Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sinkronisasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa Di Kabupaten Semarang Tahun 2019
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016-2021, yaitu Peneguhan Kabupaten Semarang yang Maju, Mandiri, Tertib dan Sejahtera (Maju Matra), membutuhkan dukungan sinergitas bersama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat;
b. bahwa sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan sinergitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan sinkronisasi antara prioritas dan arah kebijakan pembangunan daerah dengan program dan kegiatan pembangunan desa yang dilakukan setiap tahunnya sesuai tema pembangunan daerah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang pada intinya disebutkan bahwa dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan, maka pemerintah desa didampingi oleh pemerintah daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sinkronisasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa Di Kabupaten Semarang Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016, Peraturan Bupati Semarang Nomor 38 Tahun 2015, Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Semarang Nomor 33 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, sinkronisasi rencana kerja Pemerintah Daerah dengan rencana kerja pemerintah desa, mekanisme sinkronisasi rencana kerja pemerintah daerah dengan rencana kerja pemerintah desa, peran camat dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2018.
15 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Singkawang Nomor 35 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF FUNGSI KEPEGAWIAN APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEJABAT NEGARA PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memberdayakan arsip untuk pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien guna tercapainya tertib pelaksanaan penyusutan arsip dalam rangka penyelamatan arsip seba.gai bahan bukti akuntabilitas kinerja instansi dan aparatur serta pertanggungjawaban nasional di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, maka perlu menyusun pedoman retensi arsip fungsi kepegawaian; bahwa berdasarkan Surat Kepala Arsip Nasional Nomor: B-PK.02.09/84/2018 tanggal 30 Mei 2018 Hal: Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi Kepegawaian ASN dan Pejabat Negara Pemerintahan Daerah Kota Singkawang, perlu segera menyusun Peraturan Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitasi Fungsi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara Pemerintah Kota Singkawang;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945, UU No.12 Tahun 2001, UU No.43 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.28 Tahun 2012, PP No.12 Tahun 2017, Perbers Kepala Arsip Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.08 Tahun 2012, Peraturan Kepala Arsip Nasional No.22 Tahun 2017, Perda No.3 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum; Penggunaan JRA; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2018.
Penjelasan sebanyak 9 (sembilan) halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 35 Tahun 2018
PERBUP Kab. Sumedang No. 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
PERBUP Kab. Sumedang No. 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
PERBUP Kab. Sumedang No. 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2018.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bengkulu Nomor 35 Tahun 2018
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2017
2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 35, Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2018 Nomor 35
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2017 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2017;
Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956,
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967,
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004,
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004,
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004,
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968,
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004,
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005,
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005,
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005,
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005,
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005,
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005,
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005,
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006,
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010,
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,
Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2010,
Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2009,
Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 04 Tahun 2011,
Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 06 Tahun 2011,
Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2011,
Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2011,
Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 11 Tahun 2011,
Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2011,
Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2012,
Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2013,
Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2013,
Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2013,
Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 06 Tahun 2013,
Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2013,
Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2003,
Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2017,
Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 15 Tahun 2017,
Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2018,
Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2017,
Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2017.
Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2017 dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp1.128.046.885.548,76, Jumlah Belanja Rp1.113.555.762.686,11 dan Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp10.246.191.141,55.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2018.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 35 Tahun 2018
MASTERPLAN PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN KABUPATEN BENGKULU UTARA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang MASTERPLAN PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 dan untuk melengkapi dokumen perencanaan guna meningkatkan daya saing perekonomian daerah yang solid khususnya sub sektor perikanan perlu adanya suatu masterplan pengembangan kawasan minapolitan Kabupaten Bengkulu Utara yang memiliki arah yang jelas, strategi yang tepat, fokus, dan terukur;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Masterplan Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Bengkulu Utara.
1. UU Drt No. 4 Tahun 1956
2. UU No. 31 Tahun 2004
3. UU No. 16 Tahun 2006
4. UU No. 26 Tahun 2007
5. UU No. 23 Tahun 2014
6. Perpres No. 2 Tahun 2015
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2010
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2012
9. Permendagri No. 80 Tahun 2015
10. Perda kab. Bengkulu Utara No. 2 Tahun 2008
11. Perda kab. Bengkulu Utara No. 9 Tahun 2016
1. (1). Masterplan Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. (2). Masterplan Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Bengkulu Utara merupakan arahan strategis dalam upaya pengembangan kawasan minapolitan Kabupaten Bengkulu Utara dalam rangka pelaksanaan RPJMD dan bersifat melengkapi dokumen perencanaan pembangunan daerah.
3. (3). Sistematika Masterplan Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Bengkulu Utara terdiri atas 7 (tujuh) Bab, meliputi:
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
BAB I : Pendahuluan
BAB II : Gambaran Kebijakan Pengembangan Perikanan Berbasis Wilayah
BAB III : Gambaran Umum Kabupaten Bengkulu Utara
BAB IV : Analisa Pengembangan Wilayah Berbasis Perikanan
BAB V : Analisis Pengembangan Komoditas Unggulan
BAB VI : Strategi Pengembangan Wilayah Minapolitan
BAB VII : Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2018.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 35 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analısıs Jabatan Pada Perangkat Daerah Dı Lıngkungan Pemerıntah Kabupaten Empat Lawang.
ABSTRAK:
dengan adanya perubahan Peraturan Bupati Empat
Lawang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja pada beberapa Perangkat
Daerah di Kabupaten Empat Lawang; adanya penambahan kata-kata manajeril dalam
menyusun uraian tugas, penyusunan hasil kerja dan
penambahan wewenang, tanggung jawab di setiap tingkatan
esselon pada perangkat daerah di Kabupaten Empat Lawang;untuk melaksanakan penataan kelembagaan, dan
kepegawaian yang berbasis kinerja, dibutuhkan analisis
jabatan pada setiap perangkat daerah, penetapan analisis
jabatan ini dimaksudkan untuk menjadi pertimbangan dalam
pengisian formasi jabatan pada Sekretariat Daerah,
Sekretariat Dewan, Inspektorat, Dinas, Badan, RSUD,
Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Empat Lawang
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar; Undang-Undang Nomor 1 tahun 2007; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12
Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun
2016
PEraturan ini memuat tentang analisis jabatan pada perangkat daerah pada
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, RSUD,
Kecamatan dan Keluarahan di lingkup Pemerintahan Kabupaten Empat Lawang dan tim analisis jabatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2018.
7 hlm
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 35 Tahun 2018
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaKepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan BPOM No. 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
Peraturan BPOM No. 15 Tahun 2018 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 35, BN.2018/NO.1225, PERMENPAN.GO.ID ; 8 HLM
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah Dan Di Luar Instansi Pemerintah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 35 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kab. HSU No. 12 Tahun 2016; Perbup HSU No. 52 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang terdiri atas 7 Bab dan 11 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2018.
70 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dasar Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya pengentasan kemiskinan dengan cara memudahkan dan mendekatkan layanan sosial dasar bidang kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat desa, bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, perlu strategi intervensi terhadap pemenuhan gizi pada 1000 Hari Pertama kehidupan dan terhadap indikator utama yaitu faktor perilaku hidup bersih, sehat, dan faktor kondisi lingkungan sanitasi, bahwa pelayanan PAUD Holistik Integratif tidak hanya dalam satu bidang pendidikan saja, akan tetapi pelayanan yang mencakup kebutuhan yang berkaitan dengan kesehatan dan gizi, pola pengasuhan dan perlindungan untuk anak, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dasar Desa;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Presiden nomor 15 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2016, Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015, Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 5 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015
Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan dasar desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2018.
11 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
