Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.656 peraturan dalam 0,014 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2022

Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pertambangan

BUMN Penanaman Modal dan Investasi Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Mencabut :

PP No. 26 Tahun 2014 tentang Penetapan PT Indonesia Asahan Aluminium Sebagai Perusahaan Perseroan Persero PT Indonesia Asahan Aluminium

Download :
PP Nomor 46 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Penyertaan - Modal Negara - Republik Indonesia - Pendirian - Perusahaan Perseroan - Persero - Pertambangan

2022

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 46, LN.2022/No.220, jdih.setneg.go.id: 8 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pertambangan

ABSTRAK:

Untuk mengembangkan ekosistem bisnis dan industri pertambangan yang lebih optimal dan efisien, serta melanjutkan kebijakan Pemerintah dalam holding pertambangan, perlu melakukan pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pertambangan sebagai perusahaan holding.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 19 Tahun 2003; PP Nomor 44 Tahun 2005; dan PP Nomor 45 Tahun 2005.
PP ini mengatur mengenai penyertaan modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pertambangan, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Persero. Persero memiliki maksud dan tujuan untuk melaksanakan kegiatan usaha sebagai perusahaan holding di bidang pertambangan, melaksanakan kegiatan investasi dan konsultansi manajemen untuk kepentingan perusahaan afiliasi atau pihak lain pada sektor pertambangan dan penggalian, jasa penunjang pertambangan, industri, perdagangan, dan sektor lain yang terkait dengan kegiatan usaha pertambangan, serta melakukan optimalisasi pemanfaatan sumber daya Persero berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2022.
Terhitung sejak tanggal pengesahan badan hukum Persero, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penetapan PT Indonesia Asahan Aluminium sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 84), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Dengan didirikannya Persero sebagai perusahaan holding di bidang pertambangan, semua hak, kewajiban, serta kekayaan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium sebagai fungsi strategis perusahaan holding pertambangan dialihkhn kepada Persero.
Lampiran: 8 hlm.

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 46 Tahun 1980

Badan Koordinasi Energi Nasional

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional

Diubah dengan :

KEPPRES No. 23 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1980 Tentang Badan Koordinasi Energi Nasional Sebagaimana Telah Tiga Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1999
KEPPRES No. 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1980 Tentang Badan Koordinasi Energi Nasional Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1984
KEPPRES No. 75 Tahun 1984 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1980 Tentang Badan Koordinasi Energi Nasional Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1980
KEPPRES No. 75 Tahun 1980 tentang Penambahan Keanggotaan Badan Koordinasi Energi Nasional Dalam Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1980

Download :
Keppres No 46 TH 1980.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 46 Tahun 2005

Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT Pelayanan Listrik Nasional Batam

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perindustrian

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen ESDM No. 33 Tahun 2008 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT Pelayanan Listrik Nasional Batam

Mencabut :

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1837 K/36/MEM/2012 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT Pelayanan Listrik Nasional Batam

Download :
Permen ESDM Nomor 46 Tahun 2005.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 46 Tahun 2018

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Mekanisme Pengembalian Biaya Investasi Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi

Penanaman Modal dan Investasi Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Mengubah :

Permen ESDM No. 26 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengembalian Biaya Investasi Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi

Download :
Permen ESDM Nomor 47 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2021

Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perekonomian

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 52 Tahun 2021 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar

Mencabut :

Permendag No. 42 Tahun 2021 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang DiKenakan Bea Keluar

Download :
Nomor 46 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 46 Tahun 1960

Perubahan Nama Dan Kedudukan Hukum Serta Pemindahan Tempat Kedudukan "N.V. Nederlandche-Indische Aardolie Maatschaapij"

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
perpu 046 1960.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 47 Tahun 2017

Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi bagi Masyarakat yang Belum Mendapatkan Akses Listrik

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
Perpres Nomor 47 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 47 Tahun 2018

Tata Cara Penetapan Tarif Tenaga Listrik

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen ESDM No. 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Permohonan Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik dan Tata Cara Permohonan Penetapan Tarif Tenaga Listrik

Download :
Permen ESDM Nomor 47 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 47 Tahun 2017

Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Mekanisme Pengembalian Biaya Investasi Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Mengubah :

Permen ESDM No. 26 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengembalian Biaya Investasi Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi

Download :
Permen ESDM Nomor 47 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 48 Tahun 2014

Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Klilogram

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download :
PERGUB_48_2014.pdf

Abstrak

TENTANG-HARGA-ECERAN-TERTINGGI-LPG-TABUNG-3-KLILOGRAM

2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 48, BD.2014/No.48

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Klilogram

ABSTRAK:

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG), mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kilogram pada titik serah di Sub Penyalur (Pangkalan); b. bahwa Surat Mentcri Encrgi dan Sumber Daya Mineral kepada Menteri Dalam Negeri Nomor 2899/12/MEM.M/2014 tanggal 30 April 2014, hal Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram; c. bahwa untuk menyikapi adanya kenaikan ongkos angkut akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak, Kenaikan Upah Minimum Regional scna kenaikan pcndapatan masyarakat di Provinsi Bali; d. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan harga eceran tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 ndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 20 I 4
Pasal 9 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2014.
4 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 1980.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2021.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2017.