Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA–Perangkat
Daerah) Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2020,
perlu mengatur dan menetapkan Standar Biaya
Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran
2020; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Standar Biaya
Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran
2020;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang standar biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2020 yang digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA-Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai batas tertinggi dari nilai belanja pegawai, barang dan jasa, serta modal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2019.
93 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 41 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan Bahan Bakar Minyak Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kejelasan pengadaan bahan bakar minyak pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan Bahan Bakar Minyak pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Peraturasn Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016.
Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan Bahan Bakar Minyak Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum, 2. Maksud dan Tujuan, 3. SOP Pengadaan BBM, 4. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
8 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 41 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 41, BD Tahun 2023 No.42
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Pekalongan Tahun 2023
ABSTRAK:
a. bahwa agar penerimaan peserta didik baru pada
Sekolah dapat dilakukan secara objektif,
akuntabel, transparan dan tidak diskriminatif,
serta guna meningkatkan layanan akses
pendidikan, maka perlu menyusun Petunjuk
Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota
Pekalongan Tahun 2023;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan W ali Kota ten tang Petunjuk Teknis
Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Pekalongan
Tahun 2023;
Dasar Hukum dari Peraturan Walikota ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta,
sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang
Nomor 13 Tahun 1954;Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023;Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988;Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
ten tang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5105)
sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022;Peraturan Daerah Kata Pekalongan Nomor 7
Tahun 2018
Memperhatikan: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021;Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 83 Tahun
2021
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang : Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur PPDB untukjenjang:
a. Pra Pendidikan Dasar adalah TK; dan
b. Pendidikan Dasar meliputi SD dan SMP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2023.
Pada saat Peraturan Wali Kota Pekalongan ini mulai berlaku, Peraturan Wali
Kota Nomor 17 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta
Didik Baru di Kota Pekalongan Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Pekalongan
Tahun 2022 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
28 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 41 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2014/No. 42 Seri E Nomor 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Luasnya Tidak Lebih dari 5 (Lima) Hektar di Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Um um, pengadaan tanah yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang hale atas tanah; bahwa dalam rangka kelancaran pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan luasan tidak lebih dari 5 (lima) hektar di Kabupaten Purworejo, perlu disusun petunjuk teknis sebagai pedoman dalam pelaksanaanya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Luasnya Tidak Lebih Dari 5 (Lima) Hektar di Kabupaten Purworejo;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Persiapan Pengajuan Penetapan Lokasi
Bab V Penetapan Lokasi
Bab VI Pelaksanaan Pengadaan Tanah
Bab VII Sumber Pendanaan Pengadaan Tanah
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2014.
13 halaman
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN TERTIB
ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURLAN, DAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK KABUPATEN NGANJUK
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan tertib adniinistrasi pengelolaan
bantuan keuangan kepada partai politik dan sebagai tindak
lanjut ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran,
Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik, maka perlu menetapkan Pedoman
Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungj awaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten
Nganjuk dengan Peraturan Bupati;
Dasar hukukm peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nonior 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 36 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 tahun
2006; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 tahun
2006; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun
2016
peraturan bupati tentang Pedoman
Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungj awaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten
Nganjuk meliputi ketentuan umum; penghitungan bantuan keuangan; penganggaran dalam APBD; pengajuan bantuan keuangan; verifikasi kelengkapan administrasi; penyaluran bantuan keuangan; penggunaan bantuan keuangan; pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2020.
Pada saat Peraturan Bupati mi mulai berlaku, Peraturan
Bupati Nganjuk Nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman Tata
Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik Kabupaten Nganjuk dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
jumlah 17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 41 Tahun 2018
PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS ATAU ANGGOTA KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK DAERAH
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018 NOMOR 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan seleksi bakal calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi, perlu mengatur Petunjuk Teknis Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 40 tahun 2007; UU No. 17 Tahun 2008; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 48 Tahun 2007; PP No. 54 Tahun 2017; Permendagri No. 37 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2018.
27
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018
Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama
ABSTRAK:
a. bahwa amanah pasal 31 ayat 1 Undang-Undang 1945 adalah Setiap warga negara berhak men pendidikan;
b. bahwa setelah dilaksanakan Penerimaan Peserta baru sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 masih terdapat calon peserta didik yang mendapatkan sekolah;
c. bahwa dalam rangka memenuhi hak warga negara sebagaimana disebut pada huruf a, dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Wonogiri tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 1 7 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017,
Peraturan ini mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 28 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2020.
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 28 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.
8 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 41 Tahun 2021
STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022
2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 41, Berita Daerah
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan
Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga
Satuan Regional, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur
tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Lampung
UU No.14 Tahun 1964, UU No.23 Tahun 2014, PP No.27 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2019, PP No.16 Tahun 2018, PP No.33 Tahun 2020, Permendagri No.77 Tahun 2020, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No.19 Tahun 2016, Permendagri No.108 Tahun 2016, PermenPUPR No.22/PRT/M/2018, PERGUB No.67 Tahun 2018,
Standar Harga Satuan Dl Lingkungan Pemerintah
Provinsi Lampung Tahun 2022
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2021.
Halaman 5
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
