Kepegawaian, Aparatur NegaraOtonomi Daerah dan Pemerintah DaerahStruktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERWALI Kota Palembang No. 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palembang
Mencabut
Bab II Bagian Kesembilan Perwali No. 41 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kota Palembang
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Perda No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang perlu menetapkan Perwali ini.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perda No. 6 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang ketentuan umum, kedudukan dan susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, unit pelaksana teknis, kelompok jabatan fungsional, pembiayaan, tata kerja, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2016.
Mencabut Bab II Bagian Kesembilan Perwali No. 41 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kota Palembang
17 hlm, Lampiran : 1 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo No. 50 Tahun 2016
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, TATA KERJA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD.2016/NO.50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Kabupaten Gorontalo No. 9 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah termasuk di dalamnya mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, kepegawaian, kelompok jabatan fungsional.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo No. 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2014 No. 3) dinyatakan tidak berlaku.
Terdiri dari 16 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 50 Tahun 2017
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH - PEDOMAN PENYUSUNAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD.2017/No.50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Layanan
Umum Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pati Tahun
Anggaran 2018;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan Pedoman Penyusunan RKA SKPD, RKA PPKD serta RBA BLUD Tahun Anggaran 2018 serta uraiannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2017.
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 50 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1)
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier
Pegawai Negeri Sipil perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ruang Lingkup Pola Karier
Bab III Pola Karier dalam Jabatan
Bab IV Pembinaan Karier
Bab V Penilaian Kompetensi dan Kinerja
Bab VI Tim Penilai Kinerja PNS
Bab VII Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan
Bab VIII Ketentuan Lain-Lain
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2022.
43 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 50 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Fasilitatif Non Kepegawaian Dan Non Keuangan Di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memberdayakan arsip untuk pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan secara efektif dan efisien guna tercapainya tertib pelaksanaan penyusutan arsip sebagai bukti bahan akuntabilitas kinerja instansi dan aparatur serta pertanggungjawaban daerah di lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
b. bahwa bedasarkan ketentuan dalam Pasal 39 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, Jadwal Retensi Arsip pada Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Nonkepegawaian dan Nonkeuangan di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
UU Nomor 17 Tahun 1950, UU Nomor 43 Tahun 2009, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 28 Tahun 2012, Perda Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2012 dan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, JRA Fasilitatif Nonkepegawaian, retensi arsip, rekomendasi dan pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2021.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 50 Tahun 2010
tugas pokok dan fungsi kantor kecamatan gentuma raya kabupaten gorontalo utara
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD.2010/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaiamana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.57 Tahun 2007; Perda Kab.Gorut No.33 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang tugas pokok dan fungsi kantor kecamatan gentuma raya kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang kedudukan, organisasi, penjabaran tugas dan fungsi, kepegawaian dan eselonering, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2010.
Terdiri dari 25 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tengah No. 50 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan evaluasi. Dalam rangka pelaksanaan evaluasi atas akuntabilitas kinerja SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, maka Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD Kabupaten Maluku Tengah, sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti; Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No. 60 Tahun 1958; UU N0.46 Tahun 1999; UU No. 40 Tahun 2003; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No. 13 Tahun 1979; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No.29 Tahun 2014; Permendagri No.80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.12 Tahun 2015; Perda Kabupaten Maluku Tengah No.4 Tahun 2016.
Dalam Peraturan ini diatur tentang petunjuk pelaksanaan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lingkup pemerintah Kabupaten Maluku Tengah yang tertuang secara rinci pada bagian Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2017.
Mencabut Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
Lampiran: 21 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Flores Timur Nomor 50 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme serta penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaporan harta kekayaan penyelenggaraan Negara di Kabupaten Flores Timur perlu adanya pengaturan mengenai laporan harta kekayaan pejabat penyelenggara Negara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Flores Timur.
