Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 50 Tahun 2015

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH BAB IV KEWENANGAN PENGHAPUSAN BAB V PENGHAPUSAN PIUTANG SECARA BERSYARAT BAB VI PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI BAB VII UPAYA PENAGIHAN BAB VIII PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK BAB IX PEMBIINAAN DAN PENGAWASAN BAB X PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bulukumba Nomor 50 Tahun 2015 tentang TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bulukumba

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Bulukumba

Tanggal Penetapan

15 Juni 2015

Tanggal Pengundangan

15 Juni 2015

Tanggal Berlaku

15 Juni 2015

Sumber

BD.2015/NO.50

Subjek

PIUTANG, UTANG, DAN HIBAH NEGARA / DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bulukumba

Bidang

Halaman ini telah diakses 389 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Bulukumba Nomor 50 Tahun 2015.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD.2015/NO.50
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH
ABSTRAK:	a. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel perlu didukung pelaksanaan penghapusan piutang daerah yang optimal; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (5) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pelaksanaan penghapusan piutang daerah ditetapkan melalui Peraturan Bupati; c. bahwa untuk memenuhi huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah. 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peratura Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006; 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.07/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Darah dan Piutang Negara/Daerah; 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2009 tentang Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum (BLU); 8. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Kualitas Piutang Dan Penyertaan Bergulir Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Dan Penyertaan Bergulir Tidak Tertagih; BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH BAB IV KEWENANGAN PENGHAPUSAN BAB V PENGHAPUSAN PIUTANG SECARA BERSYARAT BAB VI PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI BAB VII UPAYA PENAGIHAN BAB VIII PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK BAB IX PEMBIINAAN DAN PENGAWASAN BAB X PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2015. NOMOR : 50 TAHUN 2015 8

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 50 Tahun 2015

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT