Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.272 peraturan dalam 0,005 detik

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2009

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Pengembangan Infrastruktur Istana Kepresidenan, Kebun Raya, dan Benda Cagar Budaya Tertentu

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan

Download file:

Inpres 3 Tahun 2009.pdf

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 6 Tahun 2002

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Pameran Produksi Indonesia (PPI) 2003

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perindustrian

Download file:

inpres0062002.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 1993

• Berlaku mulai 30 tahun yang lalu

Pemungutan Pajak Pembangunan I dan Retribusi Izin Membangun Hotel di Daerah Tujuan Wisata

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Inpres Nomor 6 Tahun 1993.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 1993

• Berlaku mulai 31 tahun yang lalu

Pameran Terapung Indonesia

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan

Download file:

Inpres Nomor 3 Tahun 1993.pdf

PAMERAN - TERAPUNG INDONESIA

1993

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 3, jdih.setkab.go.id: 4 hlm

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Pameran Terapung Indonesia

ABSTRAK:

Pameran Terapung Indonesia akan merupakan sarana dan wahana yang tepat untuk penyebarluasan informasi kemampuan dan kemajuan bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan nasional dan penguasaan teknologi canggih, sekaligus sebagai sarana promosi hasil industri dalam negeri.
Dasar hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
Inpres ini mengatur mengenai penyelenggaraan Pameran Terapung Indonesia dengan memanfaatkan Kapal Niaga Caraka Jaya III - 7, guna penyebarluasan informasi kemampuan dan kemajuan bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan nasional umumnya dan pembangunan industri khususnya, penguasaan teknologi canggih, dan promosi hasil industri dalam negeri kepada seluruh rakyat Indonesia di dua puluh tujuh Propinsi dan juga ke negara-negara sahabat sepanjang memungkinkan. Segala biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan Pameran Terapung Indonesia dibebankan kepada anggaran instansi Pemerintah dan pihak swasta yang ikut serta dalam pameran tersebut.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 1993.
Lampiran file: 4 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 3, penjelasan hlm 2 sd 3)

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 1989

• Berlaku mulai 35 tahun yang lalu

Dasawarsa Kebudayaan

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan

Download file:

INPRES Nomor 4 Tahun 1989.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 1989

• Berlaku mulai 35 tahun yang lalu

Tahun Kunjungan Wisata Indonesia 1991

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan

Download file:

INPRES Nomor 3 Tahun 1989.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1987

• Berlaku mulai 36 tahun yang lalu

Penyederhanaan Perizinan dan Retribusi di Bidang Usaha Pariwisata

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Inpres Nomor 7 Tahun 1987.pdf

PERIZINAN - RETRIBUSI - PARIWISATA

1987

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 7, jdih.setkab.go.id: 2 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Penyederhanaan Perizinan dan Retribusi di Bidang Usaha Pariwisata

ABSTRAK:

Untuk mendorong pertumbuhan serta pengembangan sektor pariwisata dalam rangka meningkatkan pembangunan nasional, dipandang perlu mengambil langkah-langkah untuk menciptakan iklim usaha yang sehat di bidang pariwisata.
Dasar hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; dan Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan IV.
Inpres ini mengatur mengenai Penyederhanaan perizinan dan retribusi di bidang usaha pariwisata sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini dan mengawasi secara terus-menerus pelaksanaan penyederhanaan perizinan dan retribusi di bidang usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama Instruksi Presiden ini.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 1987.
Lampiran file: 2 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 1987

• Berlaku mulai 37 tahun yang lalu

Keikutsertaan Indonesia dalam World Expo 88 di Brisbane Australia

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Download file:

Inpres Nomor 4 Tahun 1987.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 1987

• Berlaku mulai 37 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Pameran Kebudayaan Indonesia di Amerika Serikat Tahun 1990-1991

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan

Download file:

Inpres Nomor 3 Tahun 1987.pdf

PENYELENGGARAAN - PAMERAN KEBUDAYAAN INDONESIA - DI AMERIKA SERIKAT - TAHUN 1990-1991

1987

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 3, jdih.setkab.go.id: 1 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Penyelenggaraan Pameran Kebudayaan Indonesia di Amerika Serikat Tahun 1990-1991

ABSTRAK:

Meningkatkan pelaksanaan politik luar negeri yang menunjang pembangunan di segala bidang diperlukan langkahlangkah untuk lebih memperkenalkan seni budaya Indonesia sebagai salah satu sarana yang baik dan tepat untuk meningkatkan citra negara dan bangsa di luar negeri.
Dasar hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
Inpres ini berisi instruksi kepada Menteri Luar Negeri; dan Meteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyelenggarakan Pameran Kebudayaan indonesia di Amerika Serikat Tahun 1990-1991; dan mengkoordinasikan langkah-langkah persiapan dan pelaksanaan penyeIenggaraan pumeran kebudayaan tersebut dengan pimpinan instansi Pemerintah dan swasta yang dianggap perlu.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 1987.
Lampiran file: 1 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 1983

• Berlaku mulai 41 tahun yang lalu

Keringanan Pajak Pembangunan I dan Retribusi Izin Membangun Hotel di Daerah Tujuan Wisata

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan Perpajakan

Download file:

Inpres Nomor 3 Tahun 1983.pdf

First
Previous
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2009.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2002.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1994.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 1989.