Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Pengelola Aset
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2015.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 72 Tahun 2015
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 94 ayat (1) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah 31 Tahun 1950, Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015.
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah urusan bidang perpustakaan dan kearsipan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2015.
14 HLM; -
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari No. 72 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kota Kendari
ABSTRAK:
Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Perubahan keempat Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008..
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kendari tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Kendari
1. UU Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari
2. UU Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
3. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
4. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
5. PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah
6. PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
7. Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Perangkat Daerah
8. Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang pembuatan Produk Hukum Daerah
9. Perda Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari
10. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kendari
KETENTUAN UMUM
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
TATA KERJA
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
KETENTUAN LAIN-LAIN
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2014.
Peraturan Walikota Kendari Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penjabaran TUgas Pokok dan Fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Kendari
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Trenggalek No. 72 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 72, Berita Daerah Kab. Trenggalek Tahun 2015 Nomor 72
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PAKAIAN DINAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa dalam rangka mempermudah pemahaman dan
penggunaan pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Bupati
dan Wakil Bupati;
Mengingat: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang jenis, model, dan penggunaan pakaian dinas yang dikenakan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Trenggalek. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terkait pemakaian pakaian dinas serta menetapkan pedoman yang jelas bagi Bupati dan Wakil Bupati.
Peraturan ini mencakup berbagai jenis pakaian dinas, seperti Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Dinas Upacara (PDU), Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Resmi (PSR), Pakaian Sipil Lengkap (PSL), Pakaian Dinas Lapangan (PDL), Pakaian KORPRI, dan Pakaian Perlindungan Masyarakat (LINMAS). Setiap jenis pakaian dinas memiliki aturan yang mengatur jenis, model, serta kelengkapannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
jumlah 22 halaman
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2015
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. 72, BN.2015/NO.1670, kemendagri.go.id : 4 hlm.
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 72 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Mitigasi Atau Pemantauan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam Mitigasi atau Pemantauan, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur Mitigasi atau Pemantauan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 26 Tahun 2013.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Operasional Prosedur Mitigasi Atau Pemantauan, yang memuat: Ketentuan Umum; Standar Operasional Prosedur Mitigasi Atau Pemantauan; Tata Kerja; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2015.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak No. 72 Tahun 2015
PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2015 BUPATI LANDAK,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Landak Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
bahwa untuk mencukupi kebutuhan pupuk sampai dengan Desember 2015, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Landak;
Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah UU No. 25 Tahun 1956, UU No. 12 Tahun 1992, UU No. 8 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 2004, UU No. 16 Tahun 2006, UU No. 18 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, Uu No. 39 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2001, Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2005, Peraturan menteri No. 77 Tahun 2005, Peraturan Menteri Pertanian No. 43 / Permenten / OT. 140 / 4 / 2007, Peraturan Menteri Pertanian No. 43 / Permentan / SR. 140 / 8 / 2011, Peraturan Menteri Pertanian No. 70 / Permenten / SR. 140 / 10/ 2011, Peraturan Menteri Perdagangan No. 15 / M-DAG / PER / 4 / 2013, Peraturan Menteri Keuangan No. 209 / PMK.02/2013, Peratuuran Menteri Pertanian No. 130 / Permentan / SR. 130 / 11/ 2014, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 634/MPP/Kep/9/2002,Keputusan Menteri Pertanian No. 669 /Kpts/OT. 160 / 5 / 2012, Keputusan Menteri Pertanian No. 1871/ Kpts/OT.160/5/2012, PERDA No. 10 Tahun 2008, PERBUP No. 42 Tahun 2014.
Dalam Perda ini diatur tentang Perubahan, Pasal 1. PERBUP Landak No. 72
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jalur Trayek Angkutan Perdesaan Jurusan Terminal Purbalingga-Kaligodang-Pengadegan-Rembang-PP
ABSTRAK:
bahwa · berdasarkan permohonan Organisasi Angkutan Rembang Purbalingga Nomor 003/IV /2015 tanggal 14 April 2015 perihal Pemotongan Trayek Angkutan Umum Antar Kota Dalam Provinsi dan Surat Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah tanggal 15 Mei 2015 Nomor 551.21/10.463 perihal Perubahan IzinTrayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi menjadi Angkutan Perdesaan, maka dipandang perlu untuk menetapkan Jalur Trayek Angkutan Perdesaan Jurusan Terminal Purbalingga-Kaligondang-Pengadegan-Rembang pp dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jalur Trayek Angkutan Perdesaan Jurusan Terminal Purbalingga-Kaligondang-Pengadegan-Rembang PP;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 40 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 ; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 59 Tahun 2009; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Jalur Trayek, Kode Jalur, dan Jumlah Kendaraan
Bab III Jenis Kendaraan
Bab IV Ketentuan Lain-Lain
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2015.
5 halaman
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2015
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan NO. 72, BN.2016/No.100, jdih.kemdikbud.go.id : 9 hlm.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2016.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
