Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepenghuluan Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangkamelaksanakan ketentuan Pasal Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan Kepenghuluan diatur dalam Peraturan Bupati setiap Tahun.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengen Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal. Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 64 Tahun 2020;
Peraturan ini terdiri atas 3 (tiga) Pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2021.
Lamp I
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 39 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Cara Penggunaan Dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2022; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 20 Tahun 2022; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2022; Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2022
Dalam Pergub ini diatur tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah. Ruang lingkup Peraturan Gubernur meliputi:
a. Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD);
b. Pengelola KKPD;
c. UP KKPD;
d. Pengajuan, penerbitan, dan penggunaan KKPD;
e. Pelaksanaan pembayaran dengan KKPD;
f. Biaya penggunaan KKPD; dan
g. Monitoring dan Evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2023.
32 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 39 Tahun 2023
standar - satuan - baranng - tahun - angganran - 2024
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD Kab. Cianjur Tahun 2023 No 314
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga Barang Tahun Angagaran 2024
ABSTRAK:
Bahwa sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Permendagri No. 19 Tahun 2016 dalm rangka penyusunan RKA- SKPD, BUMD dan BLUD Tahun 2024 Maka perlu menetapkan Perbup tentang Standar Harga Satuan Barang Tahun Anggaran 2024.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 1 Tahun 2022 PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 28 Tahun 2020; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; Perpres No. 33 Tahun 2020; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 108 Tahun 2016; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permen Keuangan RI No. 9/ PMK.02/ 2023; Permendagri No. 050-5889; Perda Kab. Cianjur No 18 Tahun 2021; Perda Kab. Cianjur No. 18 Tahun 2021; Permendagri No. 050-5889; Perda Kab. Cianjur No. 01 Tahun 2022.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Standar Satuan Harga Barang, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2023.
5 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanggamus Nomor 40 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 27 Tahun 2017 tentang perjalanan dinas jabatan dalam negeri bagi Pejabat Negara, Pejabat Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Selatan Nomor 40 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 33 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD Kabupaten Toba Samosir
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Permendagri 14/2016, maka untuk menyesuaikan dengan Permendagri dimaksud perlu mengubah Perbup 33/2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD Kabupaten Toba Samosir.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini antara lain:
UU 12/1998, UU 17/2003, UU 1/2004, UU 12/2911, UU 17/2013, UU 23/2014, PP 58/2005, PP 27/2014, Perpres 54/2010 dan perubahannya, Permendagri 13/2006 dan perubahannya, Permendagri 32/2011 dan perubahannya, Perda Kabupaten Tobasa 2/2008, Perda Kabupaten Tobasa 6/2008 dan Perda Kabupaten Tobasa 22/2012.
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD Kabupaten Toba Samosir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2012 , yaitu:
1. Mengubah ketentuan Pasal 1;
2. Mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2), (3), dan (4).
3. Mengubah ketentuan Pasal 5.
4. Mengubah ketentuan Pasal 6.
5. Mengubah ketentuan Pasal 7.
6. Mengubah ketentuan Pasal 8 ayat (1).
7. Mengubah ketentuan Pasal 11 ayat (2).
8. Mengubah ketentuan Pasal 14.
9. Mengubah ketentuan Pasal 22.
10. Mengubah ketentuan Pasal 43.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2016.
Pada saat Perbup ini mulai berlaku, hibah dan bantuan sosial TA 2016 dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD 2016 dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Perbup.
Dalam hal penganggaran hibah dan bantuan sosial TA 2016 belum sesuai dengan Perbup ini, hibah dan bansos TA 2016 dapat dianggarkan setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan Perbup ini dan ditetapkan dalam Perubahan APBD TA 2016.
11 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 40 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 No 40 Seri G1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Kodefikasi Rekening Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan TA 2020
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Kodefikasi Rekening Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2020.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 78/PMK.02/2019;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2016;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016.
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Standar Kodefikasi Rekening Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 40 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Keuangan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas di Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (4) Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 19 Tahun 2Ol4 tentang Penggunaan
Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa
Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional
pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik
Pemerintah Daerah dan Bab V Huruf D angka 1 dan
angka 2 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28
Tahun 2Ol4 tentang Pedoman Pelaksanaan Program
Jaminan Kesehatan Nasional, perlu diatur pengelolaan
keuangan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 40 tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008; UU No 36 Tahun 2009; PP No 58 Tahun 2005; Perpres No 54 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No 70 Tahun 2012; Perpres No 12 tahun 2013; Perpres No 111 Tahun 2013; Perpres No 32 Tahun 2014; Perda Kab Temanggung No 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab Temanggung no 21 Tahun 2011; Perda Kab temanggng no 17 tahun 2009; Perda Kab temanggung No 30 tahun 2011; Perda Kab temanggng No 26 Tahun 2012; Permendagri No 13 Tahun 2006; permenkes No 69 Tahun 2013; Permenkes No 71 Tahun 2013; Permenkes No 19 Tahun 2014; Permenkes No 28 tahun 2014, Perbup Temanggung No 61 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Pengelolaan keuangan JKN pada Puskesma di Kabupaten Temanggung
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014.
Pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi sebelum berlakunya peraturan
ini diatur sesuai ketentuan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 2 Tahun
2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
Pada Pusat Kesehatan Masyarakat
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 36 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 2 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat
8 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat