Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 15.426 peraturan dalam 0,099 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 12 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Abstrak

Desa Struktur Organisasi

Download file:

PERBUP NOMOR 12 TAHUN 2017.pdf

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2017/NO.12

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Ketentuan Pasal 91 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
1. UU No.23 Tahun 2000 ;2.UU No. 6 Tahun 2014 ;3.UU No.23 Tahun 2014 ;4.PP No. 43 tahun 2014;5.PMDN No. 84 tahun 2015;6.Perda Kab Lebak No. 1 tahun 2015
1.ketentuan umum;2.struktur organisasi , tugas , dan fungsi;3.pembentukan organisasi perangkat desa;4.tugas dan fungsi;5.jenis desa;6.pembinaan dan pengawasan;7.ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2017.
19 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang No. 12 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW) DI KABUPATEN TULANG BAWANG

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Desa

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 11 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2017

Abstrak

Desa

Download file:

Perbup Muna No. 11 Tahun 2017.pdf

pedoman

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2017/No.-

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2017

ABSTRAK:

bahwa untuk tertib dan disiplinnya pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan asas-asas tata kelola keuangan Daerah yang baik serta dalam rangka melaksanakan ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 96 Peraturan Pernerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2~14 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan P~merintah Nomor 4 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2017
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Repubuk · Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5657); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pcmerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2017 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 1). 7. Peraturan Bupati Muna Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pembentukan Desa Persiapan dalam Wilayah Kabupaten Muna. 8. Peraturan Bupati Muna Nomor 40 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Desa Persiapan Pembentukan Desa Persiapan Desa Labasa Selatan, Desa Waale-Ale Barat, Desa Pandang, Desa Matombura Kanini, Desa Teweghu , Desa Kasasino Sara, dan Desa Oengkalogha. 9. Peraturan Bupati Muna Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pembentukan Desa Persiapan Mantobua Barat.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III SUMBER DANA BAB IV BESARAN ADD BAB V PRIORITAS PENGGUNAAN ADD BAB VI PENCAIRAN DANA BAB VII PELAPORAN BAB VIII SANKSI BAB IX PENDAMPINGAN BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2017.
17

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Desa

Download file:

perbup_111.pdf

penghasilan kepala desa dan perangkat desa

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2017/NO.8

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Brebes tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Brebes;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2015;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud dan Tujuan Bab III Penganggaran dan Pengelolaan Bab IV Penerimaan Bab V Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Bab VI Pelaporan dan Pertanggungjawaban Bab VII Pembinaan dan Pengawasan Bab VIII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2017.
12 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2017

PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN BONE TAHUN 2017

Abstrak

Desa

Download file:

PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2017.pdf

PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN BONE TAHUN 2017

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2017/NO.11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN BONE TAHUN 2017

