Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017
tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018, maka perlu ditetapkan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan Dokumen Perencanaan yang menjadi Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2018. Oleh karena itu perlu menetapkan peraturan bupati ini.
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 6 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2009; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 54 Tahun 2010; Permendagri No. 32 Tahun 2017; Perda No. 7 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pada ketentuan umum antara lain menetapkan definisi Rencana Pembangunan Tahunan, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah
untuk periode 1 (satu ) tahun. Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua pelaku pembangunan dalam rangka mewujudkan visi daerah. Diatur tentang maksud dan tujuan, tahapan penyusunan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2017.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 82 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gapura di Wilayah Kabupaten Sragen
ABSTRAK:
a. bahwa gapura dalam filosofi budaya nasional merupakan pintu gerbang utama atau batas masuk suatu wilayah yang menggambarkan identitas/karakteristik wilayah tersebut; b. bahwa Kabupaten Sragen merupakan daerah yang memiliki wilayah yang termasuk salah satu peninggalan sejarah budaya dunia yaitu Purbakala Sangiran dengan ciri khas utama berupa fosil gading gajah purba; c. bahwa dalam rangka penataan lingkungan dan bangunan khususnya gapura agar sesuai dengan persyaratan teknis bangunan dan memiliki ciri khas karakteristik wilayah Kabupaten Sragen, maka perlu memberikan pedoman dalam pembangunan gapura di wilayah Kabupaten Sragen; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gapura di Wilayah Kabupaten Sragen;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung; 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana tata Bangunan dan Lingkungan; 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung; 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang : - Ketentuan Umum - Maksud dan Tujuan - Ruang Lingkup - Persyaratan Lokasi Bangunan - Persyaratan Teknis Bangunan - Pemanfaatan Bangunan - Perawatan Bangunan - Sumber Pendanaan - Pengawasan dan Pengendalian - Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar No. 82 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Perencanaan Pembangunan Dan Pengembangan Kota Besar Dan Menengah
ABSTRAK:
Kawasan perkotaan yang tumbuh cukup pesat dan mengalami kemajuan ekonomi telah membawa permasalahan sehingga perlu dikelola perkembangannya dan dikendalikan secara serasi dalam satu kesatuan pengembangan perkotaan. Kawasan perkotaan sebagai tempat terkonsentrasinya penduduk dengan segala kegiatannya perlu ditingkatkan penyelenggaraan pembangunannya khususnya dalam pengembangan perkotaan dan Infrastruktur, aspek perencanaan lingkungan, pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana serta permukiman yang memadai untuk mendukung aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat secara luas. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar.
Undang-UndangNomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014; Peraturan Menteri Perumahan Nomor : 34/PERMEN/2006; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/Prt/M/2008; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRP/M/2008; Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor/ 11/ PERMEN/ 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2010; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 01/PRT/M/2014; Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/KPTS/1986; Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2000; Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 19 ahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013.
Peraturan ini mengatur tentang Program Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kota Besar dan Menengah dengan isi singkat sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Penyelengaraan Program Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kota Besar dahn Menengah; 4. Sumber Daya Manusia. 5; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2016.
10 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 82 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENGAWASAN KEARSIPAN
ABSTRAK:
bahawa Perwali Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan pengawasan karsipan, maka perlu dilakukan pencabutan dan sekaligus pengaturan kembali sesuai peraturan perundang-undangan
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; pelaksanaan atas pelaksanaan pemnyelenggaraan kearsipan; pengawasan atas penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan; pembentukan tim kearsipan daerah; prosedur pengawasan kearsipan; LAKE; LAKI; dan LHM
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2019.
mencabut Perwali Nomor 55 Tahun 2017
29 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 82 Tahun 2015
PERBUP Kab. Sumedang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 82, BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 82
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 56 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2018 dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2018, serta adanya perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 56 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 11);
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 32);
Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 56 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 56);
Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 56
Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 56), diubah sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Manokwari Nomor 82 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2021–2026
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 82 Tahun 2022
RUMAH SAKIT KHUSUS BERSALIN - RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 82, BD.2018/NO.82
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Khusus Bersalin Daerah Panti Nugroho Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab
sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan
kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan di wilayahnya dan RSUD khusus bersalin daerah Panti Nugroho Kab Purbalingga merupakan salah satu
sarana kesehatan yang memberikan pelayanan pada
masyarakat memiliki peran yang strategis dalam
mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat; bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan
Menteri Kesehatan Nomor 129 /Menkes/SK/11/2008
tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, maka perlu menetapkan Perbup tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal bagi Rumah
Sakit Khusus Bersalin Daerah Panti Nugroho Kabupaten
Purbaiingga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana
dimaksud dalam huruf a, dan b maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal RSU Khusus Bersalin Daerah Panti Nugroho Kabupaten Purbalingga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, jenis pelayanan, indikator dan target rencana pencapaian SPM, pelaksanaan dan penerapan, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2018.
26 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
