Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.285 peraturan dalam 0,013 detik

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.01/2019 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Pedoman Layanan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Keuangan
Abstrak
Pers, Pos, dan Periklanan Informasi Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan lnformasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan
Mencabut
  1. PMK No. 200/PMK.01/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan
Download file:
129~PMK.01~2019Per.pdf
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.02/2014 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Informasi Publik Bidang Pers
Abstrak
Pers, Pos, dan Periklanan Perizinan, Pelayanan Publik Informasi Publik
Download file:
PMK Nomor 141 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 121/PMK.02/2008
• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu
Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Pos
Abstrak
Pers, Pos, dan Periklanan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Subsidi, PSO
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 98/PMK.02/2009 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Pos
Mencabut
  1. PMK No. 29/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi dan Bidang Pos
Download file:
PMK Nomor 121 Tahun 2008.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 29/PMK.02/2006
• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu
Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi dan Bidang Pos
Abstrak
Pers, Pos, dan Periklanan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Subsidi, PSO
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 121/PMK.02/2008 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Pos
Mencabut
  1. PMK No. 74/PMK.02/2005 tentang Tata Cara Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggara Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi dan Bidang Pos
Download file:
PMK Nomor 29 Tahun 2006.pdf
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 2 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia
Abstrak
Pers, Pos, dan Periklanan Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Perizinan, Pelayanan Publik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH
Download file:
Permenko Polhukam Nomor 2 Tahun 2016.pdf
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 14 Tahun 2014
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Penetapan Klasifikasi Informasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Abstrak
Pers, Pos, dan Periklanan Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenko Polhukam No. 5 Tahun 2019 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per-9/Menko/Polhukam/10/2012 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Download file:
Permenko Polhukam Nomor 14 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Bentuk Dan Format Visa Kunjungan Dan Visa Tinggal Terbatas
Abstrak
Pers, Pos, dan Periklanan Kependudukan dan Perkawinan Kewarganegaraan dan Imigrasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal
    Pada saat Permenkumham Nomor 11 Tahun 2024 ini mulai berlaku, Permenkumham Nomor 11 Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Mencabut
  1. Permenkumham No. 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Spesifikasi Teknis Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas Serta Aplikasi Personalisasi Visa
Download file:
Permenkumham Nomor 11 Tahun 2015.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-04.IN.04.02 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Abstrak
Pers, Pos, dan Periklanan Perizinan, Pelayanan Publik Informasi Publik
Download file:
bn173-2011.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.IN.04.03 Tahun 2011
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan
Abstrak
Arsip Pers, Pos, dan Periklanan Perizinan, Pelayanan Publik
Download file:
bn616-2011.pdf
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2023
• Berlaku mulai setahun yang lalu
Pengelolaan Sistem Informasi Geomedik di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
Abstrak
Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan
Download file:
permenhan-no-7-tahun-2023.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan