Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KODE ETIK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa daerah yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, perlu mengatur Kode Etik Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mempawah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, Uu No.1 Tahun 2004, UU No.14 Tahun 2008, UU No.12 Tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.42 Tahun 2004, PP No.79 Tahun 2005, PP No.53 Tahun 2010, PP No.58 Tahun 2014, Perpres No.16 Tahun 2018, Permendagri No.80 Tahun 2015, Perda No.5 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Prinsip Pengadaan Barang/Jasa; Kode Etik; Komite Etik; Pemeriksaan dan Keputusan; Sanksi; Sekretariat; Honorarium dan Keuangan Komite Etika; Pengawasan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2019.
12 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 60 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pembinaan Dan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 serta dalam rangka
mewujudkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efektif, efisien dan terpadu serta
mencegah terjadinya pengawasan yang tidak terencana;
b. bahwa guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka perlu menyusun Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019;
c. bahwa berdasarkan pcrtimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pembinaan Dan Pengawasan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Pu.rbalingga Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupalen Purbalingga Nornor 30 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalai.n Negeri Nomor 64 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang pedoman dan acuan serta sasaran arah kebijakan pembinaan dan pengawasan dalam
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Purbalingga.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 58 Tahun 2019
pedoman - pengendalian - gratifikasi - di - lingkungan - pemerintahan - kabupaten - bogor
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BD 2019/59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN BOGOR
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mengendalikan penerimaan dan pemberian grafikasi di Kab. Bogor untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik maka perlu membentuk Perbup tentang Pedoman Pengendalian Grafikasi di Lingkungan emerintah Kab. Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 20 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No 42 Tahun 2004; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 17 Tahun 2018; PP No. 49 Tahun 218; Perpres No. 55 Tahn 2012l Permen Pemberdayaan Aparatur Negra dan Refrmasi Biokrai No. 52 Tahun 2014; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Perturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 2 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peratuan Komisi Pemberantasan korupsi No. 6 Tahun 2015; Perda Kab. Bogor No. III/DPRD/PS.012/III/1981 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 5 Tahun 1991; Perda Kab. Bogor No. 4 Tahun 2005; Perda Kab. Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab. Bogor No. 3 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah degan Perda kab. bogor No. 4 Tahun 2014; Perda Kab. bogor No. 20 Tahun 2011; Perda Kab. Bogor No. 3 Tahun 2014; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 44 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 37 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan , Ruang Lingkup, Pengendalian Gratifikasi, Pembentukan UPG, Mekanisme Pelaporan, Sosialisasi, Pengelolaan Barang Yang Diperoleh Dari Penerimaan Gratifikasi, Perlindungan Dan Penghargaan , Pengawasan, Sanksi, Pembiayaan , Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2019.
22 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 57 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 292
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Piagam Audit Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Bupati wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara tentang Piagam Audit Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4689); 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 244, tambahan Lembaran Negara RI No. 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105); 9. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara.
BAB I Ketentuan Umum
BAB II Piagam Audit Intern
BAB III Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2019.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukabumi Nomor 57 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk mendorong Perangkat Daerah pencipta Arsip menyelenggarakan Kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan pengawasan secara komprehensif; Dan bahwa untuk melaksanakan pengawasan diperlukan suatu Pedoman Pengawasan Kearsipan, Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 , Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 , Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 125 Tahun 2018.
Ketentuan Umum, Pelaksanaan Pengawasan, Jenis Dan Aspek Pengawasan, Prosedur Pengawasan, Tim Pengawas Kearsipan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2019.
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 57 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa program kerja pemeriksaan tahunan di lingkungan pemerintah Kabupaten tegal sudah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 57 Tahun 2018 tentang kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 maka Peraturan Bupati tegal Nomor 57 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a an huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 7 Tahun 1986; PP No 8 Tahun 2006; PP No 18 tahun 2016; PP No 12 Tahun 2017; Permendagri no 13 tahun 2006; Permendagri 23 Tahun 2007; Permendagri No 61 Tahun 2019; Perda Kab Tegal No 12 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penjabaran Perencanaan Pengawasan beserta uraiannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2019.
16 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 56 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabuaten Pekalongan Tahun 2020
ABSTRAK:
a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020, dan guna pedoman pelaksanaan pengawasan internal dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan secara terarah, terkoordinasi, efektif dan efisien, perlu menyusun Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 dan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri 61 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 47 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020, yang disusun berbasis prioritas dan risiko dengan tema APIP bekerja mencegah korupsi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2019.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 56 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 55 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI KABUPATEN PASER
ABSTRAK:
a. bahwa guna mencapai pengelolaan keuangan
daerah yang efektif, efisien, transparan dan
akuntabel, Bupati wajib melakukan pengendalian
atas pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dan berpedoman pada
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
b. bahwa agar pelaksanaan SPIP di Perangkat
Daerah dapat berjalan efektif, perlu dilakukan
pendampingan dengan mengacu pada pedoman
penerapan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah;
c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan b, dipandang perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
di Kabupaten Paser.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU NO.27 Tahun 1959; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan terakhir dengan UU NO.9 Tahun 2015; PP NO.60 Tahun 2008
Pedoman Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kabupaten
Paser merupakan suatu acuan bagi Pejabat Fungsional Inspektorat dan
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser dalam
menyelenggarakan sistem pengendalian intern di Perangkat Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2019.
4 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
