Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 13.132 peraturan dalam 0,058 detik

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2009 Tahun 2009

Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Standar/Pedoman

Download :
PermenPU07-2009.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar No. 21.d Tahun 2014

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KOTA BANJAR TAHUN 2015

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
PERWAL NOMOR 21.d TAHUN 2014 TENTANG RKPD TAHUN 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2013 Tahun 2013

Pedoman Pemetaan Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Bidang Pekerjaan Umum

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Standar/Pedoman

Download :
PermenPU5-2013.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 11A Tahun 2017

Penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2013-2018

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Peraturan Walikota_11.A_2017.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 13.1 Tahun 2021

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Perwa Nomor 13.1.pdf

Abstrak

RENCANA STRATEGIS

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 13.1, BD.2021/NO.13.1 LL Kota Pontianak : 11 Hal

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (1) UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka menyusun rencana strategis perangkat daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.27 Tahun 1959, Uu No.25 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.17 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP NO.26 Tahun 2008, Perpres No.18 Tahun 2020, Permendagri No.86 Tahun 2017, Permendagri No.7 Tahun 2018, Permendagri No.90 Tahun 2019, Perda No.7 Tahun 2008, Perda No.2 Tahun 2019, Perda No.10 Tahun 2008, Perda No.2 Tahun 2013, Perda No.7 Tahun 2016, Perda No.7 Tahun 2019, Perwako No.79 Tahun 2016, Perwako No.61 Tahun 2019
Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Kedudukan Renstra Perangkat Daerah; Pengendalian dan Evaluasi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2021.
10 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 14.1 Tahun 2022

Dana Pembangunan Kelurahan Tahun Anggaran 2022

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
perwali_no_14.1_tahun_2022_sign-1.pdf

Abstrak

dana pembangunan kelurahan

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 14.1, BD.2022/NO.34

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Dana Pembangunan Kelurahan Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan Pasal 45 huruf b Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Dana Pembangunan Kelurahan Tahun Anggaran 2022;
Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Sasaran dan Penggunaan Bab III Penatalaksanaan Bab IV Proposal Bab V Tugas dan Kewenangan Kelembagaan Bab VI Swadaya Bab VII Besaran Alokasi dan Indikator PDK Bab VIII Biaya Operasional Bab IX Pencairan Bab X Pelaksanaan Kegiatan Bab XI Evaluasi Pelaksanaan Bab XII Pertanggungjawaban Bab XIII Pengelolaan Aset Bab XIV Pajak Bab XV Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2022.
26 hlm

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13/M-IND/PER/2/2013 Tahun 2013

Program Reatrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Kecil dan menengah (IKM)

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Perindustrian

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenperin No. 11/M-IND/PER/3/2014 Tahun 2014 tentang Program Restrukturisasi Mesin Dan/Atau Peralatan Industri Kecil Dan Induastri Menengah

Mencabut :

Permenperin No. 98/M-IND/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Kecil Menengah

Download :
Permenperind_No.13_2013_.pdf.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 01A Tahun 2018

Penerapan Aplikasi E-Musrenbang Dalam Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Download :
Peraturan Wali Kota_01.A_2018.pdf

Abstrak

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/KEPMEN-KP/2014 Tahun 2014

Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 718

Perikanan dan Kelautan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Kepmen KKP Nomor 54 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12b Tahun 2015

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Perbup No. 12b Tahun 2015.pdf

Abstrak

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2016

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12b, BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR 2015 NOMOR 12b

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016

ABSTRAK:

Bahwa bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Rokan Hilir agar dapat dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna perlu disusun rencana kerja tahunan dan sesuai dengan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu ditetapkan Peraturan Bupati Rokan Hilir tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016.
Dasar hukum peraturan ini diatur dalam : Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 20 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011-2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 yang merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam menyusun Rencana anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2016.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2015.
5

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perindustrian ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2013.