PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2015

Menemukan 13.329 peraturan dalam 0,062 detik

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/2/2015 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik Perekonomian
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 102/M-DAG/PER/12/2015 Tahun 2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permendag No. 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
  2. Permendag No. 51 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan dan Pengawasan Tata Niaga Impor Setelah Melalui Kawasan Pabean (Post Border)
Diubah dengan
  1. Permendag No. 51 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan dan Pengawasan Tata Niaga Impor Setelah Melalui Kawasan Pabean (Post Border)
  2. Permendag No. 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 102/M-DAG/PER/12/2015 Tentang Ketentuan Impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, Dan Mesin Printer Berwarn
Mencabut
  1. Permendag Nomor 15/M-DAG/PER/3/2007 tentang Ketentuan Impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin printer Berwarna
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/7/2015 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 141/MPP/KEP/3/2002 Tentang Nomer Pengenal Importir Khusus (NPIK) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/3/2008 Dan Peraturan Pelaksanaannya
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117/M-DAG/PER/12/2015 Tahun 2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Kehutanan dan Perkebunan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permendag No. 14 Tahun 2020 tentang Ketentuan Impor Gula
Mencabut
  1. Kepmenperindag Nomor 527/MPP/Kep/9/2004 tentang Ketentuan Impor Gula
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/9/2015 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/12/2011 Tentang Ketentuan Impor Sodium Tripolyphosphate
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/7/2015 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Kehutanan dan Perkebunan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permendag No. 17 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO), Dan Produk Turunannya Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/10/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO), Dan Produk Turunannya
Diubah dengan
  1. Permendag No. 90/M-DAG/PER/10/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO) dan Produk Turunannya
Mencabut
  1. Permendag No. 02/M-DAG/PER/1/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Perubahan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/PER/6/2013 Tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO) dan Produk Turunannya
  2. Permendag No. 35/M-DAG/PER/7/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/PER/6/2013 Tentang Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO) dan Produk Turunannya
  3. Permendag No. 29/M-DAG/PER/6/2013 Tahun 2013 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Ekspor Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO) dan Produk Turunannya
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 92/M-DAG/PER/10/2015 Tahun 2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Kehutanan dan Perkebunan Pangan, Pertanian dan Peternakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permendag No. 101/M-DAG/PER/11/2015 Tahun 2015 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar
Mencabut
  1. Permendag No. 68/M-DAG/PER/9/2015 Tahun 2015 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/7/2015 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Kehutanan dan Perkebunan Pangan, Pertanian dan Peternakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permendag No. 65/M-DAG/PER/8/2015 Tahun 2015 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar
Mencabut
  1. Permendag Nomor 44/M-DAG/PER/6/2015 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Kesehatan Kebijakan Pemerintah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permendag No. 12 Tahun 2020 tentang Barang Dilarang Impor
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/2/2015 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permendag No. 25/M-DAG/PER/3/2015 Tahun 2015 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan Hasil Pengolahan yang Dikenakan Bea Keluar
Mencabut
  1. Permendag No. 09/M-DAG/PER/1/2015 Tahun 2015 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan Hasil Pengolahan yang Dikenakan Bea Keluar

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan