Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Tangerang Tahun 2018
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal 343 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi pedoman Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
UU No 2 Th 1993; UU No 25 Th 2004; UU No 17 Th 2007; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah dengan UU No 9 Th 2015; PP No 58 Th 2005; PP No 8 Th 2008; PP No 2 Th 2015; Permendagri No 13 Th 2006 yang telah diubah dengan Permendagri No 21 Th 2011; Permendagri No 32 Th 2017; Permendagri No 86 Th 2017; Perda Prov Banten No 1 Th 2010; Perda Prov Banten No 7 Th 2017; Pergub Prov Banten Th 2018; Perda kota Tangerang No 6 Th 2012; Perda kota Tangerang No 1 Th 2013; Perda Kota Tangerang No 2 Th 2008 yang telah diubah dengan Perda kota Tangerang No 6 Th 2015; Perda kota Tangerang No 10 Th 2014 yang telah diubah dengan Perda kota Tangerang No 10 Th 2017; Perda Kota Tangerang No 8 Th 2016; Perwal kota Tangerang No 30 Th 2017 yang telah diubah dengan Perwal kota Tangerang No 80 Th 2017.
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 75, Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 075
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023
ABSTRAK:
a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta mewujudkan konsistensi dan sinergisitas antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 sebagai dokumen tahunan daerah;
b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Gubernur menetapkan RKPD Provinsi dengan Peraturan Gubernur setelah Rencana Kerja Pemerintah Pusat ditetapkan;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
Peraturan tersebut mengatur mengenai rencana kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2022.
4 halaman; 1321 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 75 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 – 2026
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan
dasar secara minimal bagi masyarakat dengan
menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan perlu
perencanaan sebagai pedoman dan arahan untuk
mencapai standar pelayanan minimal yang efektif;
bahwa standar pelayanan minimal merupakan acuan
atau pedoman dalam pelaksanaan pelayanan dan
peningkatan mutu pelayanan baik pemerintahan
maupun sosial kemasyarakatan sehingga perlu
Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan
Minimal;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat
(2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan
Minimal, Pemerintah Daerah perlu menyusun Rencana
Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi
Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun
2023 – 2026;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 – 2026
yang meliputi
Maksud Dan Tujuan,
Pendataan, Pemutakhiran Dan Sinkronisasi Data,
Integrasi SPM,
Strategi Penerapan SPM,
Pemantauan Dan Evaluasi, Dan
Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2023.
59 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indramayu Nomor 75 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 76 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 76, Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 944
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Recana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Tahun 2023
ABSTRAK:
Sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, bahwa perlu ditetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah termasuk di tingkat kecamatan dengan Peraturan Walikota tiap-tiap tahun anggaran. Untuk itu, Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Batu Ampar perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Batam Tahun 2023.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 53 tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016; PErmendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 81 Tahun 2022; Perda Kota Batam No. 6 Tahun 2014; Perda Kota Batam No. 10 Tahun 2016; Perwali Batam No. 74 Tahun 2022.
Peraturan ini mengatur tentang penyusunan dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Batu Ampar Kota Batam periode 1 tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada 31 Desember 2023. Peraturan ini juga menentukan sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah dan fungsi dari Renja tersebut.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2022.
6 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 76 Tahun 2021
BUMD - BUMN - pariwisata - kerja sama antar badan usaha
2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 76, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 22029
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penugasan Kepada Badan Usaha Milik Daerah Untuk Melaksanakan Kerja Sama Dengan Badan Usaha Milik Negara Dalam Pengelolaan Kawasan Kota Tua
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 ayat (8) dan Pasal 108 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pemerintah daerah dapat memberikan penugasan kepada badan usaha milik daerah untuk melaksanakan kerja sama;
b. bahwa untuk menjadikan kawasan kota tua sebagai kawasan wisata sejarah dan budaya terpadu yang ramah bagi pejalan kaki dan memiliki nilai ekonomi tinggi, dan mengoptimalisasikan karakteristik nilai-nilai sejarah dan optimalisasi potensi pariwisata serta mengembangkan kawasan yang terintegrasi dengan fasilitas transit intermoda di kota tua, pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu menugaskan badan usaha milik daerah untuk melaksanakan kerja sama dengan suatu badan usaha milik negara dalam pengelolaan kawasan kota tua;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terkahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017
peraturan Gubernur ini mengatur tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menugaskan BUMD yakni
PT Jakarta Tourisindo dan PT MRT Jakarta (Perseroda) untuk melaksanakan kerja sama dengan BUMN yang memiliki bidang usaha pengembangan kawasan pariwisata, anak perusahaan BUMN dan/atau badan usaha lainnya dalam pengelolaan kawasan kota tua
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2021.
7 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 76 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 76, BD 2015/76 SERI E. 71
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2015.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
