PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN - PETUNJUK PELAKSANAAN SERAH TERIMA PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD. 2019/No. 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Serah Terima Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Di Kabupaten Batang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana,
dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan
Serah Terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan
dan Permukiman di Kabupaten Batang;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Ncmor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tujuan dan prinsip, perumahan dan permukiman, prasarana, sarana dan utilitas, penyerahan prasarana, sarana dan utilitas, persyaratan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas, tim verifikasi, tata cara penyerahan prasarana, sarana dan utilitas, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2019.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 30 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2018; Peraturan Bupati Sleman Nomor 35.4 Tahun 2018;
Materi Pokok: Memuat perubahan Pendapatan Daerah; Belanja Daerah; Pembiayaan Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2019.
Jumlah Halaman: 4 hlm. Lampiran: 823 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 30 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan jaminan terhadap penyelenggaraan program wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar khususnya untuk menjamin tersedianya pendidik,. tenaga kependidikan dan biaya operasi untuk setiap satuan pendidikan serta untuk menyikapi keterbatasan personalia guru pegawai pegawai negeri sipil pada satpan penqidikan p_enyelenggara pendidikan dasar di Kabupaten Sekadau, Pemerintah Daerah menugaskan guru honor dan tenaga administrasi untuk mengajar dan mendidik serta rnelaksanakan tugas pengadministrasian pada satuan pendidikan tempat bertugas;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang Undang Nomor 34 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pernerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Pernerintah Nornor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Sekadau Nomor 42 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Tujuan Dan Sasaran; Penganggaran Dan Besaran; Penggunaan Dana Bosda; Pengelolaan Bosda; Persyaratan Pengajuan Dana Bosda; Pelaporan; Monitoring Dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2019.
13 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kampar Nomor 30 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan Dana Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS Serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menuntaskan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, meningkatkan mutu pendidikan, kepedulian terhadap masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan, Penunjang Pendidikan Gratis yang dibiayai Pemerintah Pusat, perlu dilakukan evaluasi, revisi dan peninjauan kembali terhadap Peraturan Bupati Kampar Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan Dana Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs Serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam setara SD dan SMP Kabupaten Kampar.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008;
Ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Kampar Nomor 9
Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan Dana Kegiatan
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang
SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiyah dan
Satuan Pendidikan Non Islam setara SD dan SMP
Kabupaten Kampar diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2019.
Lamp I
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 30 Tahun 2019
PEDOMAN KELITBANGAN DAERAH DI PROVINSI SUMATERA UTARA
2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 30, BD.2019/No.30
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Kelitbangan Daerah di Provinsi Sumatera Utara
ABSTRAK:
a. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 34 tahun 20I2 telah ditetapkan Pedoman Kelitbangan dan Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara; b. Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dicabut.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011; Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2017.
Pengorganisasian Kelitbangan; Hasil Kelitbangan; SDM Kelitbangan; Penyelenggaraan Kelitbangan Daerah.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2019.
154
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Nomor 30 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Tunjangan Perumahan Dan Tunjangan Transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu diberikan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi DPRD Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2019;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 2 Tahun 2017;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2017;
Ketetapan mengenai Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi DPRD Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2019;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2019.
4 halaman (7 Bab, 9 Pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 30 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan dukungan dan peran serta masyarakat, terutama usaha atau perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan Pembangunan Daerah di Kabupaten Banyumas telah dibentuk Peraturan Bupati Banyumas Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang lebih efektif dan tepat sasaran sesuai dengan perkembangan keadaan, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950,Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2012,Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2015.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, maksud dan tujuan, asas dan prinsip, hak dan kewajiban, prpgram dan bidang kegiatan TSP/CSR, mekanisme dan prosedur penyelenggaraan program TSP/CSR, pembiayaan, penerima TSP/CSR, tim dan forum pelaksana TSP/CSR, mekanisme penyaluran, pelaporan,monitoring dan evaluasi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2019.
23 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 30 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan jo Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pemalang.
UU No.13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 19 Tahun 2016; PP No. 36 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pemalang dengan sistematika sebagai berikut Ketentuan Umum, Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, Pendanaan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2019.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 30 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun
2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018.
Nilai APBD 2018:
1. Jumlah Pendapatan Rp 2.512.786.629.845,60
2. Jumlah Belanja Rp2.354.108.953.698,38
3. Jumlah Pembiayaan Rp. 343.373.366.518,09
4. Sisa lebih pembiayaan anggaran Rp. 502.051.042.665,31
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2019.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 30 Tahun 2019
pembentukan - unit - pelaksana - teknis - daerah - pada - dinas
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG.
ABSTRAK:
Bahwa Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang telah diatur dalam Peraturan Bupati Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.
UU No 14 Th 1950 yang telah diubah UU No 4 Th 1968; UU No 23 Th 2000; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah UU No 9 Th 2015; PP No 18 Th 2016; PP No 11 Th 2017; Permendagri No 12 Th 2017; Perda Kab Tangerang No 11 Th 2016.
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2019.
31 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