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No 28 Tahun 1999; UU No 30 Tahun 2002; UU No 23 Tahun 2014; UU No 5 Tahun 2014; PP No 79 Tahun 2005; PP No 53 Tahun 2010; Instruksi Presiden No 10 Tahun 2016; Peraturan KPK No 07 Tahun 2016; SE Menteri PANRB No 5 Tahun 2012; SE Mendagri No 356/4429/SJ; SE Mendagri No 700/6597/SJ; SE Mendagri No 700/1590/57; SE KPK No SE-08/01/10/2016.
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; IV. Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; V. Pembinaan dan Pengawasan; VI. Sanksi; VII. Ketentuann Peralihan; VIII. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2017.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 50 Tahun 2017
PENGATURAN PEGAWAI NON NEGERI SIPIL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, Berita Daerah Kab. Seluma Tahun 2017 Nomor 50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengaturan Pegawai Non Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
ABSTRAK:
a. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, agar pelaksanaan tugas dan pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Tais Kabupaten Seluma sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dapat optimal perlu adanya Peraturan Bupati tentang pegawai BLUD non Pegawai Negeri Sipil;
b. Bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah disebutkan bahwa Pengaturan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c. Bahwa dengan ditetapkannya status Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Tais Kabupaten Seluma sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-285 Tahun 2016 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Tais Kabupaten Seluma Tahun 2016;
1. UU No. 03 Tahun 2003
2. UU No. 17 Tahun 2003
3. UU No. 1 Tahun 2004
4. UU No. 15 Tahun 2004
5. UU No. 23 Tahun 2014
6. UU No. 36 Tahun 2009
7. UU No. 44 Tahun 2009
8. PP No. 23 Tahun 2005
9. Permendagri No. 13 Tahun 2006
10. Permendagri No. 61 Tahun 2007
11. Permendagri No. 80 Tahun 2015
Pasal 2 :
Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Tais Kabupaten Seluma yang meliputi :
a. Pengadaan pegawai;
b. Pengangkatan;
c. Waktu kerja;
d. Cuti dan ijin meninggalkan pekerjaan;
e. Pakaian dinas;
f. Jaminan social dan kesejahteraan pegawai;
g. Keselamatan dan kesehatan kerja;
h. Program pengembangan sumber daya manusia;
i. Tata tertib;
j. Mekanisme penyampaian keluhan dan pengaduan;
k. Surat perjanjian kerja dan pernyataan kerja;
l. Pembinaan dan pengawasan;
m. Pemutusan hubungan kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2017.
21 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 50 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Kepala Sekolah, Guru Dan Penjaga Sekolah Dasar Negeri Berdasarkan Tempat Bertugas
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan peningkatan
kesejahteraan dalam rangka menunjang kegiatan
belajar mengajar bagi Kepala Sekolah, Guru,
Penjaga Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri Pranten
01, Sekolah Dasar Negeri Pranten 02, Sekolah
Dasar Negeri Pranten 03, Sekolah Dasar Negeri
Bintoro Mulyo Kecamatan Bawang, Sekolah Dasar
Negeri Mojotengah 01, Sekolah Dasar Negeri
Mojotengah 03 Kecamatan Reban, dan Sekolah
Dasar Negeri Gerlang Kecamatan Blado merupakan
daerah yang mengalami kesulitan · transportasi dan
jarak tempuh yang jauh, maka Peraturan Bupati
Batang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tambahan
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Kepala Sekolah,
Guru Dan Penjaga Sekolah Dasar Negeri
Berdasarkan Tempat Bertugas perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Batang Nomor 6 Tahun 2016
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil
Kepala Sekolah, Guru, dan Penjaga Sekolah Dasar
Negeri Berdasarkan Tempat Bertugas;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013; Peraturan Bupati Batang Nomor 6 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 3 dan huruf b angka 3, penyisipan Pasal 2a.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2017.
Peraturan Bupati Batang Nomor 6 Tahun 2016 diubah.
4 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
