Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi
Kecamatan Karang Jaya
Kabupaten Musi Rawas Utara
ABSTRAK:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 3, huruf a Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan ketentuan Pasal 70 Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara maka perlu adanya penjabaran tugas pokok dan fungsi Kecamatan di Kabupaten
Musi Rawas Utara. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 9 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 16 Tahun 2013; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimanaa telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 16 Tahun 1994; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 73 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 19 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 4 Tahun 2010; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda No. 3 Tahun 2016; Perda No. 6 Tahun 2016; Perbup No. 67 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, susunan organisasi, penjabaran tugas pokok dan fungsi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2017.
16 hlm, Lampiran : 1 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Selatan Nomor 45 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Talenta Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
ABSTRAK:
Bahwa unutk mewujudkan tat kelola pemerintahan yang baik dan menjamin ketersediaan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi kualifikasi, kompentensi, dan kinerja, maka perlu adanyan pengelolaan sumber daya manusia secara terukur dan terencana melalui peta talenta.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri sipil;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara;
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 556;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
1. Ketentuan Umum
2. Unsur, Metodologi, Penyusunan, Pembobotan Nilai Dan Kotak Peta Talenta PNS
3. Pengembangan Dan Pengelolaan Talenta
4. Pembinaan Dan Evaluasi
5. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
31
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 45 Tahun 2020
TATA CARA PENYETORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANK, BADAN, LEMBAGA KEUANGAN ATAU KANTOR POS YANG DITUNJUK MELAKSANAKAN SEBAGIAN TUGAS DAN FUNGSI BENDAHARA PENERIMAAN
2013
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 45, LD.2013/45
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Cara Penyetoran dan Pertanggungjawaban Bank, Badan, Lembaga Keuangan atau Kantor Pos yang ditunjuk Melaksanakan Sebagian Tugas dan Fungsi Bendahara Penerimaan
ABSTRAK:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan Penerimaan Daerah disetor ke Rekening Kas Umum Daerah antara lain melalui Bank, Badan, Lembaga Keuangan dan/atau Kantor Pos oleh Pihak
-Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958;
-Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
-Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
-Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
-Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
-Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
-Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
-Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
-PENUNJUKAN BANK, BADAN, LEMBAGA KEUANGAN DAN/ATAU KANTOR POS YANG BERTUGAS MELAKSANAKAN SEBAGIAN TUGAS DAN FUNGSI BENDAHARA PENERIMAAN;
-TATA CARA PENYETORAN DAN PENATAUSAHAAN PENERIMAAN;
-TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2013.
6 Halaman
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 45 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa
ABSTRAK:
a. bahwa penyesuaian sistem kerja merupakan tahapan akhir dalam pelaksanaan penyederhanaan birokrasi yang dilakukan melalui perbaikan dan pengembangan mekanisme kerja dan proses bisnis Aparatur Sipil Negara di setiap instansi pemerintah dengan memanfaatkan Sistem Pemerintahan Ber basis Elektronik;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Sistem Kerja pada lnstansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, setiap instansi pemerintah diwajibkan melakukan pengaturan penyesuaian sistem kerja;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 25 Tahun 2009; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan atas Pemerintah No. 17 Tahun 2020; PP No. 17 Tahun 2018; PP No. 49 Tahun 2018; Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun. 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 59 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 25 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 88 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi No. 89 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 7 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa
No. 2 Tahun 2020
Dalam perbup ini diatur tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Penyesuaian Sistem Kerja meliputi:
a. mekanisme kerja; dan
b. proses bisnis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2024.
26 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 45 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 45, BD 2008/23 Seri D
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Di Lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2008.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 45 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Persyaratan dan Penetapan Pegawai Negeri Sipil Teladan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
ABSTRAK:
a. bahwa sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa kepada ASN yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan;b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan obyektifitas penilaian terhadap Pegawai Negeri Sipil Teladan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, perlu menetapkan Persyaratan dan Penetapan Pegawai Negeri Sipil Teladan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Persyaratan dan Penetapan Pegawai Negeri Sipil Teladan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor94 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Persyaratan, Tata Cara Pengusulan, Tim Penilai, Tata Cara Pemilihan, Penilaian dan Penetapan, Bentuk Penghargaan dan Waktu Pemberian, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2022.
"Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Tanjung Jabung TimurNomor 28 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Penetapan Pegawai Negeri Sipil Teladan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku."
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
