Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2015

Menemukan 13.251 peraturan dalam 0,061 detik

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 109 Tahun 2015

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 112 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Mencabut :

PERPRES No. 71 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

Download :
Perpres Nomor 109 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2015

Pembiayaan Hortikultura

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
PP Nomor 109 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 109 Tahun 2015

Standar Pelayanan pada Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan

Pendidikan Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PM_109_Tahun_2015.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 109 Tahun 2015

Pedoman Standar Pelayanan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang

Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download :
PERBUP Nomor 109 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 109 Tahun 2015

Standar Operasional Prosedur Fasilitasi Izin Belajar

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
Peraturan Bupati No 109 Th 2015.pdf
Perbup Tanah Laut Nomor 109 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Kepegawaian - Aparatur Negara - Pendidikan - Standar - Pedoman

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 109, BD.2015/NO.516

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Fasilitasi Izin Belajar

ABSTRAK:

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam Fasilitasi Izin Belajar, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur.
Dasar Hukum: UU Nomor 8 Tahun 1965; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; Perpres Nomor 87 Tahun 2014; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 52 Tahun 2011; PermenPAN RB Nomor 35 Tahun 2012; Permendagri Nomor 1 Tahun 2014; Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008; Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013; Perbup Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011; Perbup Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2011.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Operasional Prosedur Fasilitasi Izin Belajar yang memuat: Ketentuan Umum; Standar Operasional Prosedur Fasilitasi Izin Belajar; Tata Kerja; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2015.
6 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias Selatan No. 109 Tahun 2015

Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan

Pengadaan Barang/Jasa

Download :
PERDA KAB. NIAS SELATAN NO.109 TAHUN 2015_compare.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 110 Tahun 2015

Pelaksanaan Kegiatan Izin Pertambangan Rakyat

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERGUB No. 39 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, Dan Batuan

Diubah dengan :

PERGUB Prov. DIY No. 57 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur DIY No. 110 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Izin Pertambangan Rakyat

Abstrak

PERTAMBANGAN – IZIN - PELAKSANAAN

2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 110, BD.2015/NO.112

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pelaksanaan Kegiatan Izin Pertambangan Rakyat

ABSTRAK:

Untuk menciptakan ketertiban dalam kegiatan pertambangan rakyat, perlu ada peran Pemerintah Daerah untuk melakukan pengaturan, dalam menerbitkan izin pertambangan rakyat perlu diatur pelaksanaan kegiatan izin pertambangan rakyat dalam Peraturan Gubernur.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1950, Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2009, Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2015.
Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan IPR. Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah : mengatur pemberian IPR, mengatur dan mengendalikan kegiatan IPR di Daerah, menjamin pelaksanaan kegiatan pertambangan rakyat yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup dan menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan rakyat.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2015.
9 HLM; -

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 110 Tahun 2015

Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dari Bupati Kepada Dinas Pendapatan, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pajak, Kecamatan Dan Pemerintah Desa/Kelurahan

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERBUP Nomor 110 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 110 Tahun 2015

Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pengelolaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Puskesmas di Kabupaten Cirebon

Kesehatan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 110 Tahun 2015

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 127 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Mencabut :

PERPRES No. 81 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Download :
Perpres Nomor 110 Tahun 2015.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2015

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2015.