Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 13.132 peraturan dalam 0,061 detik

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 87 Tahun 2010

Pedoman Evaluasi Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Kepegawaian, Aparatur Negara Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenhub No. 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Download :
pm._no._87_tahun_2010.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2011

Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 87 Tahun 2019

Rencana Strategis Kecamatan Pemeungpeuk Tahun 2019-2024

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 87 Tahun 2012

Pedoman Umum Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 87 Tahun 2020

Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Agropolitan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021-2025

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Peraturan_Bupati-no87-2020 edit searchable.pdf

Abstrak

Standar/Pedoman

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 87, BD.2020/NO.87

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Agropolitan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021-2025

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Kabupaten yang mempunyai karakteristik khusus perlu membuat Rencana Pembangunan dengan skala kawasan perdesaan. Karakteristik Kabupaten Barito Kuala adalah daerah Pertanian Pasang Surut yang mempunyai potensi pertanian yang luas hampir di seluruh wilayah Kabupaten Barito Kuala. Untuk sinergitas pembangunan di kawasan Pertanian Pasang Surut tersebut mengembangkan potensi Agropolitan, perlu membuat Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Agropolitan yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Barito Kuala.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 7 Tahun 2008; PP Nomor 43 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2014; Perpres Nomor 18 Tahun 2020; Permendagri Nomor 113 Tahun 2014; Permendagri Nomor 114 Tahun 2014; Permendagri Nomor 120 Tahun 2018; Perda Kab. Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012; Perda Kab. Barito Kuala Nomor 12 Tahun 2012; Perbup Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Pembangunan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan; yang memuat Ketentuan Umum; Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan; Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2020.
6 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buru Nomor 87 Tahun 2018

Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Lolong Guba Kabupaten Buru Tahun 2017 - 2022

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
87 Penetapan Renstra Kecamatan Lolongguba.pdf

Abstrak

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN LOLONG GUBA KABUPATEN BURU TAHUN 2017 - 2022

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 87, BD. NO. 2018/87, LL KAB BURU : 8 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Lolong Guba Kabupaten Buru Tahun 2017 - 2022

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan berdasarkan Paraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buru Tahun 2012-2022, perlu menetapkan Rencana Strategis Kecamatan Lolong Guba Kabupaten Buru Tahun 2017-2022. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buru Tahun 2017-2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buru Tahun 2017-2022.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU NO. 46 THN 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU NO. 6 THN 2000; UU NO. 17 THN 2003; UU NO. 25 THN 2004; UU NO. 33 THN 2004; UU NO. 17 THN 2007; UU NO. 12 THN 2011; UU NO. 23 THN 2014; PP NO. 58 THN 2005; PP NO. 79 THN 2005; PP NO. 40 THN 2006; PP NO. 8 THN 2008; PP NO. 18 THN 2016; PP NO. 12 THN 2017; PEPRES NO. 2 THN 2015; PERMENDAGRI NO. 13 THN 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI NO. 86 THN 2017; PERDAKABBURU NO. 04 THN 2013; PERDAKABBURU NO. 02 THN 2012; PERDAKABBURU NO. 10 THN 2017;
Dalam Peraturan Bupati diatur tentang Ketentuan Umum, Kecamatan Lolong Guba, Pengendalian dan Evaluasi, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2018.
Apabila dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Buru Tahun 2017-2022 mengalami perubahan, maka Renstra Kecamatan Lolong Guba Kabupaten Buru Tahun 2017-2022 harus mengikuti perubahan tersebut dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indramayu Nomor 87 Tahun 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Indramayu tahun 2022

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
2157-Perbup 87_ RKPD 2022 Koreksi EvGub.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2020

Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download :
Perpres Nomor 87 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Rencana - Induk - Penanggulangan - Bencana - Tahun - 2020 - 2024

2020

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 87, LN.2020/No.204, jdih.setneg.go.id : 6 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044

ABSTRAK:

Untuk mencapai ketangguhan masyarakat yang berkelanjutan terhadap bencana, diperlukan rencana penanggulangan bencana yang komprehensif serta terintegrasi menuju Indonesia emas 2045. Penyelenggaraan penanggulangan bencana jangka panjang perlu dituangkan ke dalam bentuk rencana induk penanggulangan bencana.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Perpres ini mengatur mengenai Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044 yang merupakan pedoman nasional untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana dan menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana. RIPB Tahun 2020-2044 dimaksud ditetapkan untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dan terdiri dari 5 tahap dengan jangka waktu 5 (lima) tahunan.

CATATAN:

Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2020.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 87 Tahun 2021

Inovasi Daerah

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Bupati Sragen Nomor 65 Tahun 2014 tentang Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Sragen

Download :
PERBUP NO 87 TH 2021.pdf

Abstrak

inovasi-daerah

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 87, BD Tahun 2021/No.87

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Inovasi Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan pelayanan publik secara optimal guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu memacu kreativitas daerah dengan melakukan inovasi; b. bahwa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah, perlu pengaturan yang dapat dijadikan pegangan bagi pemerintahan daerah dan masyarakat untuk melakukan kegiatan bersifat inovatif; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 11 Tahun 2019; PP No 96 Tahun 2012; PP No 38 Tahun 2017; Perpres No 81 Tahun 2010; permenPANRB No 19 Tahun 2016; Perat Bersama Mendagri dan Menrustek No 3 Tahun 2012 dan No 36 Tahun 2012; PErda Prov Jateng No 3 Tahun 2019; PErda Kab Sregan No 5 Tahun 2016 sebagaimana telahb diubah beberapa kali etrakhir dengan Perda Kab Sragen No 3 Tahun 2021; Perda Kab Sragen No 4 Tahun 2021; Perbup Sragen No 6 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah: 1. Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2. Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi; 3. Pengusulan; 4. Penetapan; 5. Penyelenggaraan Inovasi Daerah; 6. Uji Coba Inovasi Daerah; 7. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual; 8. Penerapan, Penilaian dan Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah; 9. Kewajiban Pengusulan inisiatif Inovasi Daerah bagi Perangkat Daerah; 10. Pembiayaan; dan 11. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sragen Nomor 65 Tahun 2014 tentang Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2014 Nomor 65) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
17 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 87 Tahun 2023

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024.

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
peraturan-bupati-tanah-laut-nomor-87-tahun-2023.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2010.