Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomer 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bangli Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2023 perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b peru menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958,Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008,Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021,Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019,Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019,Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 27 Tahun 2021,Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016,Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021,Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 .
Pasal 1 Ketentuan Umum
BAB II Rencana Kerja Perangkat Desa
BAB III Sistematika Rencana Kerja Perangkat Daerah
Pasal 6 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2022.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 22 Tahun 2022
Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Empat Lawang
kedudukan - STRUKTUR ORGANISASI - tugas dan fungsi - tata kerja - dinas
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2022/No.22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Empat Lawang
ABSTRAK:
Penataan organisasi dan tata kerja Kabupaten Empat Lawang telah mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor 800/8847/OTDA perihal Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang, dan surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 061/0458/VII/2022 perihal Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Empat Lawang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 1 Tahun 2007; UU Nomor 22 Tahun 2009; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 34 Tahun 2006; PP Nomor 32 Tahun 2011; PP Nomor 55 Tahun 2012; PP Nomor 80 Tahun 2012; PP Nomor 79 Tahun 2013; PP Nomor 74 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019; PERMENDAGRI Nomor 70 Tahun 2011; PERMENDAGRI Nomor 139 Tahun 2016; PERMENDAGRI Nomor 99 Tahun 2018; PERMENPANRB Nomor 17 Tahun 2021; PERMENPANRB Nomor 25 Tahun 2021; PERDA Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERDA Nomor 4 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Kepegawaian dan Tata Kerja, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2022.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Empat Lawang
20 hlm, Lampiran : 1 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 22 Tahun 2022
Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar/Paket A, dan Sekolah Menengah Pertama/Paket B dan Paket C di Kabupaten Lampung Selatan
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar/Paket A, dan Sekolah Menengah Pertama/Paket B dan Paket C di Kabupaten Lampung Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Lampung Selatan berjalan secara berkeadilan, jujur, akuntabel, nondiskriminatif, dan transparan, perlu mengatur pedoman pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar/Paket A, dan Sekolah Menengah Pertama/B dan Paket C dii abupaten Lampung Selatan;
b. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pedoman pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar /Paket A, dan Sekolah Menengah Pertama/b dan Paket C di Kabupaten Lampung Selatan.
UU No 28 Tahun 1959, UU No 23 Tahun 2014, PP No 17 Tahun 2010, Permendikbud No 22 Tahun 2016, Permendagri No 77 Tahun 2020, Permendikbud No 1 Tahun 2021, Perda Kab lampung Selatan No 7 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar/Paket A, dan Sekolah Menengah Pertama/Paket B dan Paket C di Kabupaten Lampung Selatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2022.
Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penerapan Zona Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Halaman : 47
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 22 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Uang Daerah pada Bank Umum Dalam Bentuk Deposito
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah: a. bahwa dalam rangka melaksanakan manajemen kas melalui penempatan uang daerah pada Bank Umum dalam bentuk deposito berjangka, berdasarkan ketentuan Pasal 131 Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek atas uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, dalam hal terjadi kelebihan kas, Bendahara Umum Daerah dapat menempatkan Uang Daerah pada rekening di Bank Sentral/Bank Umum yang menghasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat bunga
yang berlaku, yang penempatannya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : UU No 17 Tahun 2003; UU No 37 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; UU No 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No 4 Tahun 2021;
Dalam Peraturan ini diatur tentang Penempatan Uang Daerah Pada Bank Umum dalam Bentuk Deposito, Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendarahara Umum Daerah, Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. Diatur mengenai ketentuan umum, penempatan uang daerah dalam bentuk deposito, mekanisme, pencairan uang daerah, evaluasi dan rekonsiliasi, pelaporan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2022.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 22 Tahun 2022
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan
Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
(Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2017 Nomor 13)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan dan kelurahan - perubahan atas peraturan bupati bintan nomor 60 tahun 2018 tentang
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022 NOMOR 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
ABSTRAK:
Untuk memperjelas pedoman pelaksanaan urusan
pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Bintan Nomor 60 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
UU No.12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2009; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.30 Tahun 2014; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; PP No.17 Tahun 2018; Perda Kab.Bintan No.7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab.Bintan No.1 Tahun 2021; Perbup Bintan No.60 Tahun 2018
Dalam Peraturan Bupati Bintan ini diatur tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Bintan Nomor 60 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2022.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan
Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
(Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2017 Nomor 13)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 22 Tahun 2022
TUGAS - FUNGSI - DAN - TATA - KERJA - DINAS - PERDAGANGAN - DAN - PERINDUSTRIAN
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD 2022/22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 dan Pasal 104 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 14 Tahun 1950 Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; Permendag No. 96 Tahun 2017; Permenperin No. 17 Tahun 2018; Permen PAN & RB No. 17 Tahun 2021; Permen PAN & RB No. 25 Tahun 2021; Perda Kabupaten Cirebon No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Cirebon No. 1 Tahun 2021; Perbup Cirebon No. 1 Tahun 2022.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
16 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 22 Tahun 2022
Pendelegasian - kewenangan - penyelenggaraan - pelayanan - perizinan - dan - Non - perizinan - kepada - kepala - dinas -penanaman - modal - dan - pelayanan - terpadu - satu - pintu - kabupaten - ciamis
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD 2022/ No.22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel. berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, mengamanatkan Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah kepada kepala DPMPTSP Kabupaten, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ciamis tentang Pendelegasian Kewenagan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021, Peraturan Bupati Ciamis Nomor 79 Tahun 2021.