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Oaerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 perlu menetapkan Pera tu ran Bupati Bone ten tang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Bone Tahun 2017;
l. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 - Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa (Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); . 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 · Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ' 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, TambahanLembaran �egara Republik Indonesia Nomor 4587) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerint.ah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5717); ' 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berit.a Negara Republik Indonesia Tahun 20)6 Nomor 300); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Priorit.as Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berit.a Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883); 12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor I I); Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat · Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 030 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa.
MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN BONE 2017 TEKNIS TAHUN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Bone. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Bone. 4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. 5. Des.a adalah Dcsa dan Dcsa adat atau yang discbut dengan nama lain, se\anjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mcmiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakar setempat bcrdasarkan prakafsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang drakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Rcpublik Indonesia. 6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Bclanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melal\li Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pclaksanaan pcmbangunan, pembinaan kcmasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 7. Kewenangan bcrdasarkan hak asal usu! adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarako.t. 8. Kewenangan lokal berskala Dcsa adalah kewenangan untuk mcngatur dan mengurus kepenlingan masyarakat Desa yang telah dijalankan olch Dess atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena pcrkembangan Desa dan prakasa masyarakat Ocsa. 9. Musyawarah Oesa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Pennusyawaratan Dcsa, Pemcrintah Desa, rlan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Dt� untuk menyepakat1 ha\ yang bersifat strategis. IO. Pemcnntah Desa ndalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraw:i urusa.n pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 12. Pcmbangunan Desa adalah upeya peningkatan kualita,.. hid\1p dan kehidupan untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalnh upaya mengembangkan kemandirian clan kesejahtcraan masyarakat dcngan meningkatkan · pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku; kemampuan, kesadaran, sert.a memanfaotkan sumbcr daya mc!alui penctapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esens\ masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. ' 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disctujui oleh Dewan Pctwakilan Rakyat. I 5. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa. 16. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan tcrjadi di rnasa dcpan (visi Desa). 17. Desa Mandiri adalah Desa maju yang merrnliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk pcningfcatan kuaHtas hidup dan kchidupan sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan kctahnnari ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. 18. Dcsa M:aju adalah Dcsa yang mcmiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengdolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan mcnanggulangi kcmiskinan. 19. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang mcmiliki porensi sumbcr daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk pcningkatan kcscjahtcrann masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. 20. D::,,,,;. Terti,1;;.;u.! edalah Desa ya:� memiliki potensi sumber daya sosial, ckonomi, dan ekologi tetapi lx:lum, atau kurang mengelolanya dalam upaya pt . ..,,i,1gk«t.s1n kcsejahtcraan masyarakat Desa, kuatitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bt:ntuknya. 21. Desa Sangat Tertinggal adalab Dr.sa yang mcngatami ken-ntannn karena masalah bencana Rlam, goncangan ekoncmi, dan k,:mfl1k sosial :;chingga tidak berkemampuan mengelola polensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, sorta mersgajami kcmiskinan dalam berbagai bentuknya. BABII TUJUAN DAN PRINSIP Pasal 2 Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk: a. memberikan acuan program dan kegiatan bagi pcnyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usu! dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibieyai oleh Dana Desa; b. mcmberikan acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa. Pasnl 3 Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsipprinsip: a. Keadtlan, deng.an mengutamakan hak dan kepenlingan seluruh warga L>esa tanpa membedabedakan; · b. Kcburuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang Iebrh mcndesak, Icbih dibutuhk.on dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; c. Kewenangan Ocsa, dengan mcngt uamakan kewenangan hak asal usut dan kewcnangan loka.l berskala Desa: d. Partisipatif, dcngan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat; e. Swakclola d:.11 bcrbawis sumbcr daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Oesa dan' kearifan lokal; dan f. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa. BAB III PRJOR1TAS PENGGUNAAN DANA DESA Pasal 4 (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. (2) Prioritas pcnggunaaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dcngan Klasifikasi status Desa berdasarkan lndeks Dcsa Membangun. {3) Klasifikasr status desa berdasarkan Indeks Dcsa Membangun sebagaimana Uimaksud pada ayat (2) terdiri dari : a. DeS>J Mandiri atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Dcsa McmiJangun lcl,ih bcsar (>) dari 0,8155. b. Desa Maju atau Desa PraMadya adalah Desa yang memiliki lndeks Desa Membangun kurang dan sama dcngan (:s) 0,81 SS dan lcbih besar (>) dari 0,7072. c. Desa Berkemhang atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki lrdeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (:s) 0,7072 dan lebih besar (>) dari 0,5989. d. Desa Tertinggal atau Oesa PraMadya adalah Desa yang memiliki Indeks Dcsa Mcmbangun kurang clan sama dcngan (:s) 0,5989 dan Jcbih besar (>) dari 0,4907. e. f>i,sa Sangat Tcrtinggal atau Desa Pratama adalah Desa yang mc1miik.i lndcks ucec Membangun kurang dan lebih kecil (s;) dari 0,4907. (4) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksucl pada ayat (2) clan rineian kb:sil'ikasi sratua Desa bcrdasarkan Indeks Desa Membangun sebagairnana dimaksud pada ayat (3) serta format ;..!opr:n.tr: terceeturo dalarr Lnmpiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB JV MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA Pasal 5 Mekanisme pcnetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah bagian dari pcrencanaan pembangunan Dcsa. Pasa1 6 (1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bid�np, Pembangunan f>esa <;\.<1.n Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimona tercantum dalam lampiran Peraturan ini menjadi prioritas kcg1atan, anggaran dar. belanja Desa yang .:!i�prikat1 rl..;n dipuruakan rnclahri Musyawarah l)esa. (2) Hasil keputusan Musyawarah Oesa sebagaimana dimakeud pada ayat (1) !:aru!( .... enjedi ecunn t,;.,gi pe:iy::::t:::an Rencana l<.erj'l Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja pecc. {3) Penetapan prioritas penggunaan D:::na Desa dilaksanakan dalame penyusunan Rencanc Kcrja I'cmeriatah Dcsa. 66 (4) Rencana Kerja Pcmerintah Dcsa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa. BABV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 7 (1) Dalam rangka Pcmbinaan dan Pengawasan, Bupati menyclenggarakan pemantauan dan evaluasi terhadap pclaksanaan penggunaan Dana Desa dan melimpahkan tugas tersebut kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. (2) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan dalarn pcnetapan prioritas penggunaan dana Desa melalui fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberd.ayaan masyarakat Oesa. (3) Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa, dibahas dalam Musyawarah Desa, disesuaikan dengan format laporan Desa yang berlaku, secara berkala. (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan disampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. BAB VI KETENTUANPENUTUP Pasal 8 Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Bone Nomor 38 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Bone Tahun 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. • FAHSAR M, PADJALANGI'"" Pasal 9 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
36

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamasa No. 11 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Penetapan Kawasan Desa Wisata di Kabupaten Mamasa

Abstrak

Lingkungan Hidup Desa

Download file:

Perbup No 11 Tahun 2017.pdf

kawasan-desa-wisata

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, LD.2017/No 250

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Kawasan Desa Wisata di Kabupaten Mamasa

