DASAR PEMBENTUKAN - KESEHATAN - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
2005
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2005/23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kayen Persiapan
ABSTRAK:
bahwa daiam upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pendekatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat teiah dibangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kayen; bahwa dengan dioperasionalkannya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kayen Kabupaten Pati sebelum ditetapkannya klasifikasinya oleh Menteri Kesehatan, perlu dibentuk keiembagaan Rumah Sakit Daerah (RSUD) Kayen Persiapan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 159b/Menkes/ll/1998; Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 1 tahun 2002;Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 21 Tahun 2002
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Kelembagaan RSUD Kayen Persiapan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2005.
10 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boven Digoel No. 22 Tahun 2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 22, LD.2005/NO.22, TLD NO.19
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Boven Digoel
ABSTRAK:
kebijakan otonomi daerah yang seluas-luasnya, memberikan kewenangan penuh kepada daerah Kabupaten Boven Digoel untuk mengelola urusan rumah tangga daerah sendiri kemudian pelayanan di segala aspek kehidupan masyarakat yang merupakan urusan rumah tangga daerah perlu dilaksanakan secara efektif melembaga, perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Boven Digoel, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003.
Dalam peraturan dibahas mengenai pembentukan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, organisasi dinas-dinas daerah, unit pelaksana teknis dinas, kelompok jabatan fugnsional, pengangkatan dalam jabatan, tata kerja, dan pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2005.
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah dinyatakan tidak berlaku.
54 hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2005
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Akibat Bencana dan Pengungsi di Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Pergub ini adalah: a. bahwa karena perkembangan keadaan, Keputusan Gubernur
Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2002 tanggal 9 Juli 2002 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Akibat Bencana Dan
Pengungsi Di Propinsi Jawa Tengah, dipandang sudah tidak
sesuai lagi;
b. bahwa berhubung dengan itu, untuk mencapai dayaguna dan
hasilguna, dipandang perlu mencabut Keputusan Gubernur
tersebut huruf a dan menetapkan Peraturan Gubernur Jawa
Tengah Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan
Akibat Bencana Dan Pengungsi Di Propinsi Jawa Tengah.
Dasar Hukum Pergub ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuanketentuan
Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4439);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4022);
5. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2001 tentang Badan
Koordinasi Nasional dan Penanganan Pengungsi; 6. Keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 1 Maret 2003 Nomor
65 Tahun 2003 tentang Pembentukan Satuan Koordinasi
Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Penanganan
Pengungsi (SATKORLAK PBP) Propinsi Jawa Tengah.
Materi Pokok Pergub ini adalah: Untuk meringankan beban masyarakat/penduduk yang terkena
bencana, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah memberikan bantuan
kepada :
a. penduduk atau keluarga yang terkena bencana dan atau
pengungsi;
b. Bupati dan Walikota selaku Ketua Satuan Pelaksana
Penanggulangan Bencana Dan Penanganan Pengungsi
(SATLAK PBP) untuk penanggulangan darurat akibat bencana di
daerahnya dan atau kepada aparat keamanan setempat.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2005.
Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 69 Tahun 2002 tanggal 9 Juli 2002 dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku lagi.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 22 Tahun 2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 22, LD.2005/No.27 SERI B NOMOR 4, TLD No. 44
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Restoran
ABSTRAK:
bahwa salah satu program penguat dari sistim Desentralisasi adalah adanya rasa tanggung jawab dan peran serta para pelaku usaha dalam rangka memajukan Pembangunan pada sektor Kepariwisataan guna penguatan Kabupaten dalam berotonomi;
bahwa Pembangunan disektor Kepariwisataan dapat berakibat pada lingkungan hidup, baik lingkungan dalam arti sosial maupun lingkungan dalam arti fisik, maka pemerintah Kabupaten Parigi Moutong perlu mengatur, membina, dan mengawasi terhadap usaha Kepariwisataan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran;
UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 9 Tahun 1990; UU No. 23 Tahun 1992; UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP pengganti UU No. 3 Tahun 2005; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 65 Tahun 2001; Perda Kabupaten Parigi Moutong No. 4 Tahun 2004;Perda Kabupaten Parigi Moutong No. 1 Tahun 2004
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pajak Restoran dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang nama obyek dan subyek retribusi; dasar pengenaan dan tarif pajak; wilayah pemungutan; pembagian hasil pemungutan; masa pajak, saat pajak terutang dan surat pemberitahuan pajak daerah; tata cara pemungutan; tata cara pembayaran dan penagihan; pembetulan, pembatalan pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi; keberatan dan banding; pengembalian kelebihan pembayaran pajak; kadaluwarsa; sanksi administrasi; penyidikan; ketentuan pidana.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2005.
12 Halaman, Penjelasan: 3 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango Nomor 22 Tahun 2005
pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan c
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 22, LD.2005/No.22 Seri B
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk berdasarkan pasal 2 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Bone Bolango ini adalah UU No.11 Tahun 1967; UU No.17 Tahun 1997; UU No.18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.34 Tahun 2000; UU No.19 Tahun 1997; UU No.23 Tahun 1997; UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP Pangganti UU No.3 Tahun 2005; UU No.3 Tahun 2004; PP No.32 Tahun 1979; PP No.27 Tahun 1980; PP no.29 Tahun 1986; PP No.65 Tahun 2001.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C termasuk didalamnya mengatur tentang Nama, Objek dan Subjek Pajak, Dasar Pengenaan Dan Tarif Pajak, Wilayah Pengumutan Dan Cara Perhitungan Pajak, Masa Pajak, Saat Pajak Terutang Dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Tata Cara Perhitungan Dan Penetapan Pajak, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan Pajak, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak, Tata Cara Pembetulan, Pembatalan Pengurangan Ketetapan, Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi, Keberatan dan Banding, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, Kadaluarsa, Ketentuan Pidana, Penyidik.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2005.
Terdiri dari 46 halaman dengan lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 22 Tahun 2005
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 22, LD Kota Cimahi Tahun 2005 Nomor 22
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian Ijin Belajar dan Ujian Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri SIpil di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2005.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros No. 22 Tahun 2005
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua Peraturan Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga
ABSTRAK:
Dengan ditetapkannya keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 119 Tahun 1998, tentang Ruang Lingkup dan
Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II, maka
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga merupakan jenis
Retribusi Daerah Tingkat II; bahwa Menyikapi minat masyarakat mengungjungi tempat
rekreasi dan olah raga semakin meningkat Peraturan
daerah Kabupaten Maros Nomor :11 tahun 1999 jo
Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 12 tahun 2001
tentang Retribusi Tempat rekreasi dan olah raga perlu
direvisi dalam rangka untuk peningkatan pelayanan dan
pendapatan
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah –Daerah Tingkat II di Sulawesi
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
5. Undang-undang Nomr 28 Tahun 2004 tentag Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Keuangan daerah
10.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Penbgawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
11.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retirbusi Daerah
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA
4 HALAMAN
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 22 Tahun 2005
Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI PEMBINAAN NORMA KERJA DAN PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2005.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
