PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 248.944 peraturan dalam 0,255 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 46 Tahun 1992
• Berlaku mulai 32 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 45 Tahun 1992
• Berlaku mulai 32 tahun yang lalu
Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 44 Tahun 1992
• Berlaku mulai 32 tahun yang lalu
Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPRES No. 58 Tahun 2009 tentang Peningkatan Konsulat Republik Indonesia di Perth, Australia Menjadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 42 Tahun 1992
• Berlaku mulai 32 tahun yang lalu
Pendidikan
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 41 Tahun 1992
• Berlaku mulai 32 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 40 Tahun 1992
• Berlaku mulai 32 tahun yang lalu
Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 39 Tahun 1992
• Berlaku mulai 32 tahun yang lalu
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 38 Tahun 1992
• Berlaku mulai 32 tahun yang lalu
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 37 Tahun 1992
• Berlaku mulai 32 tahun yang lalu
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. KEPPRES No. 38 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1992 Tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Oleh Swasta

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan