Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem Informasi Penanggulangan Bencana Kota Semarang
ABSTRAK:
bahwa untuk implementasi pengaturan Sistem
informasi Penanggulangan Bencana Kota Semarang
sesuai perkembangan dan guna meningkatkan
ketentrarnan, ketertiban umum serta perlindungan
masyarakat, perlu menetapkan Pedoman Sistem
Informasi Penanggulangan Bencana Kota Semarang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam h uruf a, perlu menetapkan
Peraturan Walikota Semarang tentang Sistem
Informasi Penanggulangan Bencana Kota Semarang;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Semarang No.12 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Semarang No.13 Tahun 2010;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang data dan infromasi bencana kota semarang, pengelolaan data dan informasi bencana, pengembangan sistem informasi bencana, perangkat sistem infromasi bencana kota semarang, pengorganisasian, pendanaan, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2015.
23 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Medan Nomor 7 Tahun 2015
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALU NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME
2015
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1, BD.2015/NO.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palu, terutama dari sektor Pajak Daerah, maka perlu adanya penyusaian tarif Pajak Daerah berdasarkan asas keadilan bagi masyarakat;
bahwa dalam rangka penyesuaian dengan kondisi nyata dari kemampuan wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar Pajak Daerah di Wilayah Kota Palu, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap tarif pajak daerah ;
bahwa dengan ditetapkannya Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan ke Dua atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak daerah, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Palu Nomor 13 tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame;
Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) :
Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Ke Dua atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3);
Peraturan Walikota Kota Palu Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2013 Nomor 13);
Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Perubahan Atas Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2013
6 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sibolga No. 489/37 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kota Lubuklinggau
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan masyarakat akan informasi hukum, maka dalam pelaksanaan penghimpunan, pendokumentasian produk hukum dan lembaran daerah serta mengatur penyebaran informasi hukum secara lengkap, akurat, efektif dan efisien perlu adanya pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertata, secara cepat, akurat dan terintegrasi. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia No.33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan ketentuan pasal 2 dan pasal 3 Permendagri No.2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka perlu dibentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kota Lubuklinggau.
UU No. 7 Tahun 2001; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; Perpres No. 33 Tahun 2012; Permendagri No. 2 Tahun 2014; Pergub Sumatera Selatan No.40 Tahun 2010; Perda Kota Lubuklinggau No.1 Tahun 2014; Perda Kota Lubuklinggau No.6 Tahun 2014.
Dalam PERWALI ini diatur mengenai Pengeloaan JDIH; Pembinaan dan Pengawasan; serta Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
7 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri No. 49 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Kediri No 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4), Pasal 9 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (5), Pasal 19 ayat
(2), Pasal 30 ayat (3), Pasal 43 ayat (7), Pasal 49 ayat (5), Pasal 50 ayat (7), Pasal 51 ayat (4), Pasal 53 ayat (3), Pasal 54 ayat
(3) dan Pasal 56 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2013, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat TP3MT adalah tim yang diangkat Walikota dalam rangka penataan dan pengawasan pembangunan menara telekomunikasi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2014.
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
23 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 41 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pusat Informasi Publik
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan dengan era globalisasi maka informasi
rnerupakan kebutuhan pokok rnasyarakat, sehingga
Pernerintah Kuta Semarang harus · rnarnpu mernberikan
pelayanan informasi secara prima yang dibutuhkan
masyarakat;
b. bahwa berkaitan dengan hal tersebut huruf a, dan dalam
rangka mcndukung kctcrbukaan informasi publik, maka untuk
pentngkatan pelayannn pu hlil< dnlam mendapatkan Informnst
dan dokumentasi serta tempat pengaduan pelayanan publik
tentang Kota Semarang dipandang perlu memusatkan
pengelolaan infonnasi dan dokumentasi serta pelayanan
pengaduan dalam satu tempat agar dapat diakscs masyarakat
dengan rnudah;
c. bahwa da1am mcndukung pcngclolaan pclayanan informasi
dan dokumentasi yang merupakan salah satu upaya untuk
mengembangkan masyarakat informasi, maka dipandang perlu
menetapkan Pusat Informasi Pubtik;
d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka
pcrlu mcmbcntuk Pcraturan Walikota Semarang tcntarig Pusat
Inlormaal Pu blik.
Undang Undang Nomor 16 Tohun 1950,Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014,Undang-Undang Nornor 11 'Tahun 2008 ,Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008,Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009,Pernturnn Pernerlntnh Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010, Pcraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, Peraturan Menterf Dalam Negeri Nu 35 tahun 2010, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor
10/PERI K,Kominfo/ 07 /2010, Peraluran Mcnteri Pendayagunaan Aparstur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 tahun 2012,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2014, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010, Peraturan Walikota Semarang Nomor 26 tahun 2012 dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 12/KEP/M.PAN/2003
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, kedudukan, tugas dan fungsi, organisasi dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.
8 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan No. 23 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Reklame
ABSTRAK:
a. bahwa Pedoman Penyelenggaraan Reklame telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Reklame;
b. bahwa dalam rangka optimalisasi fungsi dan tugas tim Pengendali Bangunan Reklame memerlukan pengaturan yang lebih spesifik sehingga perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian
UU No 28 Tahun 2002; UU No 32 Tahun 2004; UU No 38 Tahun 2004; UU No 26 Tahun 2007; UU No 51 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2011; PP No 34 Tahun 2006; PP No 38 Tahun 2007; PerMen Dalam Negeri RI No 1 Tahun 2014; PERDA Kota Tangerang Selatan No 06 Tahun 2010; PERDA Kota Tangerang Selatan No 7 Tahun 2010; PERDA No 7 Tahun 2013; PERWAL Tangerang Selatan No 16 Tahun 2011
Peraturan Ini Memuat; 1. Mendapat IMB Mendirikan Reklame; 2. Retribusi IMB; 3. Diwajibkan Memiliki IMB; 4. Struktur Konstruksi Reklame; 5. Izin; 6. Permohonan Izin dapat Perseorangan atau Badan; 7. Permohonan Izin Dilengkapi Persyaratan Administrasi dan Teknis
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2014.
5 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kota Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2014.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