Jenis-jenis Perizinan dan Non Perizinan yang didelegasikan kepada Kepala Dinas sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, Pembinaan dan pengawasan terhadap Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas setiap 3 (tiga) bulan dan/atau apabila diperlukan menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan Dinas kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2022.
8 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias Barat Nomor 22 Tahun 2022
PERUBAHAN – KEEMPAT – ATAS – PERATURAN – BUPATI – NIAS – BARAT – NOMOR – 1 – TAHUN – 2018 – TENTANG – PERATURAN – PELAKSANAAN – PERATURAN – DAERAH – KABUPATEN – NIAS – BARAT – NOMOR – 3 – TAHUN – 2017 – TENTANG – HAK – KEUANGAN – DAN – ADMINISTRATIF – PIMPINAN – DAN – ANGGOTA – DEWAN – PERWAKILAN – RAKYAT – DAERAH – KABUPATEN – NIAS – BARAT
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2022 NOMOR 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat, perlu mengatur lebih lanjut besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat melalui Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan Surat PJ. Rektor Universitas Nias Menimbang selaku Pembina Tim Survei Independen Besaran Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat Anggaran 354a/UN01/KS.01.01/2022 tanggal 28 April 2022 perihal Penyerahan Laporan Kegiatan, melakukan penyesuaian dan perubahan keempat kalinya terhadap Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana diubah beberapa kali, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 15 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 4 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 3 Tahun 2017, Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 5 Tahun 2020, Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 38 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 6 Tahun 2020, dan Peraturan DPRD Kabupaten Nias Barat Nomor 29 Tahun 2018.
Peraturan ini berisi tentang: Perubahan Ketentuan Pasal 29 dalam Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 1 Tahun 2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2022.
5 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Badung Nomor 22 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, SERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2022 NOMOR 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah sudah tidak
sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat
ini, sehingga perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18
Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis
Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 12 Tahun 2017
Peraturan Daerah Nornor 20 Tahun 2016
Pasal I Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2022.
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2018
-
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 22 Tahun 2022
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaOtonomi Daerah dan Pemerintah DaerahStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Lingga Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga (Berita Daerah Kabupaten LIngga Tahun 2021 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lingga Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lingga Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021 Nomor 61)
di lingkungan pemerintah kabupaten lingga - petunjuk teknis pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2022 NOMOR 122
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga dan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, perlu memberikan tambahan penghasilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga.
UU No.31 Tahun 2003; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.7 Tahun 1977 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.15 Tahun 2019; PP No.53 Tahun 2010; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; PP No.11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.17 Tahun 2020; PP No.12 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; PP No.30 Tahun 2019; PP No.94 Tahun 2021; Permendagri No.12 Tahun 2008; PermenPANRB No.34 Tahun 2011; PermenPANRB No.63 Tahun 2011; Permendagri No.35 Tahun 2012; Permendagri No.77 Tahun 2020; Perda Kab.Lingga No.13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab.Lingga No.2 Tahun 2020; Kep.Mendagri No.900-4700 Tahun 2020
Dalam Peraturan Bupati Lingga ini diatur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Daitur tentang Prinsip Pemberian Tambahan Penghasilan PNS, Penganggaran, Penerima Tambahan Penghasilan, Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan PNS, Jenis Tambahan Penghasilan, Pengurangan Tambahan Penghasilan, Mekanisme Pembayaran, Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2022.
Pada saat Peraturan Bupati
ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati
Lingga Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lingga Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lingga Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021 Nomor 60) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
22 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
