Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2019
ABSTRAK:
bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Dan bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil Musrenbang Tahun 2018, Pemerintah Daerah kabupaten Kuningan telah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kabupaten Kuningan Tahun 2019, Secara partisipatif, sistematis, terukur dan terarah, Sehingga berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud serta untuk menjamin kepastian hukum, RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2019, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2011, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 59 Tahun 2016, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 68 Tahun 2016, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 84 Tahun 2017, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018.
Ketentuan Umum, Isi dan Uraian RKPD, Pengendalian dan Evaluasi, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2018.
8 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 34 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Jaminan Persalinan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi baru lahir melalui peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA) di Kabupaten Wonogiri, diperlukan pengaturan penyelenggaraan Jaminan Persalinan di Kabupaten Wonogiri;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Jaminan Persalinan Tahun Anggaran 2018;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UUU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 36 Tahun 2009, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 40 Tahun 2014, Permenkes Nomor 25 Tahun 2014, Permenkes Nomor 97 Tahun 2014, Permenkes Nomor 43 Tahun 2016, Permenkes 61 Tahun 2017, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2016, Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2017, Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018, Perbup Nomor 12 Tahun 2012, Perbup Wonogiri Nomor 101 Tahun 2017, Perbup Wonogiri Nomor 102 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mnegatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Ruang Lingkup, Kepesertaan Jampersal, Penyelenggaraan, Pengajuan Tagihan/Klaim, Pembinaan dan Pengawasan dan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2018.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 34 Tahun 2018
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 21 ayat (1) Permendagri No. 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa di Kabupaten Minahasa Tenggara.
- UU No. 9 Tahun 2007;
- UU No. 6 Tahun 2014;
- UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015;
- Permendagri No. 111 Tahun 2014;
- Permendagri No. 114 Tahun 2014;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.1 Tahun 2015;
- Permendagri No. 44 Tahun 2016;
- Perda Kab. Minahasa Tenggara No. 2 Tahun 2015.
Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul meliputi sistem organisasi perangkat desa, pembinaan kelembagaan masyarakat, pengelolaan tanah kas desa, pengelolaan tanah desa atau tanah hak milik desa dan pengembangan peran masyarakat desa. Kewenangan Lokal Berskala Desa meliputi bidang Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan masyarakat desa. Kewenangan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2018.
17 halaman (terdiri dari 15 halaman batang tubuh (23 pasal) dan 2 halaman lampiran)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 34 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH MUSEUM PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 34 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Nomor 37 Tahun 2017 tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jateng atas Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Trnasportasi DPRD Kab Batang, maka besaran penerimaan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi perlu disesuaikan dengan hasil kajian dari Tim Appraisal; bahwa untuk melaksanakan penyesuaian besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sesuai dengan hasil kajian sebagaimana dimaksud huruf a, maka Perbup Batang No 37 Tahun 2017 tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab Batang perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan atas Perbup Batang No 37 Tahun 2017 tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab Batang;
UU No 9 Tahun 1965; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 17 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 58 Tahun 2005; PP No 18 Tahun 2017; Perda Kab Batang No 6 Tahun 2017; Perda Kab Batang No 9 Tahun 2017; Perbup Batang No 37 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada ayat (2) Pasal 3 mengenai besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan dan perubahan pada ayat (4) Pasal 4 mengenai tunjangan transportasi yang dibayarkan sebanyak Rp10.250.000,00 setiap bulannya termasuk pajak penghasilan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2018.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 34 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 17 TAHUN 2016
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 34 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
ABSTRAK:
Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Mempawah, perlu menyusun petunjuk pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Unit Layanan Pengadaan barang/jasa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2014, UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2014, Perpres No. 16 Tahun 2008, PermenPAN No. Per/21/M.PAN/11/2008, Permendagri No. 52 Tahun 2011, PerkaLKPP No. 14 Tahun 2018, Perda Kab. Mempawah No. 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Mempawah No. 6 Tahun 2017, Perbup Kab. Mempawah No. 37 Tahun 2016, Perbup Kab. Mempawah No. 77 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Azas, Perencanaan, Hubungan Kerja, Mekanisme Proses Pengadaan Barang/Jasa dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2018.
7 Halaman, Lampiran : 2 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 34 Tahun 2018
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2018/No. 34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2019. Berdasarkan pertimbanagn tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2007; Undang-Undang 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018; Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 11 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2018; Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 27 Tahun 2018
PERATURAN BUPATI INI BERISIKAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2018.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 34 Tahun 2018
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaKepegawaian, Aparatur NegaraKesehatan
Status Peraturan
Dicabut dengan :
Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor 213/18.37 Tahun 2018 tentang Pemberian Insentif kepada
Dokter Spesialis dan Dokter Umum bagi Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2018
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA KHUSUSNYA DOKTER SPESIALIS, DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SULAIMAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2018/No.34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Bagi Aparatur Sipil Negara Dan Non Aparatur Sipil Negara Khususnya Dokter Spesialis, Dokter Umum Dan Dokter Gigi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai serta untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan khususnya Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Bagi Pegawai Negeri Sipil Khususnya Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.36 Tahun 2003; UU No.36 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.58 Tahun 2005; PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006; PERDAKAB SERDANG BEDAGAI No.6 Tahun 2007; PERDAKAB SERDANG BEDAGAI No.6 Tahun 2017 dan PERBUP SERDANG BEDAGAI No.61 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Bagi Aparatir Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara Khususnya Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Jenis Tambahan Penghasilan, Besaran Tambahan Penghasilan, Pengurangan Tambahan Penghasilan, Mekanisme Pembayaran, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2018.
Dengan Berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor 213/18.37 Tahun 2018 tentang Pemberian Insentif kepada Dokter Spesialis dan Dokter Umum bagi Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2018 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
5 hlm Lampran; 1
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tebing Tinggi Nomor 34 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
