Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.395 peraturan dalam 0,011 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 195/PMK.07/2011
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011
Abstrak
APBN Kehutanan dan Perkebunan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 230/PMK.07/2020 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021
Download file:
2011 PMK 195.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 186/PMK.07/2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2011 Tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2011
Abstrak
Kehutanan dan Perkebunan
Download file:
2011 PMK 186.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 225/PMK.07/2011
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2011
Abstrak
Kehutanan dan Perkebunan Sumber Daya Alam
Download file:
2011 PMK 225.PDF
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 225/PMK.07/2010
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2004 dan Tahun Anggaran 2005
Abstrak
Kehutanan dan Perkebunan Sumber Daya Alam
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 25/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021
Download file:
PMK Nomor 225 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120/PMK.02/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Tata Cara Penyediaan Anggaran Perhitungan Pembayaran,dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk
Abstrak
Kehutanan dan Perkebunan Pangan, Pertanian dan Peternakan
Download file:
PMK Nomor 120 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.07/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.07/2010 Tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010
Abstrak
Kehutanan dan Perkebunan
Download file:
PMK Nomor 115 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.07/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.07/2010 Tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Kehutanan dan Perkebunan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 230/PMK.07/2020 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021
Mengubah
  1. PMK No. 66/PMK.07/2010 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010
Download file:
PMK Nomor 199 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 167/PMK.02/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggung Jawaban Dana Cadangan Benih Nasional Dan Bantuan Langsung Benih Unggul
Abstrak
Kehutanan dan Perkebunan
Download file:
PMK Nomor 167 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 242/PMK.07/2010
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2010
Abstrak
APBN Kehutanan dan Perkebunan Sumber Daya Alam
Download file:
PMK Nomor 242 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 202/PMK.2/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Daya Upaya Khusus Kedelai
Abstrak
Kehutanan dan Perkebunan
Download file:
PMK Nomor 202 Tahun 2010.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan