ketentraman ketertiban umum dengan pendekatan kesejahteraan
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013, dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2015
Materi Pokok: Kedudukan dan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Wewenang, Kewajiban, Hak dan Larangan, Pengembangan Ketrampilan Jaga Warga, Forum Komunikasi, Strategi dan Sasaran, Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2018.
Jumlah Halaman: 11 HLM;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 24 Tahun 2018
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD. 2018/ No.24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
ABSTRAK:
Untuk Mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam proses pembangunan di Kabupaten Langkat, maka diperlukan strategi pengintegrasian gender yang tercermin dalam penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.7 Drt Tahun 1956; UU No.7 Drt Tahun 1984; UU No.39 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2017; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015;PP No.5 Tahun 1982; PP No.10 Tahun 1986; PP No.39 Tahun 2006; PP No.8 Tahun 2008; PP No.6 Tahun 2008; PERPRES No.2 Tahun 2015; PERMENDAGRI No.15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No.67 Tahun 2011; PERMENDAGRI No.54 Tahun 2010; PERDAPROV SUMUT No.5 Tahun 2014; PERDAKAB LANGKAT No.6 Tahun 2016; PERBDA LANGKAT No.6 Tahun 2011; PERDAKAB LANGKAT No.1 Tahun 2016; PERDA No.6 Tahun 2016 dan PERBUP LANGKAT No.53 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Prinsip dan Azas, Perencanaan dan Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi, Pembinaan, Pendanaan dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2018.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 24 Tahun 2018
PERSYARATAN DAN TATA CARA PELAYANAN AKTA KELAHIRAN SECARA ONLINE DI RUMAH SAKIT DAN PUSKESMAS
2018
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 24, BD 2018/NO. 24
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERSYARATAN DAN TATA CARA PELAYANAN AKTA KELAHIRAN SECARA ONLINE DI RUMAH SAKIT DAN PUSKESMAS
ABSTRAK:
Dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pelayanan Akta Kelahiran di Rumah Sakit dan Puskesmas yang melayani kelahiran, perlu ditetapkan persyaratan dan tata cara pelayanan Akta Kelahiran di Rumah Sakit dan Puskesmas di Kabupaten Malinau perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Persyaratan dan Tata Cara Pelayanan Akta Kelahiran secara online di Rumah Sakit dan Puskesmas.
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan; Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau; Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah
Peraturan ini mengenai persyaratan dan tata cara pelayanan akta kelahiran secara oline di rumah sakit dan puskesmas. peraturan ini mencakup persyaratan dan tata cara penerbitan kartu kelaurga
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2018.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Datar Nomor 23 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 No. 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Murung Raya Nomor 22 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kartu Murung Raya Sejahtera
ABSTRAK:
bahwa Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945 mengamanatkan negara
mempunyai tanggung jawab untuk melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum
dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi
seluruh Rakyat Indonesia. Untuk meningkatkan kesejahteraan Sosial di
Daerah
perlu
dilakukan
penyelenggaraan
kesejahteraan Sosial secara terencana, terarah dan
berkelanjutan yang diarahkan pada peningkatan
kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial
perseorangan, keluarga, dan kelompok;
Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03
Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9
Tahun 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN;
BAB III
SASARAN;
BAB IV
MEKANISME KARTU MURUNG RAYA SEJAHTERA;
BAB V
SARANA DAN PENGAMBILAN BANTUAN
BIAYA JATAH HIDUP;
BAB VI
PENGAWASAN DAN PELAPORAN;
BAB VI
PENGAWASAN DAN PELAPORAN;
BAB VIII
LARANGAN;
BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN;
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2018.
19 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 21 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat
ABSTRAK:
ahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran
dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan
kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan,
diperlukan pengarusutamaan gender sehingga dapat
berperan serta dalam proses pembangunan. Agar Pengarusutamaan Gender dapat terwujud
secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan, perlu
disusun pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender
dalam pembangunan daerah;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor
6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 51 Tahun
2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN;
BAB III
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN;
BAB IV
PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI;
BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT;
BAB VI
PEMBINAAN;
BAB VII
PEMBIAYAAN;
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan
Bupati Kotawaringin Barat Nomor 47 Tahun 2011 tentang
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten
Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat Tahun 2011 Nomor 47) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 19 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Datar Nomor 19 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik
ABSTRAK:
Bahwa data kependudukan merupakan komponen penting yang dapat digunakan untuk mendukung
perencanaan pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, alokasi
anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal; Bahwa untuk mengoptimalkan dukungan , diperlukan hak akses bagi pengguna untuk menggunakan dan memanfaatkan data kependudukan
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016, dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7
Tahun 2016
Materi Pokok: Cakupan Pelayanan, Pemberian Hak Akses, Perjanjian Kerja Sama antara Penyelenggara dengan Pengguna Data, Pemanfaatan Data, Laporan, Evaluasi, Pembinaan, dan Pengawasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2018.
Jumlah Halaman: 13 HLM;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Di Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
Sesuai ketentuan Pasal 6 Permendagri Nomor 61 Tahun 2015, Pemerintah Kabupaten memiliki wewenang dan kewajiban melayani Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTPE kepada lembaga pengguna di lingkup Perangkat Daerah dan Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat. dalam rangka pemanfaatan data dan akses data kependudukan diperlukan pengelolaan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib administrasi dan bertanggngjawab.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 37 Tahun 2007 Perpres No. 87 Tahu 2014; Perda Kab Temanggung No. 4 Tahun 2009; Perda Kab temanggung No. 10 Tahun 2016; Permendagri No. 61 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pedoman pemberian hak akses dan pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTPE di Kabupaten Temanggung. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah terwujudnya suatu sistem pemanfaatan data kependudukan yang berbasis NIK untuk memdorong program penyelenggaraan Pemerintah Daerah.Lingkup pemanfaatan oleh penguna Data meiputi NIK, Data Kependudukan dan KTP-el.
Selain itu dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang lingkup pemanfaatan, cakupan pelayanan, pemanfaatan data kependudukan, tata cara pemberian hak akses dan pemanfaatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2018.
6 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat