Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Presensi Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, optimalisasi kinerja dan terwujudnya profesionalisme Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diterapkan presensi elektronik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Presensi Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang Undang Nomor 14 tahun 2008, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang cara mengukur kehadiran pegawai dengan menggunakan piranti elektronik
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2020.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 33 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KODE ETIK PENYELENGGARA PENGADAAN BARANG/JASA DAN PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa dan Pelaku Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau ;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.23 Tahun 2014, PP No.16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat No 14 Tahun 2020, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 14 Tahun 2018
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Prinsip Pengadaan Barang /Jasa; Kode Etik; Majelis Pertimbangan Kode Etik; Penanganan Pelanggaran Kode Etik; Tata Cara Pemanggilan dan Pemeriksaan Terlapor; Tata Cara Pemeriksaan Terlapor; Sanksi; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2020.
Penjelasan sebanyak 3 (tiga) halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 32 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
PP No.60 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Bupati wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam rangka memberikan landasan yuridis
terkait kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan yang menjadi tugas pokok dan fungsi
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Daerah
Dasar Hukum: UUD NRI Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; UU No.60 Tahun 2008; PP No.12 Tahun 2017
Dalam peraturan ini diatur tentang Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Daerah, termasuk juga diatur tentang: Ketentuan Umum; Piagam Audit Internal; Ketentuan Penutup; Lampiran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2020.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Selatan Nomor 32 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020 Nomor 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Manajemen Risiko Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko yang terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Manajemen Resiko Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan;
UU No 28 Tahun 1999; UU o 38 Tahun 2003; UU No 33 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU No 2 Tahun 2017; PP No 60 Tahun 2008; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 16 Tahun 2018; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 80 Tahun 2015; Permendagri No 112 Tahun 2018; Perda Kabupaten Solok Selatan No 15 Tahun 2016; Perbup Solok Selatan No 12 Tahun 2019;
Peraturan ini memuat IX Bab, 28 Pasal, dan 1 Lampiran, yaitu Bab I Ketentuan Umum; Bab II Maksud dan Tujuan; Bab III Prinsip Penerapan dan Penyelenggaraan Manajemen Risiko; Bab IV Strategi Penerapan Manajemen Risiko; Bab V Proses Manajemen Risiko; Bab VI Evaluasi dan Pelaporan; Bab VII Koordinasi dan Konsultansi; Bab VIII Ketentuan Lain-Lain; Bab IX Ketentuan Penutup.
Maksud disusunnya peraturan ini adalah sebagai acuan bagi pejabat dan/atau pegawai pada Pemerintah Daerah untuk pengembangan kebijakan, perencanaan struktur, fungsi manajemen risiko, sistem dan prosedur yang terkait dengan penerapan manajemen risiko dalam lingkup Pengadaan Barang dan Jasa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2020.
Peraturan yang akan diatur yaitu Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Manajemen Resiko Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan
58 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 32 Tahun 2020
DANA ALOKASI UMUM - TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD Tahun 2020 No. 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dana
Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan di Kabupaten Tangerang.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 28 Th 1999; UU No 23 Th 2000; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 33 Th 2004; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 55 Th 2005; PP No 73 Th 2005; PP No 8 Th 2006; PP No 17 Th 2018; PP No 12 Th 2019; Perda Kab Tangerang No 11 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Besaran bantuan Pendanaan Kelurahan; 3. Mekanisme Pengalokasian Bantuan Pendanaan Kelurahan; 4. Ketentuan lain-Lain; 5. Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2020.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 31 Tahun 2020
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN - AKIBAT BEBAN KERJA
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD Tahun 2020 Nomor 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Akibat Beban Kerja
ABSTRAK:
Pemberian Tambahan Penghasilan Akibat Beban Kerja telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lebak
Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Akibat Beban Kerja sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 7 Tahun 2020.
UU No 23 Th 2000; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 12 Th 2019; Permendagri No 13 th 2006 yg telah diubah dg Permendagri No 21 Th 2011; Perda Kab Lebak No 15 Th 2006; Perda Kab Lebak No 8 Th 2016; Perbup Lebak No 32 Th 2017 yg telah diubah dg Perbup Kab Lebak No 7 Th 2020.
Perubahan Peraturan Bupati Lebak Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Akibat Beban Kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2020.
Peraturan Bupati Lebak Nomor 32 Tahun 2017.
Peraturan Bupati Lebak Nomor 31 Tahun 2020.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 31 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2020 NOMOR 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
ABSTRAK:
Pentingnya menjaga tertib administrasi dan pengendalian yang efektif dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung menjadi landasan utama. Selain itu, mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat di bidang penelitian juga merupakan prioritas yang tidak dapat diabaikan.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.34 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.41 Tahun 2006; Permendagri No.17 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP) yang meliputi ketentuan umum, ruang lingkup, kewenangan dan tanggung jawab, persyaratan, prosedur, waktu, biaya, bentuk tata naskah, hasil penelitian, evaluasi dan pelaporan, serta pembinaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2020.
16 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 30 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD Tahun 2020 No. 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Taknis Pemberian Insentif Guru Ngaji Di Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
Sebagai wujud kepedulian dan penghargaan terhadap Guru Ngaji yang turut berperan serta dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang beriman dan bertakwa, Pemerintah Kabupaten Tangerang memberikan insentif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
UU No 23 Th 2000; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 2 Th 2012; PP No 12 Th 2019; Permendagri No 32 Th 2011 yg telah diubah dg Permendagri No 14 Th 2016; Peraturan Bupati Tangerang No 1 Th 2017.
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud Dan Tujuan; 3. Kriteria Penerima Insentif; 4. Penetapan calon Penerima Insentif; 5. Mekanisme Penyaluran Insentif Guru Nagji; 6. Pelaporan Dan Pertanggungjawaban; 7. Monitoring Dan Evaluasi; 8. Pembiayaan; 9. Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2020.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 30 Tahun 2020
Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha – Standar Pelayanan
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2020 NOMOR 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Melalui Online Single Submission (OSS) pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 84 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, diperlukan reformasi pada proses Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Berusaha di DPMTKTPTSP Kabupaten Tana Tidung. Selain itu, sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu ditetapkan Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Usaha. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di DPMTKTPTSP, penyusunan standar pelayanan perizinan usaha dan nonperizinan usaha yang telah didelegasikan menjadi suatu keharusan.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.34 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.96 Tahun 2012; PP No.24 Tahun 2018; Perpres No.97 Tahun 2014; Permendagri No.138 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Pelayanan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Melalui Online Single Submission (OSS).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2020.
Perbup No. 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Pemberian Izin Tertentu dan Perizinan lainnya pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
154 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
