Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Nomenklatur Jabatan, Kelas Jabatan, Dan Nilai Jabatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, telah dilaksanakan evaluasi jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga;
b. bahwa sesuai Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 27 Mei 2019 Nomor B/639/M.SM.04.00/2019 Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga, perlu menetapkan Nomenklatur Jabatan, Kelas Jabatan, dan Nilai Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Nomenklatur Jabatan, Kelas Jabatan, dan Nilai Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018, . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 24 Tahun 2016, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 25 Tahun 2016, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 26 Tahun 2016, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 26 Tahun 2016,Peraturan Walikota Salatiga Nomor 27 Tahun 2016, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 28 Tahun 2016, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 29 Tahun 2016, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 30 Tahun 2016, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 31 Tahun 2016, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 32 Tahun 2016, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 33 Tahun 2016, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 34 Tahun 2016, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 35 Tahun 2016, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 36 Tahun 2016, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 37 Tahun 2016, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 38 Tahun 2016, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 39 Tahun 2016, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 40 Tahun 2016, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 41 Tahun 2016, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2016, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 43 Tahun 2016, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 44 Tahun 2016, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 45 Tahun 2016, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 46 Tahun 2016, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 47 Tahun 2016, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 48 Tahun 2016, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 49 Tahun 2016, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 50 Tahun 2016, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 51 Tahun 2016, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 52 Tahun 2016, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 53 Tahun 2016, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 56 Tahun 2016, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 57 Tahun 2016, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 60 Tahun 2016, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 7 Tahun 2018, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 8 Tahun 2018, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 9 Tahun 2018, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 10 Tahun 2018, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 11 Tahun 2018, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 12 Tahun 2018, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 13 Tahun 2018 dan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 14 Tahun 2018.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, nomenklatur jabatan, kelas jabatan dan nilai jabatan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2019.
8 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 34 Tahun 2019
penetapan - rencana - kerja - satuan - kerja - perangkat
2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 34, Bd No 34
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 73 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2019.
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 343 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi pedoman Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
UU No 2 Th 1993; UU No 25 Th 2004; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah UU No 9 Th 2015; PP No 8 Th 2008; PP No 12 Th 2019; Perpres No 2 Th 2015; Permendagri No 13 Th 2006 yg telah diubah Permendagri No 21 Th 2011; Permendagri No 86 Th 2017; Perda No 9 Th 2007 yg telah diubah Perda No 1 Th 2016; Perda No 6 Th 2012; Perda No 1 Th 2013; Perda No 10 Th 2014 yg telah diubah Perda No 10 Th 2017; Perda No 8 Th 2016; Peda No 3 Th 2019; Perwal Kota No 59 Th 2018 yg telah diubah Perwal Kota No 33 Th 2019.
PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 73 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2019.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2019.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana Nomor 34 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendidikan Antikorupsi
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pendidikan Antikorupsi, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pendidikan Antikorupsi.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2019.
Ketentuan umum; ruang lingkup pendidikan antikorupsi; monitoring, evaluasi dan pelaporan; pembiayaan; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2019.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 34 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Penurunan Dan Pencegahan Stunting
ABSTRAK:
Kejadian stunting pada balita masih banyak terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017.
Percepatan Penurunan Dan Pencegahan Stunting
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2019.
21 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 34 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019 Nomor 34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,
pengelolaan arsip dinamis wajib dilakukan oleh pencipta
arsip;
b. bahwa dalam rangka pengelolaan arsip dinamis oleh
Perangkat Daerah selaku pencipta dan pengelola arsip
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu
pengaturan tentang Pengelolaan Arsip Dinamis di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Bengkulu Utara tentang Pedoman Pengelolaan Arsip
Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu
Utara.
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2011 12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 26 Tahun 2011 13. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2012 14. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 Tahun 2016 15. Peraturan Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2018 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14
Tahun 2016 17. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 59 Tahun 2016
MENGATUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
ARSIP DINAMIS, DIATUR JUGA TERKAIT PENDANAAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2019.
59
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 34 Tahun 2019
EDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
ABSTRAK:
Menimbang: a. Bahwa dalam rangka melaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian, serta program pendidikan dan pelatihan yang berbasis pada kinerja dibutuhkan analisis jabatan pada setiap satuan organisasi untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berdayaguna dan berhasil guna; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Ligkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
Mengingat: 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 34 Tahun 2019
PERBUP Kab. Gorontalo Utara No. 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 34 Tahun 2019 tentang Tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa di kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2020
tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa di kabupaten gorontalo utara tahun anggaran 2020
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2019/No. 406
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan \ Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara,dan Pasal 20,Pasal 21,Pasal22,Pasal 23,Pasal 24,Pasal 25,Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.07/2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa,Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2020 ini adalah UU No.11 Tahun 2007; UU No.6 Tahun 2014; PP No.6 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; PP No.60 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No.8 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan No.193/PMK.07/2018; Permendagri No.20 Tahun 2018; Perda Kabupaten Gorontalo Utara No.2 Tahun 2017; Perda No.11 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Ini Diatur tentang Peraturan Bupati Gorontalo Utara Tentang Tata Cara Pembangian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2020 termasuk didalamnya penetapan rincian dan desa,penyaluran dana desa,penggunaan dana desa,pelaporan dana desa,sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
Terdiri dari 26 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 34 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Menteri Negara Penadayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahn 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi mengamanatkan penyusunan Road Map di lingkungan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 8 tahun 1974; UU No 25 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 7 tahun 1986; PP No 79 Tahun 2005; PP No 53 Tahun 2010; PP No 18 Tahun 2016; Perpres No 81 Tahun 2010 PermenPANRB No 9 tahun 2011; Permen PANRB No 11 Tahun 2015; Permendagri No 80 Tahun 2015; Perda Kab Tegal No 12 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Road Map Reformasi Birokrasiberlaku sebagai panduan dalam melaksanakan penyusunan dan evaluasi pelaksanaan program, kebijakan dan kegiatan reformasi birokrasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2019.
56 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 34 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung di Kabupaten Kutai Barat
ABSTRAK:
Berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pembendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Nomor S1420/WPB.20/KP.0104/2019, Hal evaluasi Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat terkait Penyaluran Dana Desa Tahap III, agar ketentuan Pasal 13 disesuaikan dengan Pasal 29 Peraturan Menteri Keuangan Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PMK No.193/PMK.07/2018; Perda Kab. Kutai Barat No.3 Tahun 2018; dan, Perbup Kubar No.14 Tahun 2019.
Peraturan bupati ini mengatur tentang perubahan dan menghapus ketentuan Bab II Pasal 13.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2019.
Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai
Barat nomor 14 tahun 2019 tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung
Setiap Kampung Kabupaten Kutai Barat Tahun
Anggaran 2019.
4 hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 34 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 76 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV PROVINSI KALIMANTAN BARAT
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat dipandang perlu melakukan evaluasi terhadap Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah IV Provinsi Kalimantan Barat;
-Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.25 Tahun 1956, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Permendagri No.12 Tahun 2017, Perda No.8 Tahun 2016, Pergub No.100 Tahun 2016,
-Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah IV Provinsi Kalimantan Barat dalam 3 pasal
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
Peraturan ini memiliki 3 halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
