Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara
penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan pemerintah daerah kabupaten gorontalo utara
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2020/No. 439
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 PP No. 60 Thun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No 25 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2007; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 20155; PP No. 60 Tahun 2008; Perda Kab. Gorontalo Utara No. 3 Tahun 2016; dan Perbup Gorontalo Utara No. 21 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara termasuk didalmnya diatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, penyelenggaraan sistem pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, penguatan efektifitas penyelenggaraan SPIP, pembentukan satuan tugas penyelenggaraan SPIP, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2020.
Terdiri dari 7 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Labuhan Batu Selatan Nomor 29 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
ABSTRAK:
Salah satu penyebab terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme karena adanya benturan kepentingan oleh Pejabat/Pegawai Pemerintah dengan pihak tertentu maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 22 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 55 Tahun 2012; Permenpan RB No. 37 Tahun 2012; Permenpan RB No. 52 Tahun 2014; Permendagri No. 61 Tahun 2019; Perda Kabupaten Labuhanbatu Selatan No. 9 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Sumber Benturan Kepentingan; Jenis Benturan Kepentingan; Prinsip Dasar Penanganan Benturan Kepentingan; Tata Cara Penanganan Benturan Kepentingan; Identifikasi Benturan Kepentingan; Mekanisme Pengenaan Sanksi; Mentoring dan Evaluasi Benturan Kepentingan; Pengendalian dan Pengawasan Benturan Kepentingan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2020.
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2020
kode - etik - pengelola - pengadaan - barang - jasa
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD 2020/No.28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang profesional maka perlu menetapkan Perbup Tasikmalaya tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2017; Perpres No. 16 Tahun 2018; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 5 Tahun 2015; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Baranf Jasa pemerintah No. 9 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Barang Jasa Pemerintah No. 14 Tahun 2018; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016; Perbup Tasikmalaya No. 7 Tahun 2019; Perbup Tasikmalaya No. 80 Tahun 2019.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Nilai Dasar Prinsip Dan Etika, Kewajiban Dan Larangan, Majelis Pertimbangan Kode Etik, Penegakan Kode Etik, Sanksi, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2020.
12 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 27 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2020/NO.27, LL Kab. Kubu Raya : 4 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PASAR MURAH
ABSTRAK:
bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian material, serta berdampak pada aspek social dan ekonomi, sehingga Pemerintah menetapkan kedaruratan Kesehatan masyarakat dan juga sebagai kejadian luar biasa, bahwa dalam rangka menjaga stabilitas harga perlu dilakukan perubahan terhadap pedoman pelaksanaan pasar murah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, UU No.7 Tahun 2014, Perbup No.16 Tahun 2017
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pasal 1, pasal 14, Peraturan Bupati No.16 Tahun 2017
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2020.
Peraturan ini memiliki 4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kampar Nomor 27 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020 Nomor 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Kampar
ABSTRAK:
Menimbang bahwa untuk menjamin tercapainya akses dan mutu pelayanan kesehatan sesuai sasaran dan prioritas pembangunan daerah bidang kesehatan, diperlukan Pedoman Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 2 Tahun 2018; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 100 Tahun 2018; Permenkes No. 4 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 8 (delapan) Bab dan 12 (dua belas) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Fungsi SPM Kesehatan; Jenis Pelayanan Dasar; Pengorganisasian SPM Kesehatan; Pelaksanaan SPM Kesehatan; Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2020.
Lamp. : 5 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 27 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan yang dilakukan pejabat/pegawai Pemerintah Daerah sehingga berpengaruh terhadap profesionalitas dan kinerja dalam mengemban tugas
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2017; dan Permen PAN & RB No. 37 Tahun 2012.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, benturan kepentingan, monitoring dan evaluasi benturan kepentingan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2020.
Terdiri dari 13 halaman tanpa lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 27 Tahun 2020
spi - PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2020/NO.29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien dan terpadu serta mencegah terjadinya pengawasan yang tidak terencana, guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, perlu menyusun rencana pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2020;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2019; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tujuan Perencanaan Pengawasan yaitu a. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat; b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan; dan c. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2020.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 26 Tahun 2020
penerapan - manajemen - risiko - pada - pemerintah - daerah - kabupaten - bekasi
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD 2020/26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) PP No. 60 Tahun 2008 Pimpinan lnstansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko guna pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif dan efisien di lingkungan pemda maka perlu menetapkan Perbup tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemda Kab. Bekasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 60 Tahun 2008; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016; Perbup Bekasi No. 35 Tahun 2011; Perbup Bekasi No. 54 Tahun 2016; Perbup Bekasi No. 41 Tahun 2017; Perbup Bekasi No. 60 Tahun 2017.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Prinsip Penerapan Manajemen Risiko, Penyelenggara Manajemen Risiko, Strategi Penerapan Manajemen Risiko, Proses Manajemen Risiko, Evaluasi Dan Pelaporan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2020.
10 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 26 Tahun 2020
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2020/NO.26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dan bebas dari praktek tindak pidana korupsi serta dalam rangka menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap indikasi tindak pidana korupsi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
Dasar hukum Peraturan Bupati Bone Bolango ini adalah UU No.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001; UU No.38 Tahun 2000; UU No.30 Tahun 2002; UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.6 Tahun 2008; PP No.60 Tahun 2008; PP No.53 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2017; Peraturan Presiden No.55 Tahun 2012; Instruksi Presiden RI No.17 Tahun 2011; Permendagri No.33Tahun 2011; Permenpan RB RI No.1 Tahun 2012; Perbup Bone Bolango No.36 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango termasuk didalamnya mengatur tentang Maksud dan Tujuan, Mekanisme Pengaduan, Tindak Lanjut, Hasil Audit Investigasi Atas Laporan/Pengaduan, Perlindungan Terhadap Whistle Blower.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2020.
Terdiri dari 15 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 25 Tahun 2020
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2020 Nomor 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai
ABSTRAK:
salah satu penyebab terjadinya korupsi karena adanya benturan kepentingan yang dilakukan oleh penyelenggara negara sehingga berpengaruh terhadap profesionalitas dan kinerja pegawai dala mengemban tugas; dalam rangka mencegah dan mengatasi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud, serta sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Kabupaten Pulau Morotai; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupti tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 6 Tahun 1974; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2020.
4 Halaman; Lampiran: 10 Halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
