Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 41 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Bahwa mengacu pada harga pasar yang berlaku di Wilayah Kabupaten Mempawah berdasarkan survey lapangan saat ini terdapat satuan harga barang dan jasa yang tidak sesuai, maka Peraturan Bupati Mempawah Nomor 41 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah, perlu dilakukan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 41 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Barang Dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2019;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, PP No.58 Tahun 2005, PP No.27 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2014, Perpres No.16 Tahun 2018, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No.19 Tahun 2016, Permen Keu RI No. 37/PMK.02/2018, Perda No.5 Tahun 2016,
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
3 hal dan 4 hal lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Siak Nomor 39 Tahun 2020
JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF URUSAN HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SIAK
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Hukum Pemerintahan Daerah Kabupaten Siak
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memberdayakan Arsip untuk pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan secara efektif dan efisien guna tercapainya tertib pelaksanaan penyusutan arsip urusan pemerintahan daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak, perlu diatur Jadwal Retensi Arsip serta dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa, untuk mewujudkan tata kelola kearsipan yang efektif dan efisien serta untuk mendukung terlaksananya kegiatan penyusutan arsip inaktif sesuai
dengan Jadwal Retensi Arsip, perlu untuk menyusun Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Hukum Pemerintah Kabupaten Siak.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU Nomor 34 Tahun 2008; UU Nomor 43 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019; UU Nomor 23 Tahun 2014 bagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 28 Tahun 2012; PP Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 7/2 Tahun 2019; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012; Perda Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019; Perda Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2017; Perda Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2019; Perbup Siak Nomor 177 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 4 (empat) Bab dan 5 (lima) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Jadwal Retensi Arsip; Ruang Lingkup; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2020.
Lampiran: 3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 39 Tahun 2015
PERBUP Kab. Pemalang No. 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Jaminan Kesehatan
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional, maka
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 tahun 2012
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi
Pelayanan Kesehatan, perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati
Pemalang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan
Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1 angka 2, penghapusan angka 14, angka 15, angka 18, dan angka 19, penambahan angka 20, perubahan Pasal 3, Pasal 4 ayat (2), Pasal 9, Pasal 10 huruf b, penghapusan huruf c, huruf d, huruf e, perubahan Pasal 11.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2015.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2012 diubah.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 39 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, Berita Daerah Tahun 2018/ No. 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pegawai dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Aceh Barat Daya
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai dan kelompok kerja unit layanan pengadaan Kabupaten Aceh Barat Daya secara professional dan akuntabel diperlukan tenaga pegawai dan kelompok kerja unit layanan pengadaan Kabupaten Aceh Barat Daya yang memiliki integritas, kompetensi, objektifitas dan independensi dalam menjalankan tugasnya, untuk itu dipandang perlu diatur kode etik bagi pegawai dan kelompok kerja.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 5 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016; PERPRES Nomor 157 Tahun 2014; PERPRES Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Nomor 12 Tahun 2018; Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 33 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 12 Pasal yang terdiri BAB I Ketentuan Umum; BAB II Pelaksanaan Tugas Pegawai dan POKJA ULP; BAB III Kode Etik Pwgawai dan POKJA ULP; BAB IV Tata Kerja; BAB V Penegakan Kode Etik Pegawai dan POKJA ULP; BAB VI Pengaduan; BAB VII Sanksi; BAB VIII Pembinaan; BAB IX Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2018.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 39 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) Bagi Balita Gizi Buruk, Balita Gizi Kurang Dan Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (Kek) Dari Keluarga Miskin Di Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2011.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 39 Tahun 2013
Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD 2021/ No. 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan
efisiensi pelaksanaan pembangunan desa dan
pemberdayaan masyarakat desa, diperlukan
adanya Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a , perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Umum Pembangunan
Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114
Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun
2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2019; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan Bupati Jepara Nomor 28 Tahun 2017; Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018;
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Umum Pembangunan
Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang meliputi: Ketentuan Umum; Arah kebijakan Pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; Pembangunan Desa; Pemberdayaan Masyarakat Desa; Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pembinaan; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2021.
60 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebong Nomor 39 Tahun 2020
PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2020 Nomor 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang standar operasional prosedur di lingkungan pemerintah Provinsi/Kabupaten dan kota, selanjutnya perlu menetapkan standar operasional prosedur organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebong;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lebong
1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967
2.Undang-Undnng Nomor 39 Tahun 2003
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
4. Undang-Undnng Nomor 12 Tahun 2011
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/ l I /2008
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016
MENGATUR MENGENAI PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, DIJELASKAN JUGA TERKAIT MAKSUD DAN TUJUAN, MANFAAT, RUANG LINGKUP, PERINSIP-PRINSIP SOP, JENIS DAN FORMAT SOP, SYARAT, SIKLUS SOP, PENGESAHAN, MONITORING, EVALUASI, PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN, DAN LAPORAN. DILAMPIRKAN JUGA BERUPA TAHAPAN PENYUSUNAN SOP DAN FORMAT STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2020.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lebong Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
15
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41,
Pasal 53, Pasal 60, Pasal 66, Pasal 68 ayat (3) dan Pasal 71 ayat
(2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di Provinsi Jawa
Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di
Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang maksud, tujuan dan ruang lingkup, pengelolaan arsip dinamis, teknis pelaksanaan dan prosedur atau mekanisme pengelolaan arsip statis, sistem informasi kearsipan daerah dan jaringan informasi kearsipan daerah, pemberian penghargaan, pembinaan dan pengawasan, sanksi administrasi, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2016.
16 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
