Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.315 peraturan dalam 0,021 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara No. 24 Tahun 2014

Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Di Bidang Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Administrasi dan Tata Usaha Negara Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Abstrak

DELEGASI-KEWENANGAN

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2014/NO.24, LL KAB. KAYONG UTARA: 3 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Di Bidang Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

ABSTRAK:

bahwa proses penerbitan dan penandatanganan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Izin Usaha Kepariwisataan yang didelegasikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, tidak lagi diterbitkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati di Bidang Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, perlu dilakukan penyesuaian kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati di Bidang Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 6 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 24 Tahun 2006; Permenpan No. PER/20/M.PAN/04/2006; Perda Kab.Kayong Utara No. 1; Perda Kab.Kayong Utara No. 2 Tahun 2012
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 4 TAHUN 2013

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2014.
3 HLM

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 24 Tahun 1967

Pengangkatan Tengku Maimun Habjah Sebagai Duta Besar Luar Biasa Dan Berkuasa Penuh Pada Pemerintah Polandia

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No 24 Tahun 1967.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 24 Tahun 2017

PENDELEGASIAN WEWENANG PENGELOLAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SAMOSIR

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERBUP-NO-24-2017.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 24 Tahun 1969

Penunjukan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Sebagai Menteri Pertambangan Ad Interim

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Kepres No.24 Tahun 1969.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 24 Tahun 2003

Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
KEPPRES No.24 TH 2003.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 24 Tahun 2012

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN HULU

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Perbup no 24 tahun 2012.pdf

Abstrak

Pelayanan perizinan

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, LD.2012/NO.30, LL KAB. KAPUAS HULU: 8 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN HULU

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang perizinan dan non perizinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi di Kabupaten Kapuas Hulu, perlu adanya sistem pelayanan perizinan yang cepat, tepat, efisien, transparan dan terpadu
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2012
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Pembinaan Taknis dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan ; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2012.
6 halaman peraturan dan 2 halaman lampiran

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 24 Tahun 1962

Pemberhentian Dan Pengangkatan Sutjipto Sebagai Anggota Dewan Pengawas Bank Tabungan Pos

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Perbankan, Lembaga Keuangan

Download :
Keppres No 24 Tahun 1962.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018

Pelaksanaan Tugas Pembantuan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2019

APBN Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan :

Permenaker No. 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Pembantuan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2019

Download :
Kemnaker No. 24 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 24 Tahun 1968

Pemberhentian Dan Pengangkatan Anwar Gelar Datuk Majo Basanan Kuning Dan Mochamad Yasini Sebagai Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No 24 Tahun 1968.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumba Tengah Nomor 24 Tahun 2018

Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Perbup Sumba Tengah Nomor 24 Tahun 2018_Y.pdf

Abstrak

camat - kewenangan - pelimpahan

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD. 2018/ No. 24

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat

ABSTRAK:

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang intinya disebutkan bahwa Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelengaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan; Bahwa selain tugas Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan. sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat
Dasar Hukum: UU No. 3 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 4 Tahun 2010; Perda Kab. Sumba Tengah No. 4 Tahun 2016; Perbup Sumba Tengah No. 30 Tahun 2016; Perbup Sumba Tengah No. 35 Tahun 2016
Materi Pokok Terdiri dari: I. Ketentuan Umum; II. Tujuan; III. Tugas dan Kewenangan Camat; IV. Pembiayaan; V. Pembinaan dan Pengawasan; Vi. Penarikan Pelimpahan; VII. Pertanggungjawaban; VIII. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2018.
8 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.