Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.723 peraturan dalam 0,015 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 50 Tahun 2017

Tata Cara Penyisihan Piutang Selain Pajak Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 50 Tahun 1983

Mengesahkan Pernyataan Persetujuan Atas Kenaikan Kuota Republik Indonesia Pada Dana Moneter Internasioanal

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Download :
Keppres No 50 TH 1983.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 50 Tahun 2015

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Download :
Perbup Bulukumba Nomor 50 Tahun 2015.pdf

Abstrak

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD.2015/NO.50

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel perlu didukung pelaksanaan penghapusan piutang daerah yang optimal; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (5) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pelaksanaan penghapusan piutang daerah ditetapkan melalui Peraturan Bupati; c. bahwa untuk memenuhi huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah.
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peratura Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006; 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.07/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Darah dan Piutang Negara/Daerah; 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2009 tentang Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum (BLU); 8. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Kualitas Piutang Dan Penyertaan Bergulir Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Dan Penyertaan Bergulir Tidak Tertagih;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH BAB IV KEWENANGAN PENGHAPUSAN BAB V PENGHAPUSAN PIUTANG SECARA BERSYARAT BAB VI PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI BAB VII UPAYA PENAGIHAN BAB VIII PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK BAB IX PEMBIINAAN DAN PENGAWASAN BAB X PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2015.
NOMOR : 50 TAHUN 2015
8

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 50 Tahun 2013

Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Download :
PERBUP NOMOR 50 TAHUN 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 50 Tahun 2011

Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

APBD Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download :
PERWAL502011.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 50 Tahun 2014

Hibah Pemerintah Dalam Rangka Pembangunan Masjid Di Ahmad Shah Baba Mina, Kabul, Afghanistan

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Download :
Keppres Nomor 50 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 50 Tahun 2022

Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBD Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Download :
Perwal Nomor 50 Tahun 2022.PDF

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 51 Tahun 2017

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 49 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BANTEN

APBD Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah Sistem Pengendalian Intern

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan Gubernur Banten Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD Provinsi Banten

Download :
Pergub No. 51 Tahun 2017.pdf

Abstrak

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 49 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BANTEN

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 51, BD.2017/NO.51

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 49 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BANTEN

ABSTRAK:

: a. bahwa dalam rangka memudahkan dalam pelayanan pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten, perlu dilakukan penyesuaian tata cara pelaksanaan hibah dan bantuan sosial secara komprehensif berdasarkan azas-azas pengelolaan keuangan negara yang baik dan benar; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.
1.UU No. 28 Tahun 1999 ;2.UU No. 23 Tahun 2000 ;3.UU No.16 Tahun 2001 ;4.UU No.17 Tahun 2003 ;5.UU No. 1 Tahun 2004;6.UU No.40 Tahun 2004 ;7.UU No.11 Tahun 2008 ;8.UU No.14 Tahun 2008 ;9.UU No.11 Tahun 2009 ;10.UU No.17 Tahun 2013 ;11.UU No.23 Tahun 2014 ;12.PP No. 58 Tahun 2005 ;13.PP No.54 Tahun 2010 ;14.PP No.2 Tahun 2012 ;15.PMDN No.13 Tahun 2006;16.PMDN No.32 Tahun 2011;17.Perda Prov Banten No.7 Tahun 2006
terdapat dalam pasal 16, pasal 45, pasal 48, dan pasal 72a

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2017.
8 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 51 Tahun 2011

Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang

APBD Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Sumedang No. 55 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang

Download :
Perbup 51 Th 2011 ttg Hibah dan Bantuan Sosial.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bojonegoro No. 51 Tahun 2012

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Download :
No 51.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 1983.