Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 248.944 peraturan dalam 0,264 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 15 Tahun 1971
• Berlaku mulai 53 tahun yang lalu
Tundjangan Chusus Pembinaan Keuangan Negara Kepada Pegawai Departemen Keuangan
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut
  1. Keputusan Presidium Kabinet Republik Indonesia Nomor Aa/D/44a/1966 tentang Biaja chusus pengamanan pemasukan penerimaan Padjak, Bea dan Tjukai
Download file:
Kep.Pres No. 15 Tahun 1971.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 14 Tahun 1971
• Berlaku mulai 53 tahun yang lalu
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara Tahun 1971/1972
Abstrak
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Download file:
Kep.Pres No. 14 Tahun 1971.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 13 Tahun 1971
• Berlaku mulai 53 tahun yang lalu
Mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 1967 Tentang Susunan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dan Memberhentikan Ketua dan Anggota Kwartir Nasional
Abstrak
Pemuda dan Olah Raga
Status Peraturan
Mencabut
  1. KEPPRES No. 117 Tahun 1967 tentang Mencabut Keputusan-Keputusan Presiden Nomor 156 Tahun 1963, Nomor 140 Tahun 1964, dan Nomor 186 Tahun 1964
Download file:
Kep.Pres No. 13 Tahun 1971.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 11 Tahun 1971
• Berlaku mulai 53 tahun yang lalu
Pembentukan Panitya Perentjanaan Dewan Pertahanan Keamanan Nasional
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Download file:
Kep.Pres No. 11 Tahun 1971.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 10 Tahun 1971
• Berlaku mulai 53 tahun yang lalu
Hari Wafat Isa Al-Masih dinyatakan Sebagai Hari Raya/Hari Libur Presiden Republik Indonesia
Abstrak
Ketatanegaraan, Kenegaraan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 8 Tahun 2024 tentang Hari-hari Libur
  2. Keppres No. 3 tahun 1983
Download file:
Kep.Pres No. 10 Tahun 1971.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 9 Tahun 1971
• Berlaku mulai 53 tahun yang lalu
Penugasan Mayor Jenderal R. Sorjo untuk Mengefisienkan PT. Hotel Indonesia Internasional
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Download file:
Kep.Pres No. 9 Tahun 1971.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 8 Tahun 1971
• Berlaku mulai 53 tahun yang lalu
Berlakunja Mata Uang Rupiah (Rp) di Seluruh Wilajah Republik Indonesia Termasuk Daerah Propinsi Irian Barat
Abstrak
Download file:
Kep.Pres No. 8 Tahun 1971.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 7 Tahun 1971
• Berlaku mulai 53 tahun yang lalu
Pernjataan digunakannja Ketentuan-Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 Tentang Warganegara dan Penduduk Negara Republik Indonesia untuk Menetapkan Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Penduduk Irian Barat
Abstrak
Kewarganegaraan dan Imigrasi
Download file:
Kep.Pres No. 7 Tahun 1971.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 6 Tahun 1971
• Berlaku mulai 54 tahun yang lalu
Penambahan Susunan Keanggotaan Panitia Koordinasi Kerjasama Teknik Luar Negeri
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Download file:
Kep.Pres No. 6 Tahun 1971.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 4 Tahun 1971
• Berlaku mulai 53 tahun yang lalu
Menugaskan Mayor Jenderal Dr. Sudjono untuk Meniliti dalam Kesatuan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Masyarat Tingkat Pengertian dan Peresapan Jiwa 1945
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Download file:
Kep.Pres No. 4 Tahun 1971.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan