Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.308 peraturan dalam 0,01 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 142 Tahun 1961

Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Aceh

Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 25 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-Perusahaan Perkebunan Karet Negara

Download :
pp no 142 tahun 1961.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 143 Tahun 1961

Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara I

Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 30 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-Perusahaan Perkebunan Tembakau Negara

Download :
pp no 143 tahun 1961.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat No. 143 Tahun 2016

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Sambas Kalimantan Barat

Kehutanan dan Perkebunan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Abstrak

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH SAMBAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT

2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 143, BD.2016/NO.143, TBD NO.143, LL PROV KALBAR: 20 HLM

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Sambas Kalimantan Barat

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang Dinas Kehutanan, dipandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Sambas Provinsi Kalimantan Barat;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 25 Tahun 1956, UU No.41 Tahun 1999, UU No.12 Tahun 2011, UU No.4 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.6 tahun 2007, PP No.18 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum; Pembentukan dan Wilayah Kerja; Kedudukan; Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi; Kepegawaian; Tata Kerja dan Pelaporan; Pembiayaan; Ketentuan lain-lain; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
19 Halaman dan 1 halaman penjelasan

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat No. 144 Tahun 2016

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Sanggau Barat Provinsi Kalimantan Barat

Kehutanan dan Perkebunan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Abstrak

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH SANGGAU BARAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT

2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 144, BD.2016/NO.144, TBD NO.144, LL PROV KALBAR: 21 HLM

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Sanggau Barat Provinsi Kalimantan Barat

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang Dinas Kehutanan, dipandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Sanggau Barat Provinsi Kalimantan Barat;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 25 Tahun 1956, UU No.41 Tahun 1999, UU No.12 Tahun 2011, UU No.4 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.6 tahun 2007, PP No.18 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum; Pembentukan dan Wilayah Kerja; Kedudukan; Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi; Kepegawaian; Tata Kerja dan Pelaporan; Pembiayaan; Ketentuan lain-lain; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
19 Halaman dan 1 halaman penjelasan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 144 Tahun 1961

Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara II

Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 25 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-Perusahaan Perkebunan Karet Negara

Download :
pp no 144 tahun 1961.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 144 Tahun 2018

Pengelolaan Tanaman Nusantara Khas Jakarta

Kehutanan dan Perkebunan Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan

Mencabut :

Keputusan Gubernur Nomor 2359 Tahun 1987 tentang Kewajiban Penduduk Untuk Melindungi/Mengamankan Jenis-jenis Pohon Buahbuahan tertentu di DKI Jakarta

Download :
Pergub_No._144_Tahun_2018.pdf

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan - Kebijakan Pemerintah

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 144, BERITA DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 71046

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pengelolaan Tanaman Nusantara Khas Jakarta

ABSTRAK:

bahwa untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan mendukung pariwisata dan kebudayaan melalui pengelolaan tanaman nusantara Khas Kota Jakarta, Keputusan Gubernur Nomor 2359 Tahun 1987, perlu disempurnakan.
Dasar Hukum PERGUB ini adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
PERGUB ini mengatur mengenai kelompok dan jenis tanaman, identifikasi, pendaftaran varietas tanaman, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanfaatan, pelestarian, penelitian dan pengembangan, peran serta perangkat daerah, dan sanksi administratif.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2018.
PERGUB ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Gubernur Nomor 2359 Tahun 1987 tentang Kewajiban Penduduk Untuk Melindungi/Mengamankan Jenis-jenis Pohon Buahbuahan tertentu di DKI Jakarta.
Peraturan yang akan diatur adalah Peraturan Gubernur tentang penyesuaian Daftar Tanaman Nusantara Khas Jakarta berdasarkan kegiatan penelitian dan pengembangan.
15 hal.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat No. 145 Tahun 2016

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Sanggau Timur Provinsi Kalimantan barat

Kehutanan dan Perkebunan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Abstrak

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH SANGGAU TIMUR PROVINSI KALIMANTAN BARAT

2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 145, BD.2016/NO.145, TBD NO.145, LL PROV KALBAR: 20 HLM

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Sanggau Timur Provinsi Kalimantan barat

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang Dinas Kehutanan, dipandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Sanggau Timur Provinsi Kalimantan Barat;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 25 Tahun 1956, UU No.41 Tahun 1999, UU No.12 Tahun 2011, UU No.4 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.6 tahun 2007, PP No.18 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum; Pembentukan dan Wilayah Kerja; Kedudukan; Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi; Kepegawaian; Tata Kerja dan Pelaporan; Pembiayaan; Ketentuan lain-lain; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
19 Halaman dan 1 halaman penjelasan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 145 Tahun 1961

Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara III

Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 27 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-Perusahaan Perkebunan Negara Aneka Tanaman

Download :
pp no 145 tahun 1961.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 146 Tahun 1961

Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara IV

Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 25 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-Perusahaan Perkebunan Karet Negara

Download :
pp no 146 tahun 1961.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat No. 146 Tahun 2016

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Sekadau Provinsi Kalimantan barat

Kehutanan dan Perkebunan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Abstrak

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH SEKADAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 146, BD.2016/NO.146, TBD NO.146, LL PROV KALBAR: 20 HLM

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Sekadau Provinsi Kalimantan barat

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang Dinas Kehutanan, dipandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Sekadau Provinsi Kalimantan Barat;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 25 Tahun 1956, UU No.41 Tahun 1999, UU No.12 Tahun 2011, UU No.4 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.6 tahun 2007, PP No.18 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum; Pembentukan dan Wilayah Kerja; Kedudukan; Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi; Kepegawaian; Tata Kerja dan Pelaporan; Pembiayaan; Ketentuan lain-lain; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
20 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1961.