Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2005

Menemukan 1.625 peraturan dalam 0,012 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 29 Tahun 2005

Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Jembrana Tahun 2005

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Perbu 29 Tahun 2005 Kode dan data Wilayah Pemkab.pdf

Abstrak

KODE-DAN-DATA-WILAYAH-ADMINISTRASI-PEMERINTAUAN-KABUPATEN-JEMBRANA-TAHUN-2005

2005

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, LD.2005/NO.30

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Jembrana Tahun 2005

ABSTRAK:

a. bahwa guna mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Jembrana, diperlukan Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Jernbrana; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Jembrana tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Jernbrana Tahun 2005.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2005.
Kode Wilayah Administrasi Pernerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemenntahan yang dijadikan pedoman dalam penataan system infonnasi pemerintahan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2005.
-
5

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 29 Tahun 2005

PEMBENTUKAN DESA BONEVOTO DI WILAYAH KECAMATAN ULUBONGKA

Desa Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
KabupatenTojoUnaUna-2005-29.pdf

Abstrak

DESA BONEVOTO-PEMBENTUKAN

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 29, LD.2005/No.29, Seri D Nomor 28

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMBENTUKAN DESA BONEVOTO DI WILAYAH KECAMATAN ULUBONGKA

ABSTRAK:

bahwa dengan peningkatan jumlah Penduduk yang berimplikasi pada Peningkatan Pelayanan Pemerintahan perlu kiranya Pengembangan sistem Pelayanan Pemerintah ; bahwa pengembangan pelayanan Pemerintahan Desa perlu dilakukan dengan pembentukan Desa yang didahului dengan adanya persiapan; bahwa Desa persiapan yang telah dan dapat menjalankan Pemerintahan Desa dengan baik perlu ditetapkan menjadi Desa divinitif, setelah memperhatikan usul Desa Nomor : 64/ MRW/ 05 / 2002 Tertanggal 14 Mei 2002 Tentang Pembentukan Desa Persiapan menjadi Desa divinitif. bahwa untuk maksud tersebut diatas sebagaimana yang tertuang dalam huruf a , b, dan c, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah ;
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 25 Tahun 2000; Keppres No. 44 Tahun 1999; Keppres No. 5 Tahun 2001; Kepmendagri No. 4 Tahun 2000; Kepmendagri No. 13-67 Tahun 2002;Perda Kabupaten Poso No. 8 Tahun 2004; Perda Kabupaten Tojo Una-una No. 1 Tahun 2004
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembentukan Desa Bonevoto Di wilayah kecamatan Ulubongka dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang nama batas luas dan pembagian wilayah; Hak, kewenangan dan kewajiban.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2005.
5 Halaman, Penjelasan : 1 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Parigi Moutong Nomor 29 Tahun 2005

Pembentukan Desa Definitif

Desa Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
KabupatenParigiMoutong-2005-29.pdf

Abstrak

DESA DEFINITIF-pembentukan

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 29, LD.2005/No. 34 SERI D NOMOR 10, TLD No. 36

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Desa Definitif

ABSTRAK:

bahwa pembentukan desa berdasarkan hasil pemekaran, merupakan suatu keharusan untuk menyahuti aspirasi yang berkembang dari masyarakat dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pemerataan pembangunan dan pelayanan guna menjamin kesejahteraan masyarakat; bahwa dengan memperhatikan hal tersebut diatas dan perkembangan kemampuan ekonomi, potensi wilayah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas wilayah serta volume kegiatan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan umum, maka perlu dilakukan Pembentukan Desa Definitif di Kabupaten Parigi Moutong; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Definitif;
UU No. 10 Tahun 2002; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 3 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 76 Tahun 2001; Perda Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1 Tahun 2004
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembentukan Desa Definitif dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang pembentukan, batas wilayah dan luas wilayah; jumlah penduduk; kewenangan desa.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2005.
9 Halaman, Penjelasan: 2 Hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 2005

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Download :
PP NO 29 TH 2005.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 29 Tahun 2005

Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah Perumahan, Permukiman

Download :
PERBUP NO 29 TH 2005.pdf

Abstrak

TUNJANGAN - PERUMAHAN - DPRD

2005

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2005/31

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati

ABSTRAK:

bahw~ berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Jabatan Pimpinan atau rumah dinas anggota DPRD, maka kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan; bahwa tunjangan perumahan diberikan dengan memperhatikan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standart harga di Kabupaten Pati; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peratura_n Bupati tentang Tunjangan Petumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003; Undang-undang Nomor ·10 Tahun 2004; Undanq-undanq Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2005.
PERBUP ini mengatur tentang tunjangan perumahan yang ditujukan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati diberikan Tunjangan Perumahah sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2005.
3 hal

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 29 Tahun 2005

Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
KEPPRES NO 29 TH 2005.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 29 Tahun 2005

RETRIBUSI TERMINAL

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
KAB_SERDANG BEDAGAI_29_2005_ok.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 29 Tahun 2005

Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2005

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERPRES No. 74 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2005 Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2005

Download :
PERPRES NO 29 TH 2005.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2005

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sekolah Menengah Pertama Negeri

Pendidikan Struktur Organisasi

Download :
PERBUP 29 2005.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2005

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2005

APBD

Download :
PERBUP 2005_29 PAPBD TA 2005.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2005

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2005.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2005.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2005.