Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 29
huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5
Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan
Pedagang Kaki Lima, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penataan dan
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2018; Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 50 Tahun2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Penataan PKL
Bab III Pemberdayaan PKL
Bab IV Kewajiban dan Hak Pemerintah Daerah
Bab V Kewajiban, Hak, dan Larangan PKL
Bab VI Tata Cara Pengenaan Sanksi
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Singkil Nomor 38 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, Berita Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018/ No. 410
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYALURAN BEASISWA S1/ D-IV MELALUI PROGRAM BEASISWA PRESTASI TEPAT DI KABUPATEN ACEH SINGKIL
ABSTRAK:
Bahwa untuk tertibnya administrasi dalam penyaluran beasiswa berprestasi yang dananya bersumber dari dana Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) yang diberikan mahasiswa putra putri daerah Aceh Singkil, maka dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyaluran beasiswa
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 17 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2006; PP No. 18 Tahun 2017; PERPRES Nomor 54 Tahun 2010; PERPRES Nomor 75 Tahun 2017; PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI Nomor 32 Tahun 2011; PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI Nomor 33 Tahun 2017; Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2017; Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016; Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2018; Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 6 tahun 2015; Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 12 Tahun 2015; Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini berisi tentang standar operasional prosedur penyaluran beasiswa S1/ D-IV melalui program beasiswa prestasi tepat di Kabupaten Aceh Singkil
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2018.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 38 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Magang Mahasiswa Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat dan keterjangkauan institusi pendidikan dalam pelaksanaan magang mahasiswa, maka perlu meninjau tarif retribusi pelayanan kesehatan kelompok magang mahasiswa pada pusat kesehatan masyarakat Kabupaten Semarang;
b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum disebutkan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian dengan penetapannya dalam Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Magang Mahasiswa pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Semarang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958,Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976,Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 dan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, tarif magang mahasiswa dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2020.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 38 Tahun 2021
PERBUP Kab. Pohuwato No. 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan dan tata cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil pajak Daerah dan bagi Hasil Retribusi daerah untuk Desa di Kabupaten Pohuwato
Perubahan atas peraturan bupati pohuwato nomor 6 tahun 2021 tentang pedoman pengelolaan dan tatacara pengalokasian alokasi dana desa di kabupaten pohuwato
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2021/NO.38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan dan tata cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak daerah dan bagi Hasil Retribusi daerah untuk Desa di Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan ini di bentuk untuk melaksanakan terjadi bencana nasional non alam wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.9 Tahun 2020; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PP No.11 Tahun 2019; PP No.12 Tahun 2019; PP No.60 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah , terakhir dengan PP No.8 Tahun 2016; Keputusan Presiden No.11 Tahun 2020; Keputusan Presiden No.12 Tahun 2020; Permendagri No.20 Tahun 2018; Permenkeu No.35/PMK.07/2020; Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2021; Perda No.13 Tahun 2020; Perda No.13 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan dan tatacara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan bagi Hasil Retribusi daerah untuk Desa di Kabupaten Pohuwato.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2021.
Peraturan Bupati Pohuwato tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan dan tatacara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan bagi Hasil Retribusi daerah untuk Desa di Kabupaten Pohuwato.
Terdiri dari 5 halaman dengan lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 38 Tahun 2019
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1750 K/30/MEM/2002 tanggal 17 Desember 2002 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6292.1-2001 Mengenai Keselamatan pwmanfaatan listrik untuk keperluan rumah tangga dan sejenisnya - Bagian 1 mengenai Persyaratan Umum sebagai Standar Wajib
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral NO. 38, JDIH.ESDM.GO.ID : 2 HLM
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6292.1-2003 Mengenai Peranti Listrik Rumah Tangga Dan Sejenisnya - Keselamatan - Bagian 1 : Persyaratan Umum, Sebagai Standar Wajib
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2005.
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 38 Tahun 2015
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara NO. 38, BN.2015/NO.1563, bkn.go.id : 5 hlm
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 38 Tahun 2021
PEDOMAN - PENERAPAN - STANDAR PELAYANAN MINIMAL - DI BIDANG PELAYANAN DASAR
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2021/No.38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pelayanan Dasar
ABSTRAK:
Berdasarkan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah
Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, diperlukan
Pedoman Percepatan, Penerapan dan Pencapaian Standar
Pelayanan Minimal di bidang pelayanan dasar pada Pemerintah
Kabupaten Ogan Komering Ulu
Dasar hukum dalam peraturan ini : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945;UU No 28 Tahun 1959;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 2 Tahun 2018;Peraturan Menteri Sosial No 9 Tahun 2018 ;Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
No 29/PRT/M/2018;Permendikbud No 32 Tahun 2018;Permendagri No 100 Tahun 2018;Permendagri No 121 Tahun 2018;Permenkes No 4 Tahun 2019;
Dalam peraturan ini diatur mengenai : Ketentuan umum,Jenis SPM,Tahapan penerapan satandar pelayaanan minimal,Koordinasi penerapan standar pelayanan umum,Pembiayaan,Pelaporan,Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2021.
24 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 38 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 38, BD.2020/NO.38 LL Kota Pontianak : 12 Hal
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur kewenangan menerima dan kewajiban menetapkan laporan gratifikasi pegawai negeri atau penyelenggara negara;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No.28 tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.30 Tahun 2002, UU No.23 Tahun 2014, PP No.42 Tahun 2004, PP No.53 Tahun 2010, Perpres No.54 Tahun 2018, Perkpk No.2 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Jenis dan Kewajiban Pelaporan Gratifikasi, UPG, Mekanisme Pelaporan Gratifikasi, Pengawasan, Hak dan Perlindungan, Pembiayaan, Sanksi, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2020.
Peraturan ini memiliki 12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 38 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2016, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang pedoman jenjang keterampilan dan/atau keahlian yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan Penguji Kendaraan Bermotor yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan yang ditunjuk oleh Menteri, dan dibuktikan dengan sertifikat Kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji Kendaraan
Bermotor.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2022.
31 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