ABSTRAK:

dalam rangka pengembangan pariwisata kerakyatan, perlu dibentuk kawasan wisata pedesaaan yang dapat menjadi proyek percontohan bagi kawasan lainnya.
dasar hukum: UU No.41 Tahun 1999; UU No.11 Tahun 2002; UU No.13 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2007; UU No.10 Tahun 2009; UU No.28 Tahun 2009; UU No.32 Tahun 2009; UU No.11 Tahun 2010; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.6 Tahun 2014; PP No.67 Tahun 1996; PP No.50 Tahun 2011; Permendagri No.80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pariwisata No.10 Tahun 2016; Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. Kepariwisataan 012/KP/IV/2001; Pergub Sulawesi Barat No.15 Tahun 2008; Perda Kabupaten Mamasa No.4 Tahun 2009; Perda Kabupaten Mamasa No.1 Tahun 2015; Perda Kabupaten Mamasa No.5 Tahun 2016.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai tujuan, sasaran dan fungsi pengembangan desa wisata, kawasan desa wisata, pengelolaan dan pengawasan kawasan desa wisata.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2017.
6 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

ALOKASI DANA DESA DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DALAM KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2017

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Desa

Download file:

PERBUP NOMOR 11 TAHUN 2017.pdf

ALOKASI DANA DESA - DANA BAGI HASIL - PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH - KABUPATEN BATANG HARI - TA 2017

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2017/NO.11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ALOKASI DANA DESA DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DALAM KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2017

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan Pasal 97 ayat (3) PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa dalam Kabupaten Batang Hari TA 2017.
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Perda No. 5 Tahun 2006; Perda No. 25 Tahun 2016; Perbup No. 73 Tahun 2016.
Perbup ini mengatur mengenai Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa dalam Kabupaten Batang Hari TA 2017, meliputi: maksud, tujuan, lingkup; alokasi dana desa; dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah; pelaporan; pembinaan dan pengawasan; sanksi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 huruf b, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 71 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Setiap Desa dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 69 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 71 Tahun 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
19 hlm.; Lampiran 3 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukamara No. 11 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Abstrak

Desa

Download file:

Perbup - No. 11 Tahun 201...ihan Kepala Desa.pdf

DESA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2017/11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, perlu diatur Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PERSIAPAN; BAB III PENETAPAN PEMILIH; BAB IV PENCALONAN; BAB V KAMPANYE; BAB VI PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA; BAB VII PENETAPAN CALON TERPILIH; BAB VIII PELANTIKAN; BAB IX MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH; BAB X PENDANAAN; BAB XI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2017.
21 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017

Abstrak

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Download file:

11-Tahun-2017-ubah-2-thn-...engalokasian-ADD.pdf

11-Tahun-2017-Lampiran-Al...i-Peruntukan-ADD.pdf

PERUBAHAN TATACARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD 2017/11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015, telah ditetapkan Perbup Ciamis No. 2 Tahun 2017 tentang Tatacara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017. Dalam rangka peningkatan kapasitas Aparatur Desa dan penambahan alokasi Tunjangan Tahunan Kepala Desa, Perangkat Desa, Bendahara Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa, perlu dilaksanakan perubahan dan penyesuaian Perbup Ciamis No. 2 Tahun 2017 tentang Tatacara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 11 Tahun 2014; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 82 Tahun 2015; Permendagri No. 83 Tahun 2015; Permendagri No. 84 Tahun 2015; Permendagri No. 31 Tahun 2016; Permendagri Permendagri No. 110 Tahun 2016; Perda Kabupaten Ciamis No. 3 Tahun 2008; Perda Kabupaten Ciamis No. 13 Tahun 2008; Perda Kabupaten Ciamis No. 11 Tahun 2012; Perda Kabupaten Ciamis No. 13 Tahun 2014; Perda Kabupaten Ciamis No. 6 Tahun 2015; Perda Kabupaten Ciamis No. 7 Tahun 2015; Perda Kabupaten Ciamis No. 8 Tahun 2016; Perda Kabupaten Ciamis No. 19 Tahun 2016; Perbup Ciamis No. 22 Tahun 2010; Perbup Ciamis No. 43 Tahun 2012; Perbup Ciamis No. 21 Tahun 2015; Perbup Ciamis No. 44 Tahun 2015; Perbup Ciamis No. 55 Tahun 2015; Perbup Ciamis No. 75 Tahun 2016; Perbup Ciamis No. 78 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 2 Tahun 2017 tentang Tatacara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2017.
13 halaman (lampiran 6 halaman)

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

BADAN USAHA MILIK DESA

Abstrak

Desa

Download file:

Perbup Bantaeng No 11 Tahun 2017.pdf

BADAN USAHA MILIK DESA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2017/NO.11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BADAN USAHA MILIK DESA

ABSTRAK:

a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa serta menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan asset milik desa dan masyarakat sesuai kebutuhan dan potensi maka dibentuk Badan Usaha Milik Desa ( BUM Desa ); b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Usaha Milik Desa;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 Nomor 5); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 6) 12. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantaeng.
1. KETENTUAN UMUM 2. BUM DESA 3. PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA 4. JENIS USAHA DAN PERMODALAN 5. KERJASAMA 6. PERTANGGUNG JAWABAN 7. ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA 8. MEKANISME PERGANTIAN PELAKSANA OPERASIONAL 9. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 10. KETENTUAN PERALIHAN 11. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2017.
16

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2017.