Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 10.684 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 76 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Pengelola Portal Indonesia National Single Window
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPRES No. 44 Tahun 2018 tentang Indonesia National Single Window
Download file:
Perpres Nomor 76 Tahun 2014.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 76 Tahun 2013
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
Abstrak
Administrasi dan Tata Usaha Negara Perizinan, Pelayanan Publik
Download file:
Perpres 76 2013.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 35 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia National Single Window
Abstrak
Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPRES No. 44 Tahun 2018 tentang Indonesia National Single Window
Mengubah
  1. PERPRES No. 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia National Single Window
Download file:
Peraturan Presiden No 35 Tahun 2012.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 27 Tahun 2009
• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPRES No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Mencabut
  1. KEPPRES No. 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap
  2. KEPPRES No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1999
  3. KEPPRES No. 120 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 113 Tahun 1998
  4. KEPPRES No. 117 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Penanaman Modal
  5. KEPPRES No. 113 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1981 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal
  6. KEPPRES No. 78 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal
Download file:
PERPRES No.27 TH 2009.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 3 Tahun 2023
• Berlaku mulai setahun yang lalu
Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan
Abstrak
Kehutanan dan Perkebunan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Mengubah
  1. KEPPRES No. 41 Tahun 2004 tentang Perizinan Atau Perjanjian Di Bidang Pertambangan Yang Berada Di Kawasan Hutan
Download file:
Keppres Nomor 3 Tahun 2023.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 24 Tahun 2022
• Berlaku mulai setahun yang lalu
Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2023
Abstrak
Kepegawaian, Aparatur Negara Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. KEPPRES No. 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2022 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2023
  2. KEPPRES No. 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2022 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2023
Download file:
Keppres Nomor 24 Tahun 2022.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 41 Tahun 2004
• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu
Perizinan Atau Perjanjian Di Bidang Pertambangan Yang Berada Di Kawasan Hutan
Abstrak
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. KEPPRES No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan
Download file:
KEPPRES No.41 TH 2004.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 104 Tahun 2003
• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu
Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2004 Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
Abstrak
BUMN Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPRES No. 8 Tahun 2011 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
Mencabut
  1. KEPPRES No. 89 Tahun 2002 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2003 Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
Download file:
Keputusan_Presiden_no_104_th_2003.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 52 Tahun 2003
• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu
Pemberian Fasilitas Kredit Bagi Pejabat Negara Pada Lembaga Tinggi Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan
Abstrak
Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPRES No. 92 Tahun 2006 tentang Pemberian Fasilitas Kredit bagi Pejabat Negara pada Lembaga Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan
Mencabut
  1. KEPPRES No. 87 Tahun 2000 tentang Pemberian Fasilitas Kredit Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan
  2. KEPPRES No. 58 Tahun 1999 tentang Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Para Hakim Agung Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan
Download file:
Keppres Nomor 52 tahun 2003.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 61 Tahun 2002
• Berlaku mulai 22 tahun yang lalu
Pemberian Fasilitas Kredit Bagi Anggota Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan
Abstrak
Perizinan, Pelayanan Publik
Download file:
KEPPRES No.61 TH 2002.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan